Tanjung, (Antaranews Kalsel) - Dinas Kehutanan Tabalong, Kalimantan Selatan, mengalokasikan dana sebesar Rp199 juta dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan 2014 untuk kegiatan inventarisasi dan identifikasi pelepasan kawasan hutan.
Kepala Seksi Inventarisasi dan Penatagunaan Hutan Dinas Kehutanan Tabalong, Harlina Herawati, di Tanjung, Senin, mengatakan kegiatan inventarisasi dan identifikas itu terkait rencana pelepasan kawasan hutan atau "enclave" di 28 desa.
Ia menjelaskan bahwa sebelumnya Badan Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah V Banjarbaru telah memastikan akan menindaklanjuti permohonan Pemkab Tabalong atas usulan 9.234 hektare kawasan hutan untuk dilepas.
"Untuk mempercepat proses pelepasan kawasan tersebut Dinas Kehutanan akhirnya menganggarkan dana pada APBD perubahan bagi kegiatan inventarisasi yang dilaksanakan BPKH Wilayah V Banjarbaru," jelas Harlina di Tanjung.
Beberapa waktu lalu Kepala BPKH Wilayah V Banjarbaru, Farhanah, juga melakukan kunjungan kerja ke Tabalong untuk melakukan koordinasi terkait rencana kegiatan survei lokasi yang diusulkan untuk encalave.
Untuk memastikan layak atau tidaknya suatu kawasan untuk dienclave perlu dilengkapi data pendukung seperti jenis tanah, kelerengan atau topograsi serta status pemukiman dan lahan usaha penduduk dalam kawasan hutan.
"Dari data pendukung seperti jenis tanah, kelerengan atau topografi di beberapa lokasi yang diusulkan memang tidak layak enclave namun ada pertimbangan lain, seperti untuk kepentingan umum maka bisa saja pelepasan kawasan dilakukan," tambah Harlina.
Sebelumnya, luas kawasan hutan yang diusulkan enclave 9.234 hektare termasuk di dalamnya sarana dan prasaraan serta fasilitas umum mencakup jalan nasional 7,6 kilomter, jalan kabupaten 5,8 meter, puskesmas, polindes, tempat ibadah hingga sekolah.
Termasuk pemukiman yang berada dalam kawasan hutan tersebar di Kecamatan Muara Uya, Bintang Ara, Jaro, Haruai dan Upau.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Kepala Seksi Inventarisasi dan Penatagunaan Hutan Dinas Kehutanan Tabalong, Harlina Herawati, di Tanjung, Senin, mengatakan kegiatan inventarisasi dan identifikas itu terkait rencana pelepasan kawasan hutan atau "enclave" di 28 desa.
Ia menjelaskan bahwa sebelumnya Badan Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah V Banjarbaru telah memastikan akan menindaklanjuti permohonan Pemkab Tabalong atas usulan 9.234 hektare kawasan hutan untuk dilepas.
"Untuk mempercepat proses pelepasan kawasan tersebut Dinas Kehutanan akhirnya menganggarkan dana pada APBD perubahan bagi kegiatan inventarisasi yang dilaksanakan BPKH Wilayah V Banjarbaru," jelas Harlina di Tanjung.
Beberapa waktu lalu Kepala BPKH Wilayah V Banjarbaru, Farhanah, juga melakukan kunjungan kerja ke Tabalong untuk melakukan koordinasi terkait rencana kegiatan survei lokasi yang diusulkan untuk encalave.
Untuk memastikan layak atau tidaknya suatu kawasan untuk dienclave perlu dilengkapi data pendukung seperti jenis tanah, kelerengan atau topograsi serta status pemukiman dan lahan usaha penduduk dalam kawasan hutan.
"Dari data pendukung seperti jenis tanah, kelerengan atau topografi di beberapa lokasi yang diusulkan memang tidak layak enclave namun ada pertimbangan lain, seperti untuk kepentingan umum maka bisa saja pelepasan kawasan dilakukan," tambah Harlina.
Sebelumnya, luas kawasan hutan yang diusulkan enclave 9.234 hektare termasuk di dalamnya sarana dan prasaraan serta fasilitas umum mencakup jalan nasional 7,6 kilomter, jalan kabupaten 5,8 meter, puskesmas, polindes, tempat ibadah hingga sekolah.
Termasuk pemukiman yang berada dalam kawasan hutan tersebar di Kecamatan Muara Uya, Bintang Ara, Jaro, Haruai dan Upau.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014