Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda atau OKP di Kalimantan Selatan (Kalsel) menginginkan provinsinya tetap dalam keadaan kondusif.
Keinginan itu mereka sampaikan saat berunjukrasa di depan "Rumah Banjar" (Gedung DPRD Provinsi Kalsel) - Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin menjelang shalat Jumat (18/9).
Karenanya pengunjukrasa tersebut berharap di provinsinya tidak akan ada kejadian serupa seperti pembunuhan Imam Masjid di Ogan Komering Ulu (OKU) Sumatera Selatan (Sumsel) serta percobaan pembunuhan Syekh Ali Jaber di Lampung baru-baru ini.
Dalam aksinya di depan Rumah Banjar itu, pengunjukrasa mengecam dan mengutuk keras atas pembunuhan Imam Masjid di OKU Sumsel dan percobaan pembunuhan terhadap Syekh Ali Jaber di Lampung.
Pasalnya menurut pengunjukrasa yang antara lain terdiri dari Fron Pembela Islam (FPI), GNPF Ulama, PA 212 dan Pemuda Pancasila itu, peristiwa brutal di OKU Sumsel dan Lampung tersebut menggunakan cara atau gaya Partai Komunis Indonesia (PKI).
Pengunjukrasa di depan Gedung DPRD Kalsel di Banjarmasin Jumat (18/9) minta provinsinya tetap kondusif. (Syamsuddin Hasan)
Oleh karena itu, pengunjukrasa menyerukan umat Islam memberlakukan Hukum Adat dan Hukum Qishas jika hukum negara tidak bisa ditegakkan terhadap pembunuh atau para pelaku percobaan pembunuhan Syekh Ali Jaber tersebut.
Di Kalsel sendiri belum lama ini pelemparan Masjid Muhammadiyah di Kabupaten Balangan, serta penganiayaan terhadap ajudan Tuan Guru Haji Bahit Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).
"Tapi dari informasi yang kami terima kejadian di Balangan dan HST itu murni dugaan perbuatan kriminal, bukan bermuatan politik," ujar pengunjukrasa tersebut.
Anggota DPRD Kalsel Hasib Salim memberi keterangan pers usai menemui pengunjukrasa di depan Gedung DPRD Kalsel di Banjarmasin Jumat (18/9) yang minta provinsinya tetap kondusif. (Syamsuddin Hasan)
Menanggapi tuntutan atau pernyataan pengunjukrasa tersebut anggota Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalsel yang juga membidangi pendidikan dan keagamaan, DR H Abdul Hasib Salim MAP juga menyatakan turut prihatin atas kejadian di OKU Sumsel dan Lampung itu.
Wakil rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan sependapat dengan pengunjukrasa agar provinsinya yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa dan tersebar pada 13 kabupaten/kota tetap kondusif.
Karenanya wakil rakyat asal daerah pemilihan (Dapil) Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu meminta aparat mengusut peristiwa di OKU Sumsel dan Lampung tersebut secara tuntas, serta transparan.
"Ketransparan pengusutan itu penting agar tidak menimbulkan sangka yang bukan-bukan, yang bisa mengundang permasalahan baru yang sama-sama tidak kita inginkan," demikian Hasib Salim.
Menemui pengunjukrasa tersebut hanya dua orang anggota DPRD Kalsel yaitu Hasib Salim dan Hibib Musa Assegaf dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Sedangkan wakil rakyat lainnya di Rumah Banjar tersebut lagi kunjungan kerja ke luar daerah provinsi terutama mereka yang tergabung dalam Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kalsel, 17 - 19 September 2020.
