Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menerapkan sistem pembelajaran tatap muka mulai dari perguruan tinggi hingga pada saatnya sampai sekolah dasar ketika masih pandemi COVID-19.
Ketua Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang juga membidangi pendidikan dan kesehatan, HM Lutfi Saifuddin S.Sos mengungkapkan itu, sesudah rombongannya pertemuan dengan Dinas Pendidikan DIY di Yogyakarta, Jumat.
"Hasil studi komparasi kita luar biasa. Kami diterima Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY Didik Wardaya, MPd," ungkapnya melalui WA kepada Antara Kalsel di Banjarmasin.
Ia menerangkan, pemerintah provinsi (Pemprov) DIY belum ada rencana pembelajaran tatap muka bagi peserta didik.
Sebelum pembelajaran tatap muka mereka (Pemprov DIY) terlebih dulu akan membuat sekolah percontohan, dan nantinya akan tergantung pada persetujuan orang tua/komite sebagai otoritas tertinggi keputusan pelaksanaan belajar tatap muka.
"Perencanaan belajar tatap muka diawali dari tingkat perguruan tertinggi terlebih dahulu, kemudian tingkat SMA/SMK/MA dan seterusnya," kutip anggota DPRD Kalsel dua periode dari Partai Gerindra tersebut.
Suasana pertemuan rombongan Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan yang juga membidangi pendidikan dan kesehatan dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogya, Jumat 18 Desember 2020. Pada gambar Ketua Komisi IV DPRD Kalsel HM Lutfi Saifuddin (pakai peci). (Istimewa/Humas Setwan Kalsel.)
Mengenai penanganan dampak COVID-19 pada dunia pendidikan, dia mengungkapkan, di DIY cukup dengan Peraturan Gubernur (Pergub) setempat seperti anggaran biaya tidak terduga (BTT) tidak perlu memaksakan membentuk Perda.
"Anggaran BTT dapat mereka gunakan untuk penanganan dampak pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan di DIY yang mencakup Madrasah dan Pondok Pesantren (Ponpes)," kutip wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin itu.
Pemanfaatan BTT pada sektor pendidikan meliputi sarana prasarana protokol kesehatan, Intenet gratis dan perluasan jangkauan internet dengan mobile wifi pada daerah "blank spot" dan PJJ memanfaatkan podcast (Medsos,TV, Radio) oleh Balai Teknologi Informatika dan Komunikasi Pendidikan (BTIKP).
"BTT itu berada pada Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) COVID-19 yang pemanfaatannya bisa ketika darurat bencana," lanjutnya mengutip penjelasan Kepala Disdikpora DIY.
Sementara di Kalsel yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa ada 161 Madrasah dan199 Ponpes tersebar pada 13 kabupaten/kota, demikian Lutfi Saifuddin.
Foto bersama usai pertemuan rombongan Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan yang juga membidangi pendidikan dan kesehatan dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogya, Jumat 18 Desember 2020. (Istimewa/Humas Setwan Kalsel.)
Wakil Ketua DPRD Kalsel Hj Mariana SAB MM juga dari Gerindra menyertai studi komparasi Komisi IV tersebut ke DIY dalam kunjungan kerja ke luar daerah provinsi, 17 - 19 Desember 2020.
