Banjarmasin, (AntaranewsKalsel) - DPRD Kalimantan Selatan diminta mengesampingkan sistem koalisi setelah terbentuk dan terisinya personil alat kelengkapan DRPD Kalimantan Selatan.
Permintaan itu dikemukakan oleh beberapa anggota DPRD Kalsel, antara lain Hermansyah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Yazidie Fauzi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muharram dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Sabtu.
Sebenarnya, menurut ketiga wakil rakyat dari PDI-P, PKB dan Gerindra itu, kalau sudah menjadi anggota DPRD tak ada lagi koalisi-koalisian, yang ada bagaimana secara bersama-sama memajukan daerah.
"Kalau sudah menjadi wakil rakyat, tujuan kita hanya satu memajukan dan daerah dan menyejahterakan masyarakat `banua` (Kalsel)," tandas ketiga politisi yang berbeda partai politik (parpol) namun satu misi tersebut.
Sebab, lanjut para wakil rakyat itu, kalau masih mengedepankan sistem koalisi bisa mengganggu kebersamaan, yang berdampak pada pelaksanaan program pembangunan daerah dan masyarakat Kalsel.
"Kita tentu sepakat ke depan daerah dan masyarakat Kalsel lebih maju, karena itu mari kita galang dan tingkatkan kebersamaan," demikian Herman, Yazidie, dan Muharram.
Sementara itu dengan gaya dan bahasa yang berbeda, H Murhan Effendie, anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Kalsel mengajak, agar mengedepankan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan segala persoalan.
Sebagai contoh dalam perencanaan pembangunan sebaiknya dengan musyawarah mufakat terlebih dahulu, sehingga ada rasa kebersamaan atau tanggungjawab bersama dalam melaksanakan.
"Saya sependapat tujuan utama kita sebagai anggota DPRD Kalsel, bagaimana secara bersama-sama memakmurkan dan menyejahterakan masyarakat kita," kata Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar tingkat provinsi tersebut.
"Hilangkan perbedaan pandangan dan pendapat saat pembentukan dan pemilihan personalia alat kelengkapan DPRD Kalsel. Mari kita bersatu, bersama membangun banua yang kita cintai," demikian Murhan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Permintaan itu dikemukakan oleh beberapa anggota DPRD Kalsel, antara lain Hermansyah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Yazidie Fauzi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muharram dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Sabtu.
Sebenarnya, menurut ketiga wakil rakyat dari PDI-P, PKB dan Gerindra itu, kalau sudah menjadi anggota DPRD tak ada lagi koalisi-koalisian, yang ada bagaimana secara bersama-sama memajukan daerah.
"Kalau sudah menjadi wakil rakyat, tujuan kita hanya satu memajukan dan daerah dan menyejahterakan masyarakat `banua` (Kalsel)," tandas ketiga politisi yang berbeda partai politik (parpol) namun satu misi tersebut.
Sebab, lanjut para wakil rakyat itu, kalau masih mengedepankan sistem koalisi bisa mengganggu kebersamaan, yang berdampak pada pelaksanaan program pembangunan daerah dan masyarakat Kalsel.
"Kita tentu sepakat ke depan daerah dan masyarakat Kalsel lebih maju, karena itu mari kita galang dan tingkatkan kebersamaan," demikian Herman, Yazidie, dan Muharram.
Sementara itu dengan gaya dan bahasa yang berbeda, H Murhan Effendie, anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Kalsel mengajak, agar mengedepankan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan segala persoalan.
Sebagai contoh dalam perencanaan pembangunan sebaiknya dengan musyawarah mufakat terlebih dahulu, sehingga ada rasa kebersamaan atau tanggungjawab bersama dalam melaksanakan.
"Saya sependapat tujuan utama kita sebagai anggota DPRD Kalsel, bagaimana secara bersama-sama memakmurkan dan menyejahterakan masyarakat kita," kata Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar tingkat provinsi tersebut.
"Hilangkan perbedaan pandangan dan pendapat saat pembentukan dan pemilihan personalia alat kelengkapan DPRD Kalsel. Mari kita bersatu, bersama membangun banua yang kita cintai," demikian Murhan.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014