Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan dari Partai Demokrat, Samsudinnor menyampaikan agar pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dapat lebih diprioritaskan, disamping pembangunan infrastruktur sebagai penunjang.
Ia mengatakan, menyampaikan kritik dan saran ini sebagai masukan, dan memang tidak hanya ketika akan memasuki musim Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), namun perlu mengungkapkannya sebagai aspirasi masyarakat yang diwakilinya.
"Selama empat tahun anggaran APBD rata-rata Rp1 triliun, belum terlihat nampak perkembangan signifikan di berbagai sektor, terutama fasilitas dan program apa yang bisa dibilang sukses dan menonjol selama ini," katanya, Jum'at (18/9).
Dijelaskan dia, saat ini permasalahan sosial masih bertambah diperparah dengan adanya kondisi pandemi COVID-19, angkatan usia kerja yang harusnya produktif membutuhkan program nyata dari pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan dan menggerakkan roda ekonomi daerah.
Baca juga: Posisi Wakil Ketua DPRD Balangan akan mengalami perubahan
Untungnya dari sebagian angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetap tersebut, masih bisa mandiri walau pun kerja serabutan dengan kemampuan yang ada, bagi yang punya lahan pertanian dan kebun masih bisa menggarap, atau yang tidak memiliki bisa berbagi hasil dengan pemilik lahan.
Maka pentingnya melaksanakan program untuk mendayagunakan angkatan usia kerja seperti ini, agar mereka bisa berkembang dan tidak hanya mendapatkan penghasilan yang masih rendah, mendahulukan program pemberdayaan SDM terasa lebih penting ketimbang infrastruktur.
"Mana hasil pendataan UMKM dan bagaimana jalan keluarnya agar koperasi yang kemarin mendapatkan pembagian hibah itu supaya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Menurut dia, perlunya pejabat atau instansi terkait yang menangani hal tersebut memikirkan ekonomi kerakyatan, karena ini menjadi bagian program kerja nasional jangka panjang, dan diiiringi langkah-langkah kongkret dan strategis untuk mewujudkannya.
Penggunaan anggaran daerah untuk mempercantik kota memang diperlukan, seperti lampu-lampu hias di pagar kantor dinas yang mencapai anggaran minimal Rp5 juta, namun perlu juga dipikirkan di sisi lain pengaruhnya untuk perekonomian masyarakat, serta tidak sekedar menjadi daya tarik tapi melupakan prioritas lainnya.
Baca juga: Lima Fraksi di DPRD setujui dan sah kan perubahan APBD TA 2020 menjadi Perda
Andai dana Rp5 juta tersebut bisa diperbantukan untuk UMKM dengan pembagian misal Rp2,5 juta saja, untuk meningkatkan sarana prasara yang ada, dan dibina diawasi sekaligus didampingi tentu itu akan berdampak positif dan terjadi perputaran uang.
"Begitupun dilakukan pembinaan dengan menggunakan dari pendampingan CSR perusahaaan sekelas Adaro, dapat membantu mesin jahit dan penunjangnya, di mana infonya ada sekitar 500 an warga terlatih yang bisa diberdayakan, sehingga dana CSR tersebut dapat benar-benar tepat sasaran," katanya.
Para tenaga kerja tersebut nantinya tentu dapat menghasilkan ribuan stel baju setiap tahun, lalu mendapatkan dukungan pemerintah daerah dengan mewajibkan setiap hari Jum'at untuk pegawai daerah maupun karyawan swasta memakai baju asli Sasirangan buatan tenaga lokal, maka ekonomi akan tambah berkembang.
Ditambahkan dia, perlunya sikap keberpihakan pada kepentingan masyarakat, keberpihakan ini akan menunjukkan rasa sayang dan kepedulian dari para pemimpin di daerah, tidak hanya ditunjukkan pada masa pilkada namun hendaknya berkelanjutan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Ia mengatakan, menyampaikan kritik dan saran ini sebagai masukan, dan memang tidak hanya ketika akan memasuki musim Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), namun perlu mengungkapkannya sebagai aspirasi masyarakat yang diwakilinya.
"Selama empat tahun anggaran APBD rata-rata Rp1 triliun, belum terlihat nampak perkembangan signifikan di berbagai sektor, terutama fasilitas dan program apa yang bisa dibilang sukses dan menonjol selama ini," katanya, Jum'at (18/9).
Dijelaskan dia, saat ini permasalahan sosial masih bertambah diperparah dengan adanya kondisi pandemi COVID-19, angkatan usia kerja yang harusnya produktif membutuhkan program nyata dari pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan dan menggerakkan roda ekonomi daerah.
Baca juga: Posisi Wakil Ketua DPRD Balangan akan mengalami perubahan
Untungnya dari sebagian angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetap tersebut, masih bisa mandiri walau pun kerja serabutan dengan kemampuan yang ada, bagi yang punya lahan pertanian dan kebun masih bisa menggarap, atau yang tidak memiliki bisa berbagi hasil dengan pemilik lahan.
Maka pentingnya melaksanakan program untuk mendayagunakan angkatan usia kerja seperti ini, agar mereka bisa berkembang dan tidak hanya mendapatkan penghasilan yang masih rendah, mendahulukan program pemberdayaan SDM terasa lebih penting ketimbang infrastruktur.
"Mana hasil pendataan UMKM dan bagaimana jalan keluarnya agar koperasi yang kemarin mendapatkan pembagian hibah itu supaya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Menurut dia, perlunya pejabat atau instansi terkait yang menangani hal tersebut memikirkan ekonomi kerakyatan, karena ini menjadi bagian program kerja nasional jangka panjang, dan diiiringi langkah-langkah kongkret dan strategis untuk mewujudkannya.
Penggunaan anggaran daerah untuk mempercantik kota memang diperlukan, seperti lampu-lampu hias di pagar kantor dinas yang mencapai anggaran minimal Rp5 juta, namun perlu juga dipikirkan di sisi lain pengaruhnya untuk perekonomian masyarakat, serta tidak sekedar menjadi daya tarik tapi melupakan prioritas lainnya.
Baca juga: Lima Fraksi di DPRD setujui dan sah kan perubahan APBD TA 2020 menjadi Perda
Andai dana Rp5 juta tersebut bisa diperbantukan untuk UMKM dengan pembagian misal Rp2,5 juta saja, untuk meningkatkan sarana prasara yang ada, dan dibina diawasi sekaligus didampingi tentu itu akan berdampak positif dan terjadi perputaran uang.
"Begitupun dilakukan pembinaan dengan menggunakan dari pendampingan CSR perusahaaan sekelas Adaro, dapat membantu mesin jahit dan penunjangnya, di mana infonya ada sekitar 500 an warga terlatih yang bisa diberdayakan, sehingga dana CSR tersebut dapat benar-benar tepat sasaran," katanya.
Para tenaga kerja tersebut nantinya tentu dapat menghasilkan ribuan stel baju setiap tahun, lalu mendapatkan dukungan pemerintah daerah dengan mewajibkan setiap hari Jum'at untuk pegawai daerah maupun karyawan swasta memakai baju asli Sasirangan buatan tenaga lokal, maka ekonomi akan tambah berkembang.
Ditambahkan dia, perlunya sikap keberpihakan pada kepentingan masyarakat, keberpihakan ini akan menunjukkan rasa sayang dan kepedulian dari para pemimpin di daerah, tidak hanya ditunjukkan pada masa pilkada namun hendaknya berkelanjutan.
Editor : Gunawan Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020