Kepala Bagian Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) Setda Tanah Laut, Kalimantan Selatan Mina Ayu Roswyda mengatakan, UKPBJ Kabupaten Tanah Laut meraih prestasi hingga level tiga untuk kabupaten/kota dan yang pertama se Kalsel.
Ayu menjelaskan, ada empat domain dan sembilan variabel yang harus dipenuhi untuk mencapai level proaktif tersebut.
Sejak tahun 2019, sebut dia, pihaknya terus berusaha dalam memenuhi seluruh standar masing masing variabel.
Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk setiap proses pengadaan barang/ jasa, jelas dia, membenahi Layanan Pengadaan Secara Elektroni (LPSE) agar memenuhi 17 standarisasi dari LKPP serta menjalin kerja sama dengan seluruh stakeholder, salah satunya dengan teknik door to door untuk sosialisasi pengadaan barang dan jasa.
Setelah melalui proses evaluasi, jelas dia, awal tahun 2020 UKPBJ Tanah Laut memperoleh sertifikat Tingkat Kematangan Level tiga (Proaktif).
"Semua ini bisa kita raih tidak terlepas dari dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan seluruh stakeholder, peran pimpinan yang langsung berkoordinasi ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sehingga UKPBJ Tala mendapat prioritas untuk penilaian ini," jelas Ayu.
Dalam kesempatan itu, Ayu juga menyampaikan terkait inovasi UKPBJ Tanah Laut dalam pengadaan barang jasa melalui e-marketplace yang diberi nama SOSIaLiTa.
Aplikasi SOSIaLiTa itu, papar dia, layaknya aplikasi belanja online lainnya, dengan menggandeng pelaku usaha lokal di Tanah Laut.
Sementara itu, Bupati Tanah Laut HM Sukamta menyampaikan apresiasi atas pencapaian UKPBJ Tanah Laut tersebut.
Secara sistem dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa UKPBJ Tanah Laut, ungkap dia, sudah diakui keandalannya.
Pemerintah daerah, sambung dia, akan terus mendorong untuk dapat naik ke level selanjutnya.
"Dengan demikian dalam pengadaan barang/ jasa, akuntabilitas dan transparansinya dapat kita pertanggungjawabkan dan ini perwujudan dari komitmen pemerintah daerah mewujudkan akuntabilitas yang merupakan salah satu visi dari Berinteraksi," pungkas Sukamta.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Ayu menjelaskan, ada empat domain dan sembilan variabel yang harus dipenuhi untuk mencapai level proaktif tersebut.
Sejak tahun 2019, sebut dia, pihaknya terus berusaha dalam memenuhi seluruh standar masing masing variabel.
Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk setiap proses pengadaan barang/ jasa, jelas dia, membenahi Layanan Pengadaan Secara Elektroni (LPSE) agar memenuhi 17 standarisasi dari LKPP serta menjalin kerja sama dengan seluruh stakeholder, salah satunya dengan teknik door to door untuk sosialisasi pengadaan barang dan jasa.
Setelah melalui proses evaluasi, jelas dia, awal tahun 2020 UKPBJ Tanah Laut memperoleh sertifikat Tingkat Kematangan Level tiga (Proaktif).
"Semua ini bisa kita raih tidak terlepas dari dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan seluruh stakeholder, peran pimpinan yang langsung berkoordinasi ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sehingga UKPBJ Tala mendapat prioritas untuk penilaian ini," jelas Ayu.
Dalam kesempatan itu, Ayu juga menyampaikan terkait inovasi UKPBJ Tanah Laut dalam pengadaan barang jasa melalui e-marketplace yang diberi nama SOSIaLiTa.
Aplikasi SOSIaLiTa itu, papar dia, layaknya aplikasi belanja online lainnya, dengan menggandeng pelaku usaha lokal di Tanah Laut.
Sementara itu, Bupati Tanah Laut HM Sukamta menyampaikan apresiasi atas pencapaian UKPBJ Tanah Laut tersebut.
Secara sistem dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa UKPBJ Tanah Laut, ungkap dia, sudah diakui keandalannya.
Pemerintah daerah, sambung dia, akan terus mendorong untuk dapat naik ke level selanjutnya.
"Dengan demikian dalam pengadaan barang/ jasa, akuntabilitas dan transparansinya dapat kita pertanggungjawabkan dan ini perwujudan dari komitmen pemerintah daerah mewujudkan akuntabilitas yang merupakan salah satu visi dari Berinteraksi," pungkas Sukamta.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020