Pelaihari, (Antaranews Kalsel) – Bupati Tanah Laut, H Bambang Alamsyah mengatakan, banyak perusahaan besar melakukan kegiatan usahanya di Kabupaten Tanah Laut, namun kontribusi pajak untuk daerah masih minim.
“Permasalahan inilah harus kita sikapi kedepannya, agar Kabupaten Tanah Laut bisa menikmati bagi hasil pajak dari kegiatan perusahaan besar yang melakukan usahanya di daerah ini,†kata H Bambang Alamsyah, di Pelaihari, Selasa (2/9).
Menurutnya, untuk menyikapi hal ini tentunya ada kebijakan perusahaan untuk membuat nilai pokok wajib pajak (NPWP) dan pajak penghasilan (PPH) bagi karyawan di Kabupaten Tanah Laut.
“Kalau perusahaan membuat NPWP di luar Tanah Laut, maka yang menikmati bagi hasil pajak adalah daerah lain. Sementara Kabupaten Tanah Laut hanya sebagai tempat usaha saja, untuk itu perlu kita sikapi,†ujarnya.
Diutarakannya, kalaupun nantinya petugas pajak di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut masih belum memadai, maka pemerintah daerah akan memberikan kesempatan bagi pengawai negeri sipil untuk melanjutkat pendidikannya ke DIII perpajakan di Universitas Lambung Mangkurat.
“Pendidikan ini perlu dilakukan untuk lebih meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam bidang perpajakan. Kebijakan ini dilatarbelakangi fenomena banyaknya perusahaan berskala besar melakukan investasi di Kabupaten Tanah Laut,†tegasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
“Permasalahan inilah harus kita sikapi kedepannya, agar Kabupaten Tanah Laut bisa menikmati bagi hasil pajak dari kegiatan perusahaan besar yang melakukan usahanya di daerah ini,†kata H Bambang Alamsyah, di Pelaihari, Selasa (2/9).
Menurutnya, untuk menyikapi hal ini tentunya ada kebijakan perusahaan untuk membuat nilai pokok wajib pajak (NPWP) dan pajak penghasilan (PPH) bagi karyawan di Kabupaten Tanah Laut.
“Kalau perusahaan membuat NPWP di luar Tanah Laut, maka yang menikmati bagi hasil pajak adalah daerah lain. Sementara Kabupaten Tanah Laut hanya sebagai tempat usaha saja, untuk itu perlu kita sikapi,†ujarnya.
Diutarakannya, kalaupun nantinya petugas pajak di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut masih belum memadai, maka pemerintah daerah akan memberikan kesempatan bagi pengawai negeri sipil untuk melanjutkat pendidikannya ke DIII perpajakan di Universitas Lambung Mangkurat.
“Pendidikan ini perlu dilakukan untuk lebih meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam bidang perpajakan. Kebijakan ini dilatarbelakangi fenomena banyaknya perusahaan berskala besar melakukan investasi di Kabupaten Tanah Laut,†tegasnya.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014