Legislatif Kabupaten Kotabaru menekankan kepada pemerintah daerah setempat dalam penanganan terhadap dampak pandemi COVID-19 dengan penyegeraan realisasi program kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam anggaran belanja daerah.
"Terkait penanganan dampak ekonomi akibat COVID-19 agar lebih cepat merealisasikan program atau kegiatannya," tandas Wakil Ketua DPRD Kotabaru, M Arif saat menyampaikan laporan akhir pembahasan APBD tahun anggaran 2021.
Sehingga lanjut dia, masyarakat benar–benar dapat terbantu ditengah kondisi ekonomi yang tidak stabil ini.
Dikatakan Arif, dalam rangka pemulihan ekonomi terdampak COVID-19 di Kabupaten Kotabaru, diharapkan setelah semua RAPBD TA 2021 ini diterima, kepada pemerintah daerah agar segera melaksanakan kegiatan fisik dilapangan agar serapan anggaran dapat berjalan dengan bagus.
Sehingga akan terjadi perputaran ekonomi masyarakat dapat berjalan karena kegiatan pemerintah telah berjalan, tentunya ini sangat membantu perekonomian masyarakat disamping memang ada program Pemulihan Ekonomi yang dianggarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kotabaru.
Menurut politisi PPP ini, bantuan-bantuan dalam rangka menstimulus perbaikan ekonomi masyarakat terdampak COVID-19 tentunya diharapkan tepat sasaran dan pengawasan yang ketat dalam penyaluran dilapangan.
"Dengan menelaah permasalah diatas maka kami (legislatif) memberikan catatan yakni, agar dilakukan koreksi terhadap besaran APBD agar terdapat korelasi antara surplus dan defisit dengan dengan asumsi wajar atau logis," tegasnya.
Kemudian, hendaknya menyebutkan sumber perolehan lainnya dalam menyusun anggaran pendapatan yang berasal dari Silpa Positif pada akhir tahun berjalan pada saat penyusunan.
Selain itu, yang perlu dilakukan, meningkatkan anggaran pemulihan ekonomi masyarakat terdampak COVID-19 dengan kegiatan-kegiatan padat karya atau swakelola masyarakat sehingga dapat memyerap tenaga kerja setempat dalam pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan fisik dilapangan.
Pada bagian lain, Arif mengungkapkan, perbaikan system bantuan dan perlindungan sosial kemasyarakatan serta penanggulangan kemiskinan, DPRD mengapresiasi atas apa yang dilakukan Pemerintah daerah dengan memberikan bantuan sembako terutama dimasa pandemi COVID-19 ini.
Karena tidak dipungkiri, tentunya masyarakat menengah kebawah banyak yang terdampak, sehingga dengan adanya bantuan–bantuan semacam ini mereka merasa terbantu.
Namun tentunya peran serta pihak ketiga perlu dilibatkan, untuk itu diharapkan Pemerintah Daerah dapat berperan aktif menjembatani perusahan, terutama yang berdekatan di lingkungan desa tersebut diharapkan pula bisa berpartisipasi memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
"Terkait penanganan dampak ekonomi akibat COVID-19 agar lebih cepat merealisasikan program atau kegiatannya," tandas Wakil Ketua DPRD Kotabaru, M Arif saat menyampaikan laporan akhir pembahasan APBD tahun anggaran 2021.
Sehingga lanjut dia, masyarakat benar–benar dapat terbantu ditengah kondisi ekonomi yang tidak stabil ini.
Dikatakan Arif, dalam rangka pemulihan ekonomi terdampak COVID-19 di Kabupaten Kotabaru, diharapkan setelah semua RAPBD TA 2021 ini diterima, kepada pemerintah daerah agar segera melaksanakan kegiatan fisik dilapangan agar serapan anggaran dapat berjalan dengan bagus.
Sehingga akan terjadi perputaran ekonomi masyarakat dapat berjalan karena kegiatan pemerintah telah berjalan, tentunya ini sangat membantu perekonomian masyarakat disamping memang ada program Pemulihan Ekonomi yang dianggarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kotabaru.
Menurut politisi PPP ini, bantuan-bantuan dalam rangka menstimulus perbaikan ekonomi masyarakat terdampak COVID-19 tentunya diharapkan tepat sasaran dan pengawasan yang ketat dalam penyaluran dilapangan.
"Dengan menelaah permasalah diatas maka kami (legislatif) memberikan catatan yakni, agar dilakukan koreksi terhadap besaran APBD agar terdapat korelasi antara surplus dan defisit dengan dengan asumsi wajar atau logis," tegasnya.
Kemudian, hendaknya menyebutkan sumber perolehan lainnya dalam menyusun anggaran pendapatan yang berasal dari Silpa Positif pada akhir tahun berjalan pada saat penyusunan.
Selain itu, yang perlu dilakukan, meningkatkan anggaran pemulihan ekonomi masyarakat terdampak COVID-19 dengan kegiatan-kegiatan padat karya atau swakelola masyarakat sehingga dapat memyerap tenaga kerja setempat dalam pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan fisik dilapangan.
Pada bagian lain, Arif mengungkapkan, perbaikan system bantuan dan perlindungan sosial kemasyarakatan serta penanggulangan kemiskinan, DPRD mengapresiasi atas apa yang dilakukan Pemerintah daerah dengan memberikan bantuan sembako terutama dimasa pandemi COVID-19 ini.
Karena tidak dipungkiri, tentunya masyarakat menengah kebawah banyak yang terdampak, sehingga dengan adanya bantuan–bantuan semacam ini mereka merasa terbantu.
Namun tentunya peran serta pihak ketiga perlu dilibatkan, untuk itu diharapkan Pemerintah Daerah dapat berperan aktif menjembatani perusahan, terutama yang berdekatan di lingkungan desa tersebut diharapkan pula bisa berpartisipasi memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020