Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kalimantan Selatan H Murhan Effendie mengatakan, Dewan Pimpinan Pusat partainya belum mengeluarkan petunjuk pelaksanaan dan teknis mengenai Pilkada.
"Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar sampai saat ini belum mengeluarkan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) mengenai Pilkada," ujarnya menjawab Antara Kalsel, di Banjarmasin, Jumat.
"Oleh sebab itu, kita masih menunggu juklak dan juknis DPP tersebut berkaitan Pilkada yang berdasarkan keputusan DPR-RI melalui DPRD," lanjutnya saat berada di ruang Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel.
Mengenai pertemuan antara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar di Jakarta beberapa hari lalu, dia mengatakan, tidak ada yang spesifik.
"Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bapak H Aboe Rizal Bakri hanya berpesan agar semua DPD yang daerahnya akan melaksanakan Pilkada supaya menunggu petunjuk DPP," ungkap anggota baru DPRD Kalsel itu.
"Apalagi terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang baru dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang meniadakan Pilkada lewat DPRD, kita harus menunggu juklak dan juknis DPP," demikian Murhan.
Karena, lanjutnya, pada tahun 2015 bukan cuma di Kalsel yang melaksanakan Pilkada, tapi ada beberapa kabupaten/kota di provinsi lain se-Indonesia, sehingga memerlukan juklak dan juknis DPP.
"Juklak dan Juknis DPP itu penting sebagai pedoman bagi kita dalam menghadapi Pilkda, dan lebih dari itu untuk mencapai kemenangan," demikian Murhan Effendie.
Di Kalsel yang melaksanakan Pilkada 2015, ada tujuh dari 13 kabupaten/kota, yaitu Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Tengah (HST), Balangan, Tanah Bumbu (Tanbu), dan Kabupaten Kotabaru.
Sedangkan enam kabupaten lain melaksanakan Pilkda pada waktu yang berbeda, yaitu Kabupaten Barito Kuala (Batola), Tanah Laut (Tala), Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Utara (HSU), dan Kabupaten Tabalong.
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kalsel merencanakan pelaksanaa Pilkada tujuh kabupaten/kota dan plus provinsi itu secara serentak/bersamaan pada Juni 2015.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
"Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar sampai saat ini belum mengeluarkan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) mengenai Pilkada," ujarnya menjawab Antara Kalsel, di Banjarmasin, Jumat.
"Oleh sebab itu, kita masih menunggu juklak dan juknis DPP tersebut berkaitan Pilkada yang berdasarkan keputusan DPR-RI melalui DPRD," lanjutnya saat berada di ruang Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel.
Mengenai pertemuan antara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar di Jakarta beberapa hari lalu, dia mengatakan, tidak ada yang spesifik.
"Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bapak H Aboe Rizal Bakri hanya berpesan agar semua DPD yang daerahnya akan melaksanakan Pilkada supaya menunggu petunjuk DPP," ungkap anggota baru DPRD Kalsel itu.
"Apalagi terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang baru dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang meniadakan Pilkada lewat DPRD, kita harus menunggu juklak dan juknis DPP," demikian Murhan.
Karena, lanjutnya, pada tahun 2015 bukan cuma di Kalsel yang melaksanakan Pilkada, tapi ada beberapa kabupaten/kota di provinsi lain se-Indonesia, sehingga memerlukan juklak dan juknis DPP.
"Juklak dan Juknis DPP itu penting sebagai pedoman bagi kita dalam menghadapi Pilkda, dan lebih dari itu untuk mencapai kemenangan," demikian Murhan Effendie.
Di Kalsel yang melaksanakan Pilkada 2015, ada tujuh dari 13 kabupaten/kota, yaitu Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Tengah (HST), Balangan, Tanah Bumbu (Tanbu), dan Kabupaten Kotabaru.
Sedangkan enam kabupaten lain melaksanakan Pilkda pada waktu yang berbeda, yaitu Kabupaten Barito Kuala (Batola), Tanah Laut (Tala), Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Utara (HSU), dan Kabupaten Tabalong.
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kalsel merencanakan pelaksanaa Pilkada tujuh kabupaten/kota dan plus provinsi itu secara serentak/bersamaan pada Juni 2015.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014