Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah telah menganggarkan dana Rp 695,2 triliun untuk penanganan COVID-19 dan dampaknya.
"Saya berharap pemerintah tetap harus memastikan pelaporan keuangannya akuntabel walaupun penganggaran penanganan COVID-19 didesain dalam situasi yang mendesak dan memaksa," ujarnya pada kegiatan video conference (vidcon) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 yang diikuti oleh Bupati Tanah Laut HM Sukamta, di Ruang Rapat Barakat, Selasa (22/9).
Menkeu meminta, para pejabat agar dapat menyusun laporan keuangan pemerintah tahun 2020 tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas meskipun adanya pandemi COVID-19.
"Saya tetap berharap seluruh kementerian/lembaga tidak mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas, prinsip tata kelola yang baik, serta prinsip bahwa suatu saat kita bertanggung jawab terhadap setiap rupiah yang ada didalam pengelolaan keuangan negara bagi kepentingan dan manfaat masyarakat," ungkapnya.
Melalui kegiatan tersebut, jelas dia, pemerintah juga memberikan apresiasi dan penghargaan kepada kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah yang laporan keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Saya sangat menghargai, dengan makin meningkatnya jumlah kementerian/lembaga serta pemerintah daerah yang berhasil mendapatkan opini tertinggi dari BPK yaitu opini WTP. Saya juga berharap capaian tersebut akan terus dipertahankan dan ditingkatkan dan juga merupakan indikator semakin meningkatnya tata kelola pada semua kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah,” harapnya.
Sementara itu, menurut kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tanah Laut Muhammad Darmin mengatakan, Pemkab Tanah Laut harus dapat mempertahankan WTP dan pengelolaan anggaran belanja tidak terduga untuk penanganan COVID-19 harus sesuai dengan ketentuannya.
Rekernas yang mengusung tema “Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional” dibuka secara langsung oleh Menkeu Sri Mulyani.
Turut hadir pada acara tersebut Sekretaris Inspektorat Fifiana Fitri Amalia, Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Tanah Laut Alamsyah, mewakili Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Tanah Laut Maya Indraswita serta jajaran BPKAD Tanah Laut lainnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
"Saya berharap pemerintah tetap harus memastikan pelaporan keuangannya akuntabel walaupun penganggaran penanganan COVID-19 didesain dalam situasi yang mendesak dan memaksa," ujarnya pada kegiatan video conference (vidcon) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 yang diikuti oleh Bupati Tanah Laut HM Sukamta, di Ruang Rapat Barakat, Selasa (22/9).
Menkeu meminta, para pejabat agar dapat menyusun laporan keuangan pemerintah tahun 2020 tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas meskipun adanya pandemi COVID-19.
"Saya tetap berharap seluruh kementerian/lembaga tidak mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas, prinsip tata kelola yang baik, serta prinsip bahwa suatu saat kita bertanggung jawab terhadap setiap rupiah yang ada didalam pengelolaan keuangan negara bagi kepentingan dan manfaat masyarakat," ungkapnya.
Melalui kegiatan tersebut, jelas dia, pemerintah juga memberikan apresiasi dan penghargaan kepada kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah yang laporan keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Saya sangat menghargai, dengan makin meningkatnya jumlah kementerian/lembaga serta pemerintah daerah yang berhasil mendapatkan opini tertinggi dari BPK yaitu opini WTP. Saya juga berharap capaian tersebut akan terus dipertahankan dan ditingkatkan dan juga merupakan indikator semakin meningkatnya tata kelola pada semua kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah,” harapnya.
Sementara itu, menurut kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tanah Laut Muhammad Darmin mengatakan, Pemkab Tanah Laut harus dapat mempertahankan WTP dan pengelolaan anggaran belanja tidak terduga untuk penanganan COVID-19 harus sesuai dengan ketentuannya.
Rekernas yang mengusung tema “Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional” dibuka secara langsung oleh Menkeu Sri Mulyani.
Turut hadir pada acara tersebut Sekretaris Inspektorat Fifiana Fitri Amalia, Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Tanah Laut Alamsyah, mewakili Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Tanah Laut Maya Indraswita serta jajaran BPKAD Tanah Laut lainnya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020