Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani menjelaskan penyusunan APBN 2021 dilakukan dalam situasi yang sangat menantang akibat COVID-19, yang menyebabkan guncangan sangat hebat.
Ia mengatakan, proses penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian dan Lembaga (DIPA KL) dan daftar Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)dilaksanakan lebih awal, diharapkan dapat mendukung penanganan COVID-19 pemulihan ekonomi dan berbagai Prioritas pembangunan strategis.
"Di antaranya mobilitas manusia yang dibatasi, perdagangan global merosot, sektor keuangan global bergejolak, harga komoditas menurun tajam, dan bahkan ekonomi global masuk jurang resesi," katanya, dalam keterangan secara virtual beberapa waktu lalu.
Baca juga: Proses belajar mengajar di HSS disepakati dimulai Januari 2021
Dijelaskan dia, keuangan negara menjadi instrumen utama dan sangat penting di dalam menghadapi krisis akibat pandemi COVID-19. Termasuk memberikan perlindungan sosial dan melakukan pemulihan ekonomi.
Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) 72/2020 tentang APBN tahun 2020, yang diperkirakan mengalami defisit 6,34 persen dari PDB atau sekitar Rp1.039 triliun.
“Defisit yang sangat besar diharapkan mampu menjadi kekuatan counter cyclical dari Pelemahan ekonomi, sehingga kontraksi ekonomi dapat diminimalkan pada kisaran minus 1,7 hingga minus 0,6 untuk tahun 2020 ini,” katanya.
Baca juga: 30 orang peserta dari HSS ikuti bimtek perlindungan perempuan dari trafficking
Di sisi lain, efektivitas APBN di dalam mengurangi dampak negatif pandemi sangat tergantung kepada pelaksanaannya yang tepat sasaran tepat waktu dan tepat kualitas.
Ditambahkan dia, untuk itu maka koordinasi dan kolaborasi antara kementerian dan lembaga serta dengan pemerintah daerah, sangat penting dan menentukan dalam pencapaian sasaran dan kualitas tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Ia mengatakan, proses penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian dan Lembaga (DIPA KL) dan daftar Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)dilaksanakan lebih awal, diharapkan dapat mendukung penanganan COVID-19 pemulihan ekonomi dan berbagai Prioritas pembangunan strategis.
"Di antaranya mobilitas manusia yang dibatasi, perdagangan global merosot, sektor keuangan global bergejolak, harga komoditas menurun tajam, dan bahkan ekonomi global masuk jurang resesi," katanya, dalam keterangan secara virtual beberapa waktu lalu.
Baca juga: Proses belajar mengajar di HSS disepakati dimulai Januari 2021
Dijelaskan dia, keuangan negara menjadi instrumen utama dan sangat penting di dalam menghadapi krisis akibat pandemi COVID-19. Termasuk memberikan perlindungan sosial dan melakukan pemulihan ekonomi.
Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) 72/2020 tentang APBN tahun 2020, yang diperkirakan mengalami defisit 6,34 persen dari PDB atau sekitar Rp1.039 triliun.
“Defisit yang sangat besar diharapkan mampu menjadi kekuatan counter cyclical dari Pelemahan ekonomi, sehingga kontraksi ekonomi dapat diminimalkan pada kisaran minus 1,7 hingga minus 0,6 untuk tahun 2020 ini,” katanya.
Baca juga: 30 orang peserta dari HSS ikuti bimtek perlindungan perempuan dari trafficking
Di sisi lain, efektivitas APBN di dalam mengurangi dampak negatif pandemi sangat tergantung kepada pelaksanaannya yang tepat sasaran tepat waktu dan tepat kualitas.
Ditambahkan dia, untuk itu maka koordinasi dan kolaborasi antara kementerian dan lembaga serta dengan pemerintah daerah, sangat penting dan menentukan dalam pencapaian sasaran dan kualitas tersebut.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020