Pelaihari, (Antaranews Kalsel) – Bupati Tanah Laut, H Bambang Alamsyah mengatakan, dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, keberhasilan pembangunan nasional sangat tergantung pada pembangunan daerah.
“Oleh karena itu, sinergi, koordinasi dan kerjasama pusat dan daerah perlu dibangun secara efektif,†ujar H Bambang Alamsyah, di Pelaihari, Senin (27/10).
Menurutnya, ada enam kebijakan dan strategis dasar dalam pembangunan, yakni, pembangunan harus bersifat inklusif, harus berdimensi wilayah, mengintegrasikan dan menyatukan potensi-potensi ekonomi yang ada di daerah menjadi satu kesatuan geo ekonomi secara nasional, pengembangan ekonomi lokal, keserasian antara pertumbuhan dan pemerataan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanah Laut 2014 sebesar Rp 1,337 triliun merupakan tahun pertama rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD),†ucapnya.
Dijelaskannya, saat ini sudah memasuki triwulan ke IV, hanya dua bulan masa efektif pelaksanaan anggaran 2014, sementara rata-rata realisasi rata-rata penyerapan anggarannya relatif cukup kecil.
“Realisasi belanja langsung hanya berkisar 27,26 persen, disamping itu dana APBD Tanah Laut juga menerima dana dari pusat, berupa dana tugas pembantuan, dana urusan bersama dan dana alokasi khusus. Dimana realisasi penyerapan anggarannya masih relatif kecil,†terangnya.
Agar bisa ditingkatkan capaiannya, jelas dia, untuk itu diperlukan sharing informasi dan Tanya jawab terhadap permasalahan, baik administrasi maupun di lapangan.
“Hal ini bisa menjadi pemikiran bersama untuk dapat dipecahkan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi,†tegasnya.
Kemudian, sambung bupati, pengendalian, pemantauan pembangunan pada dasarnya merupakan bagian daIam siklus perencanaan pembangunan yang harus member jaminan untuk berlangsungnya sinergi dan im plementasi pembangunan nasional hingga ke daerah.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
“Oleh karena itu, sinergi, koordinasi dan kerjasama pusat dan daerah perlu dibangun secara efektif,†ujar H Bambang Alamsyah, di Pelaihari, Senin (27/10).
Menurutnya, ada enam kebijakan dan strategis dasar dalam pembangunan, yakni, pembangunan harus bersifat inklusif, harus berdimensi wilayah, mengintegrasikan dan menyatukan potensi-potensi ekonomi yang ada di daerah menjadi satu kesatuan geo ekonomi secara nasional, pengembangan ekonomi lokal, keserasian antara pertumbuhan dan pemerataan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanah Laut 2014 sebesar Rp 1,337 triliun merupakan tahun pertama rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD),†ucapnya.
Dijelaskannya, saat ini sudah memasuki triwulan ke IV, hanya dua bulan masa efektif pelaksanaan anggaran 2014, sementara rata-rata realisasi rata-rata penyerapan anggarannya relatif cukup kecil.
“Realisasi belanja langsung hanya berkisar 27,26 persen, disamping itu dana APBD Tanah Laut juga menerima dana dari pusat, berupa dana tugas pembantuan, dana urusan bersama dan dana alokasi khusus. Dimana realisasi penyerapan anggarannya masih relatif kecil,†terangnya.
Agar bisa ditingkatkan capaiannya, jelas dia, untuk itu diperlukan sharing informasi dan Tanya jawab terhadap permasalahan, baik administrasi maupun di lapangan.
“Hal ini bisa menjadi pemikiran bersama untuk dapat dipecahkan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi,†tegasnya.
Kemudian, sambung bupati, pengendalian, pemantauan pembangunan pada dasarnya merupakan bagian daIam siklus perencanaan pembangunan yang harus member jaminan untuk berlangsungnya sinergi dan im plementasi pembangunan nasional hingga ke daerah.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014