Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Kalimantan Selatan Asbullah menyatakan, kepengurusan di provinsinya dari partai politik itu mendukung "PPP pemerintah".
"DPW PPP Kalsel hanya mendukung kepengurusan PPP yang mendapat dukungan pemerintah. Karena dukungan pemerintah itu yang legal," katanya di sela-sela rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD provinsi tersebut di Banjarmasin, Rabu.
Pernyataan Asbullah yang juga Wakil Ketua DPRD Kalsel tersebut seiring dengan dualisme atau pecahnya kepemimpinan nasional partai politik (parpol) berlambangkan gambar ka`bah itu.
Ketika ditanya, apakah ikut kubu hasil Muktamar PPP di Surabaya, Jawa Timur (Jatim) atau hasil Muktamar baru-baru ini di Jakarta yang disebut-sebut sebagai "Muktamar Islah", dia menjawab singkat : "hanya ikut PPP yang mendapat dukungan pemerintah".
Mengenai tuntutan hukum atas pengakuan pemerintah terhadap kepemimpinan nasional PPP di bawah H. M. Romahurmuziy (Rommy), dia menyatakan, hal itu hak bagi semua orang untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.
"Tapi proses hukum atas tuntutan pengesahan Menteri Hukum dan HAM Kabinet Kerja Jokowi - JK terhadap terhadap kepemimpinan Rommy itu makan waktu lama, mungkin tidak selesai dalam satu atau dua tahun," katanya.
Mengenai keikutserta PPP dalam Koalisi Merah Putih (KMP) dan bagaimana halnya di Kalsel, wakil rakyat yang menyandang gelar sarjana hukum itu, tak memberi jawaban dan buru-buru pergi karena acara rapat Banggar DPRD provinsi setempat.
"Nanti-nanti," ucapnya sehabis keluar dari kamar kecil ketika Antara Kalsel mau mencecer pertanyaan.
Pada kesempatan terpisah, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD Partai Golkar Kalsel H Murhan Effendie menyatakan, sampai saat sekarang belum melihat tanda-tanda PPP di provinsi ini mau meninggalkan KMP.
"Sampai saat ini kami masih intens berkomunikasi dengan kawan-kawan dari PPP, kendati arah PPP di pusat tampaknya mau bergabung ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH)," ujar Murhan yang juga anggota DPRD Kalsel.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
"DPW PPP Kalsel hanya mendukung kepengurusan PPP yang mendapat dukungan pemerintah. Karena dukungan pemerintah itu yang legal," katanya di sela-sela rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD provinsi tersebut di Banjarmasin, Rabu.
Pernyataan Asbullah yang juga Wakil Ketua DPRD Kalsel tersebut seiring dengan dualisme atau pecahnya kepemimpinan nasional partai politik (parpol) berlambangkan gambar ka`bah itu.
Ketika ditanya, apakah ikut kubu hasil Muktamar PPP di Surabaya, Jawa Timur (Jatim) atau hasil Muktamar baru-baru ini di Jakarta yang disebut-sebut sebagai "Muktamar Islah", dia menjawab singkat : "hanya ikut PPP yang mendapat dukungan pemerintah".
Mengenai tuntutan hukum atas pengakuan pemerintah terhadap kepemimpinan nasional PPP di bawah H. M. Romahurmuziy (Rommy), dia menyatakan, hal itu hak bagi semua orang untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.
"Tapi proses hukum atas tuntutan pengesahan Menteri Hukum dan HAM Kabinet Kerja Jokowi - JK terhadap terhadap kepemimpinan Rommy itu makan waktu lama, mungkin tidak selesai dalam satu atau dua tahun," katanya.
Mengenai keikutserta PPP dalam Koalisi Merah Putih (KMP) dan bagaimana halnya di Kalsel, wakil rakyat yang menyandang gelar sarjana hukum itu, tak memberi jawaban dan buru-buru pergi karena acara rapat Banggar DPRD provinsi setempat.
"Nanti-nanti," ucapnya sehabis keluar dari kamar kecil ketika Antara Kalsel mau mencecer pertanyaan.
Pada kesempatan terpisah, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD Partai Golkar Kalsel H Murhan Effendie menyatakan, sampai saat sekarang belum melihat tanda-tanda PPP di provinsi ini mau meninggalkan KMP.
"Sampai saat ini kami masih intens berkomunikasi dengan kawan-kawan dari PPP, kendati arah PPP di pusat tampaknya mau bergabung ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH)," ujar Murhan yang juga anggota DPRD Kalsel.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014