Hari Perhubungan Darat Nasional yang diperingati setiap 22 November dinilai harus menjadi momentum untuk mendorong transportasi umum darat guna mendukung mobilitas masyarakat.
Pengamat Transportasi Universitas Soegijapranata Semarang, Jawa Tengah, Djoko Setijowarno mengatakan perhubungan darat memang masih termarjinalkan di bidang transportasi dibandingkan perhubungan laut atau udara.
"Anggaran juga kecil, dan cenderung cuma bangun jalan. Memang kita butuh jaringan jalan. Hanya saja pelayanan tidak ada, bagaimana orang bergerak dan mobilitas?" kata Djoko yang dihubungi di Jakarta, Sabtu.
Djoko menuturkan karena kebutuhan yang tinggi, seharusnya anggaran perhubungan darat bisa seimbang dengan anggaran bina marga (Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR) karena sama-sama memberikan pelayanan.
"Contohnya saja, Bina Marga membangun daerah perbatasan, jalan sudah dibangun, tapi karena belum ada kebangkitan ekonominya, perlu angkutan perintis dulu," katanya.
Djoko juga mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan layanan angkutan umum dengan kenaikan anggaran Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub.
Angkutan umum yang kini mendapat subsidi pemerintah yakni angkutan perintis, pariwisata dan perkotaan. Ia pun mendorong angkutan pedesaan juga perlu mendapat perhatian serupa.
"Sekarang fokusnya Perhubungan Darat adalah pelayanan angkutan umum, sampai pelosok pegunungan. Itu dulu ada sekarang hilang karena banyaknya penggunaan sepeda motor," katanya.
Pelayanan angkutan umum itu juga meliputi pembenahan terminal bu hingga digitalisasi terminal.
"Persoalan di darat itu data yang buruk. Kalau udara kita tahu berapa jumlah penumpang. Kalau di darat tidak tahu. Maka terminal harus dibenahi, angkutan umum harus masuk terminal agar terdata. Maka digitalisasi terminal harus segera dimunculkan," pungkas Djoko yang juga Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Pengamat Transportasi Universitas Soegijapranata Semarang, Jawa Tengah, Djoko Setijowarno mengatakan perhubungan darat memang masih termarjinalkan di bidang transportasi dibandingkan perhubungan laut atau udara.
"Anggaran juga kecil, dan cenderung cuma bangun jalan. Memang kita butuh jaringan jalan. Hanya saja pelayanan tidak ada, bagaimana orang bergerak dan mobilitas?" kata Djoko yang dihubungi di Jakarta, Sabtu.
Djoko menuturkan karena kebutuhan yang tinggi, seharusnya anggaran perhubungan darat bisa seimbang dengan anggaran bina marga (Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR) karena sama-sama memberikan pelayanan.
"Contohnya saja, Bina Marga membangun daerah perbatasan, jalan sudah dibangun, tapi karena belum ada kebangkitan ekonominya, perlu angkutan perintis dulu," katanya.
Djoko juga mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan layanan angkutan umum dengan kenaikan anggaran Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub.
Angkutan umum yang kini mendapat subsidi pemerintah yakni angkutan perintis, pariwisata dan perkotaan. Ia pun mendorong angkutan pedesaan juga perlu mendapat perhatian serupa.
"Sekarang fokusnya Perhubungan Darat adalah pelayanan angkutan umum, sampai pelosok pegunungan. Itu dulu ada sekarang hilang karena banyaknya penggunaan sepeda motor," katanya.
Pelayanan angkutan umum itu juga meliputi pembenahan terminal bu hingga digitalisasi terminal.
"Persoalan di darat itu data yang buruk. Kalau udara kita tahu berapa jumlah penumpang. Kalau di darat tidak tahu. Maka terminal harus dibenahi, angkutan umum harus masuk terminal agar terdata. Maka digitalisasi terminal harus segera dimunculkan," pungkas Djoko yang juga Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020