Ketua Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang juga membidangi kesehatan dan pendidikan, HM Lutfi Saifuddin mengkhawatirkan munculnya klaster baru atau bioskop pandemi COVID-19.
Kekhawatiran wakil rakyat bergelar sarjana sosial (SSos) tersebut setiba dari Bandung, Sabtu, seiring dengan bukanya bioskop atau "Twenty One" (Studio 21) di pusat perbelanjaan modern (Duta Mall) Banjarmasin, ibu kota Provinsi Kalsel.
Keputusan manajemen Duta Mall (DM) Banjarmasin membuka kembali bioskop atau Studio 21, tak hanya mendapat sorotan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) COVID-19 Kota Banjarmasin.
Sorotan dan kritik juga dari kalangan legislatif antara lain Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, yang menyayangkan pula atas keputusan manajemen DM Banjarmasin yang dia nilai gegabah di tengah situasi seperti dalam keadaan pandemi COVID-19 saat ini.
Politikus Partai Gerindra yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) I/Kota Banjarmasin itu, menilai bahwa pembukaan kembali bioskop (Studio 21) tak seharusnya dilakukan oleh manajemen DM dalam keadaan pandemi COVID-19.
“Pandemi di Kalsel ini kan belum berakhir, bisa menjadi kelengahan buat kita semua yang akhirnya membahayakan kesehatan masyarakat kita,” tuturnya saat dihubungi melalui telepon seluler atau "hand phone" (HP).
Kesehatan dan keselamatan masyarkat menurut anggota DPRD Kalsel dua periode itu, merupakan ketentuan tertinggi yang harus dipenuhi.
Terlebih situasi saat ini yang masih pandemi COVID-19 dan masih tingginya kasus positif, lanjut dia, tak seharusnya dimanfaatkan sebagian pihak untuk kepentingan dan keuntungan sendiri.
Ia berpendapat, meskipun sebagian besar kelurahan di Kota Banjarmasin sudah diklaim zona hijau, hal itu tak bisa jadi patokan untuk membuka lagi bioskop yang merupakan tempat hiburan.
"Apalagi situasi di dalam bioskop berpotensi tidak terkendali, kendati diklaim akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Misalnya pemeriksaan suhu tubuh saat masuk, jaga jarak di antrean tiket, hingga memisahkan tempat duduk antar penonton," lanjutnya.
Ia mempertanyakan, siapa yang bisa menjamin? "Oke pas masuk mereka duduknya selang-seling, tapi ketika film mulai dan lampu studio dimatikan, kita tidak bisa menjamin mereka tidak dekat-dekatan,” katanya.
"Terlebih jika yang datang adalah pasangan muda-mudi atau secara berkelompok, bukan tidak mungkin protokol kesehatan untuk jaga jarak ketika di dalam studio bioskop tidak diindahkan," lanjutnya.
Ia mengharapkan, hal tersebut hendaknya dapat menjadi pertimbangan bagi manajemen bioskop tersebut agar tidak gegabah membuka tempat hiburan yang sudah tutup sejak pandemi COVID-19, dan kini merebak kembali di Kalsel.
“Kita khawatir nanti akan timbul klaster bioskop di Kalsel yang kini berpenduduk empat juta jiwa dan tersebar pada 13 kabupaten/kota," demikian Lutfi Saifuddin.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Kekhawatiran wakil rakyat bergelar sarjana sosial (SSos) tersebut setiba dari Bandung, Sabtu, seiring dengan bukanya bioskop atau "Twenty One" (Studio 21) di pusat perbelanjaan modern (Duta Mall) Banjarmasin, ibu kota Provinsi Kalsel.
Keputusan manajemen Duta Mall (DM) Banjarmasin membuka kembali bioskop atau Studio 21, tak hanya mendapat sorotan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) COVID-19 Kota Banjarmasin.
Sorotan dan kritik juga dari kalangan legislatif antara lain Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, yang menyayangkan pula atas keputusan manajemen DM Banjarmasin yang dia nilai gegabah di tengah situasi seperti dalam keadaan pandemi COVID-19 saat ini.
Politikus Partai Gerindra yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) I/Kota Banjarmasin itu, menilai bahwa pembukaan kembali bioskop (Studio 21) tak seharusnya dilakukan oleh manajemen DM dalam keadaan pandemi COVID-19.
“Pandemi di Kalsel ini kan belum berakhir, bisa menjadi kelengahan buat kita semua yang akhirnya membahayakan kesehatan masyarakat kita,” tuturnya saat dihubungi melalui telepon seluler atau "hand phone" (HP).
Kesehatan dan keselamatan masyarkat menurut anggota DPRD Kalsel dua periode itu, merupakan ketentuan tertinggi yang harus dipenuhi.
Terlebih situasi saat ini yang masih pandemi COVID-19 dan masih tingginya kasus positif, lanjut dia, tak seharusnya dimanfaatkan sebagian pihak untuk kepentingan dan keuntungan sendiri.
Ia berpendapat, meskipun sebagian besar kelurahan di Kota Banjarmasin sudah diklaim zona hijau, hal itu tak bisa jadi patokan untuk membuka lagi bioskop yang merupakan tempat hiburan.
"Apalagi situasi di dalam bioskop berpotensi tidak terkendali, kendati diklaim akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Misalnya pemeriksaan suhu tubuh saat masuk, jaga jarak di antrean tiket, hingga memisahkan tempat duduk antar penonton," lanjutnya.
Ia mempertanyakan, siapa yang bisa menjamin? "Oke pas masuk mereka duduknya selang-seling, tapi ketika film mulai dan lampu studio dimatikan, kita tidak bisa menjamin mereka tidak dekat-dekatan,” katanya.
"Terlebih jika yang datang adalah pasangan muda-mudi atau secara berkelompok, bukan tidak mungkin protokol kesehatan untuk jaga jarak ketika di dalam studio bioskop tidak diindahkan," lanjutnya.
Ia mengharapkan, hal tersebut hendaknya dapat menjadi pertimbangan bagi manajemen bioskop tersebut agar tidak gegabah membuka tempat hiburan yang sudah tutup sejak pandemi COVID-19, dan kini merebak kembali di Kalsel.
“Kita khawatir nanti akan timbul klaster bioskop di Kalsel yang kini berpenduduk empat juta jiwa dan tersebar pada 13 kabupaten/kota," demikian Lutfi Saifuddin.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020