Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) bukan cuma sekedar mendukung anggaran, tetapi juga terus memperkuat pengawasan kinerja terhadap Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) jajaran pemerintah provinsi (Pemprov) setempat.
"Hal itu guna memastikan kualitas kinerja masing-masing SOPD terutama yang menjadi mitra kerja Komisi kami," ujar anggota Komisi I DPRD Kalsel Fahrani SPdI, MSi di Banjarmasin, Jumat.
Ia menerangkan, dalam kaitan tugas dan fungsi pengawasan, Komisi I DPRD Kalsel yang diketuai Dra Hj Rachmah Norlias dari PAN sedikitnya sudah enam kali ke daerah-daerah dalam kurun waktu enam bulan berjalan.
"Pengawasan itu terutama kepada SOPD yang menyelenggarakan layanan publik seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) provinsi serta kabupaten/kota," ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel II/Kabupaten Banjar tersebut.
"Sudah hampir semua Dukcapil se-Kalsel sudah kami monitor dalam kaitan fungsi pengawasan dewan,” tegas Fahrani yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Banjar itu.
Menurut dia, Dukcapil seprovinsinya yang terdiri atas 13 kabupaten/kota rata-rata sudah melakukan terobosan kerja seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tak lagi harus ke kelurahan, namum sudah bisa melalui sistem "online".
“Itu salah satu inovasi yang signifikan di tengah masa mewabah virus Corona atau COVID-19," kata laki-laki kelahiran 1987 berbintang Capricornus tersebut.
"Tidak cuma itu, pengawasan juga kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) provinsi, seperti tahun lalu disokong pengalokasian anggaran untuk keperluan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan lainya," lanjut Fahrani yang pula Ketua Karang Taruna Kabupaten Banjar.
Kemudian saat ini Komisi I DPRD Kalsel juga tengah intens mengupayakan BKD provinsi setempat untuk naik kelas dari tipe "B" manjadi "A".
"Karena ketika sudah naik kelas menjadi tipe ‘A’, tentunya kuantitas maupun pelayanan akan lebih banyak dan lebih baik lagi, terutama menyangkut soal pengaturan mekanisme perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dari kabupaten ke provinsi maupun sebaliknya, termasuk kaitan dengan pemerintah pusat," tambahnya.
Ia menambahkan, dalam waktu dekat ini Komisi I DPRD Kalsel juga akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan Badan Kepegawaian Nagara (BKN) guna membahas berbagai hal termasuk sinkonisasi terkait kepegawaian.
“Jadi langkah penguatan pengawasan terus kami lakukan agar dukungan anggaran yang sudah kami upayakan hasilnya bisa selaras dengan apa yang diharapkan,” demikian Fahrani.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
"Hal itu guna memastikan kualitas kinerja masing-masing SOPD terutama yang menjadi mitra kerja Komisi kami," ujar anggota Komisi I DPRD Kalsel Fahrani SPdI, MSi di Banjarmasin, Jumat.
Ia menerangkan, dalam kaitan tugas dan fungsi pengawasan, Komisi I DPRD Kalsel yang diketuai Dra Hj Rachmah Norlias dari PAN sedikitnya sudah enam kali ke daerah-daerah dalam kurun waktu enam bulan berjalan.
"Pengawasan itu terutama kepada SOPD yang menyelenggarakan layanan publik seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) provinsi serta kabupaten/kota," ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel II/Kabupaten Banjar tersebut.
"Sudah hampir semua Dukcapil se-Kalsel sudah kami monitor dalam kaitan fungsi pengawasan dewan,” tegas Fahrani yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Banjar itu.
Menurut dia, Dukcapil seprovinsinya yang terdiri atas 13 kabupaten/kota rata-rata sudah melakukan terobosan kerja seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tak lagi harus ke kelurahan, namum sudah bisa melalui sistem "online".
“Itu salah satu inovasi yang signifikan di tengah masa mewabah virus Corona atau COVID-19," kata laki-laki kelahiran 1987 berbintang Capricornus tersebut.
"Tidak cuma itu, pengawasan juga kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) provinsi, seperti tahun lalu disokong pengalokasian anggaran untuk keperluan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan lainya," lanjut Fahrani yang pula Ketua Karang Taruna Kabupaten Banjar.
Kemudian saat ini Komisi I DPRD Kalsel juga tengah intens mengupayakan BKD provinsi setempat untuk naik kelas dari tipe "B" manjadi "A".
"Karena ketika sudah naik kelas menjadi tipe ‘A’, tentunya kuantitas maupun pelayanan akan lebih banyak dan lebih baik lagi, terutama menyangkut soal pengaturan mekanisme perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dari kabupaten ke provinsi maupun sebaliknya, termasuk kaitan dengan pemerintah pusat," tambahnya.
Ia menambahkan, dalam waktu dekat ini Komisi I DPRD Kalsel juga akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan Badan Kepegawaian Nagara (BKN) guna membahas berbagai hal termasuk sinkonisasi terkait kepegawaian.
“Jadi langkah penguatan pengawasan terus kami lakukan agar dukungan anggaran yang sudah kami upayakan hasilnya bisa selaras dengan apa yang diharapkan,” demikian Fahrani.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020