Oleh Herlina Lasmianti
"Tahun ini pagu yang ada di Bappeda Rp11,7 miliar mencakup belanja tidak langsung Rp4 miliar dan belanja langsung Rp7,7 miliar namun yang baru direalisasikan hingga Juni 2014 hanya 17,4 persen," jelas Erwan dalam rapat ekspos penyerapan anggaran di Tanjung.
Erwan menyebutkan untuk belanja tidak langsung diperuntukkan bagi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp4 miliar dan belanja langsung termasuk didalamnya belanja modal dan lainnya mencapai Rp7,7 miliar.
Sedangkan realisasi fisik dari 15 program dan 43 kegiatan di Bappeda, 35 persen mengingat masih ada sejumlah kegiatan yang belum bisa dilaksanakan diantaranya lanjutan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW) maupun mandiri perkotaan.
"Program lanjutan PNPM PISEW dan PNPM mandiri perkotaan tahun ini juga belum bisa dilaksanakan karena belum dilaunching pemerintah pusat sedangkan Bappeda sudah menyiapkan administrasi untuk realisasi kegiatan," jelas mantan Kadis Pendidikan Tabalong.
 Termasuk rencana pembuatan buku rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2014 - 2019 yang baru bisa direalisasikan setelah pengesahan APBD perubahan. Â
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Tanjung, Kalsel (Antaranews Kalsel) - Kepala badan perencanan pembangunan daerah Tabalong, Kalimantan Selatan, Erwan di Tanjung, Selasa menyebutkan realisasi keuangan hingga Juni 2014 baru mencapai 17,4 persen dari total pagu anggaran Rp11,7 miliar.
"Tahun ini pagu yang ada di Bappeda Rp11,7 miliar mencakup belanja tidak langsung Rp4 miliar dan belanja langsung Rp7,7 miliar namun yang baru direalisasikan hingga Juni 2014 hanya 17,4 persen," jelas Erwan dalam rapat ekspos penyerapan anggaran di Tanjung.
Erwan menyebutkan untuk belanja tidak langsung diperuntukkan bagi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp4 miliar dan belanja langsung termasuk didalamnya belanja modal dan lainnya mencapai Rp7,7 miliar.
Sedangkan realisasi fisik dari 15 program dan 43 kegiatan di Bappeda, 35 persen mengingat masih ada sejumlah kegiatan yang belum bisa dilaksanakan diantaranya lanjutan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW) maupun mandiri perkotaan.
"Program lanjutan PNPM PISEW dan PNPM mandiri perkotaan tahun ini juga belum bisa dilaksanakan karena belum dilaunching pemerintah pusat sedangkan Bappeda sudah menyiapkan administrasi untuk realisasi kegiatan," jelas mantan Kadis Pendidikan Tabalong.
 Termasuk rencana pembuatan buku rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2014 - 2019 yang baru bisa direalisasikan setelah pengesahan APBD perubahan. Â
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014