Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Banjarbaru berupaya meningkatkan analisis permasalahan pemilihan kepala daerah mencegah potensi kerawanan pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota 2020.
Koordinator Divisi pengawasan humas dan hubungan antarlembaga Bawaslu Banjarbaru Normadina di Banjarbaru, Kamis mengatakan, pihaknya menggelar rakor dengan stakeholder untuk menganalisa permasalahan itu.
"Kami mengundang pemangku kepentingan menganalisa potensi permasalahan untuk mencegah kerawanan yang muncul pada proses maupun tahapan pilkada sehingga semua berjalan aman lancar," ujarnya.
Disebutkan, pemangku kepentingan yang diundang dalam rakor meliputi berbagai unsur dinas dan instansi di lingkup pemerintahan, organisasi masyarakat dan mahasiswa hingga perwakilan media massa.
Dijelaskan, rakor yang dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk memetakan indeks kerawanan pemilu yang disiapkan Bawaslu RI sehingga bisa mengantisipasi setiap masalah yang muncul dalam pilkada.
"Bawaslu RI akan merangkum indeks kerawanan pilkada yang diterapkan di seluruh daerah melalui hasil rakor bawaslu di daerah sehingga bisa menjadi acuan mengantisipasi potensi dan pelanggaran," ungkapnya.
Dikatakan, salah satu potensi indeks kerawanan pilkada adalah penularan COVID-19 yang tinggi dimana jumlah kasus di Kalsel sempat paling tinggi di Indonesia, sementara Kota Banjarbaru termasuk kategori sedang.
Ditekankan, kerawanan pemilu lainnya yang berpotensi muncul pada tahapan kampanye yakni praktek politik uang, propaganda isu SARA, berita tidak benar serta ujaran kebencian maupun potensi pelanggaran lainnya.
"Indeks kerawanan pemilu yang disiapkan menjadi instrument handal bagi kami dalam memproyeksikan langkah-langkah antisipatif terhadap potensi permasalahan dan potensi pelanggaran," katanya.
Salah satu narasumber pada kegiatan itu adalah Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Kota Banjarbaru Budi Mukhlis yang hadir dan menjelaskan penanganan atas pelanggaran pemilu.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Koordinator Divisi pengawasan humas dan hubungan antarlembaga Bawaslu Banjarbaru Normadina di Banjarbaru, Kamis mengatakan, pihaknya menggelar rakor dengan stakeholder untuk menganalisa permasalahan itu.
"Kami mengundang pemangku kepentingan menganalisa potensi permasalahan untuk mencegah kerawanan yang muncul pada proses maupun tahapan pilkada sehingga semua berjalan aman lancar," ujarnya.
Disebutkan, pemangku kepentingan yang diundang dalam rakor meliputi berbagai unsur dinas dan instansi di lingkup pemerintahan, organisasi masyarakat dan mahasiswa hingga perwakilan media massa.
Dijelaskan, rakor yang dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk memetakan indeks kerawanan pemilu yang disiapkan Bawaslu RI sehingga bisa mengantisipasi setiap masalah yang muncul dalam pilkada.
"Bawaslu RI akan merangkum indeks kerawanan pilkada yang diterapkan di seluruh daerah melalui hasil rakor bawaslu di daerah sehingga bisa menjadi acuan mengantisipasi potensi dan pelanggaran," ungkapnya.
Dikatakan, salah satu potensi indeks kerawanan pilkada adalah penularan COVID-19 yang tinggi dimana jumlah kasus di Kalsel sempat paling tinggi di Indonesia, sementara Kota Banjarbaru termasuk kategori sedang.
Ditekankan, kerawanan pemilu lainnya yang berpotensi muncul pada tahapan kampanye yakni praktek politik uang, propaganda isu SARA, berita tidak benar serta ujaran kebencian maupun potensi pelanggaran lainnya.
"Indeks kerawanan pemilu yang disiapkan menjadi instrument handal bagi kami dalam memproyeksikan langkah-langkah antisipatif terhadap potensi permasalahan dan potensi pelanggaran," katanya.
Salah satu narasumber pada kegiatan itu adalah Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Kota Banjarbaru Budi Mukhlis yang hadir dan menjelaskan penanganan atas pelanggaran pemilu.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020