Tanjung, (AntaranewsKalsel) - Sebanyak 25 unit pengelolaan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, mengikuti pelatihan guna meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam melaksanakan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan yang dilaksankan Bappeda Setempat.
Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Tabalong, Muhammad Zaini di Tanjung, Sabtu mengatakan para unit pengelolaan BBM perlu meningkatkan kemampuan dan wawasan nya dalam melaksanakan PNMP Mandiri perkotaan agar lebih efektif..
"Kualitas SDM di BKM perlu dievalusi dan dittingkkatkan sehingga menjadi BBM yang madani dan pelaksanaan PPM mandiri perkotaan bisa lebih tepat sasaran," jelas Zaini.
Selain itu UP BKM bisa mengembang kan pelatihan diberbagai bidang seperti kuliner, perbengkelan hingga aneka keranjinan dalam rangka menambah pendapatan masyarakat.
Terpisah koordinator PNPM mandiri perkotaan Tabalong, Norsyahrirawati mengatakan tiap tahun evaluasi keanggotaan BBM dilakukan untuk menilai kinerja nya sudah sesuai harapan masyarakat atau tidak.
"Bagi anggota BKM yang bermasalah tidak akan dipilih lagi dalam pemilu keanggotaan di tingkat desa maupun kelurahan dan kita di tingkat kabupaten tidak bisa intervensi dalam sistem pemilihan anggotanya," jelas Nosyahriawati.
Sementara untuk dana PNPM mandiri perkotaan di Tabalong sudah disalurkan ke 25 BKM dari APBN sebesar Rp1, 6 miliar dan APBD Rp400 juta dengan total alokasi Rp2, 4 miliar .
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Tabalong, Muhammad Zaini di Tanjung, Sabtu mengatakan para unit pengelolaan BBM perlu meningkatkan kemampuan dan wawasan nya dalam melaksanakan PNMP Mandiri perkotaan agar lebih efektif..
"Kualitas SDM di BKM perlu dievalusi dan dittingkkatkan sehingga menjadi BBM yang madani dan pelaksanaan PPM mandiri perkotaan bisa lebih tepat sasaran," jelas Zaini.
Selain itu UP BKM bisa mengembang kan pelatihan diberbagai bidang seperti kuliner, perbengkelan hingga aneka keranjinan dalam rangka menambah pendapatan masyarakat.
Terpisah koordinator PNPM mandiri perkotaan Tabalong, Norsyahrirawati mengatakan tiap tahun evaluasi keanggotaan BBM dilakukan untuk menilai kinerja nya sudah sesuai harapan masyarakat atau tidak.
"Bagi anggota BKM yang bermasalah tidak akan dipilih lagi dalam pemilu keanggotaan di tingkat desa maupun kelurahan dan kita di tingkat kabupaten tidak bisa intervensi dalam sistem pemilihan anggotanya," jelas Nosyahriawati.
Sementara untuk dana PNPM mandiri perkotaan di Tabalong sudah disalurkan ke 25 BKM dari APBN sebesar Rp1, 6 miliar dan APBD Rp400 juta dengan total alokasi Rp2, 4 miliar .
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014