Tanjung, (Antaranews Kalsel) - Kepala perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangungan Kalimantan Selatan (BPKP) Edy Karim mengingatkan laporan pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintah kabupaten Tabalong harus lebih transparan dengan menerapkan sistem administrasi yang nyaman dan aman.
"Pengelolaan keuangan negara bukan sebatas pertanggungjawaban namun mencakup pula penyusunan kebijakan maupun perencanaan dan laporan yang dibuat bisa lebih transparan," jelas Edy di Tanjung, jumat.
Edy mengatakan dengan adanya rencana aksi yang dilakukan Bupati Tabalong dan jajarannya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diharapkan opini wajar tanpa pengecualian bisa tercapai pada tahun ini.
"Tahapan penatausahaan sangat berpengaruh pada pengelolaan keuangan karena selama ini masih banyak SKPD yang belum membiasakan melakukan pencatatan maupun inventarisasi baik terhadap aset maupun penggunaan keuangannya," tambah Edy.
Opin wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan menurut Edy bukan suatu pemberian namun sesuatu yang harus dicapai dan menjadi kebutuhan dasar.
Bupati Tabalong, Anang Syakhfiani mengatakan telah menandatangani nota kesepahaman dengan BPKP Kalsel terkait rencana aksi menuju pengelolaan keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian.
"Saat ini kita melakukan pembenahan terkait pengelolaan aset yang menjadi salah satu penilaian dalam pengelolaan keuangan agar bisa mencapai opini wajar tanpa pengecualian," jelas Anang.
Pengelolaan keuangan 2013 lalu Tabalong meraih opini wajar dengan pengecualian dengan capaian penyerapan anggaran di bawah 80 persen.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
"Pengelolaan keuangan negara bukan sebatas pertanggungjawaban namun mencakup pula penyusunan kebijakan maupun perencanaan dan laporan yang dibuat bisa lebih transparan," jelas Edy di Tanjung, jumat.
Edy mengatakan dengan adanya rencana aksi yang dilakukan Bupati Tabalong dan jajarannya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diharapkan opini wajar tanpa pengecualian bisa tercapai pada tahun ini.
"Tahapan penatausahaan sangat berpengaruh pada pengelolaan keuangan karena selama ini masih banyak SKPD yang belum membiasakan melakukan pencatatan maupun inventarisasi baik terhadap aset maupun penggunaan keuangannya," tambah Edy.
Opin wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan menurut Edy bukan suatu pemberian namun sesuatu yang harus dicapai dan menjadi kebutuhan dasar.
Bupati Tabalong, Anang Syakhfiani mengatakan telah menandatangani nota kesepahaman dengan BPKP Kalsel terkait rencana aksi menuju pengelolaan keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian.
"Saat ini kita melakukan pembenahan terkait pengelolaan aset yang menjadi salah satu penilaian dalam pengelolaan keuangan agar bisa mencapai opini wajar tanpa pengecualian," jelas Anang.
Pengelolaan keuangan 2013 lalu Tabalong meraih opini wajar dengan pengecualian dengan capaian penyerapan anggaran di bawah 80 persen.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014