Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya menggenjot pertumbuhan ekonomi daerah antara lain dengan mamaksimalkan potensi desa melalui badan usaha milik desa (Bumdes).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalsel, Zulkipli di Banjarmasin Kamis mengatakan, pihaknya terus berupaya mendorong tumbuhnya Bumdes, untuk mendorong perekonomian mulai dari tingkat desa.
Menurut dia, saat ini jumlah Bumdes sebanyak 1.268 unit usaha dari total desa di Kalsel sebanyak 1.864 desa.
"Artinya hingga kini masih ada 596 desa di Kalsel yang belum memiliki Bumdes," katanya.
Melalui Bumdes ini, pemerintah berharap, potensi desa yang selama ini belum tergali atau terangkat ke permukaan bisa menjadi salah satu potensi penggerak ekonomi desa bahkan kabupaten dan provinsi.
"Harapan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal setiap desa minimal ada satu BUMdes sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa," katanya.
Kendala utama yang dihadapi pemerintah desa, sehingga belum semuanya mendirikan Bumdes antara lain kesulitan modal awal, penyertaan modal
pemerintahan desa dan kurang SDM pengelola.
Khusus persoalan penyertaan modal, kata dia, sebenarnya pemerintahan desa bisa menggunakan dana desa, tetapi sebagian pemerintahan desa tidak berani mengambil resiko dan sejak dikucurkan tahun 2015 lalu alokasi dana desa 90 persen untuk pembangunan infrastruktur.
Pemerintahan desa berharap, ada suntikan dana dari pemerintah provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan untuk penyertaan awal modal
BUMDes tersebut.
Dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia (SDM) pengelola BUMDes, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah memberikan pelatihan kepada pengelola BUMDes dalam rangka peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes di Kalsel.
Sebagian besar BUMDes yang berdiri di Kalsel, bidang usahanya penjualan sembilan bahan kebutuhan pokok (sembako) dan alat-alat
pertanian sesuai dengan kebutuhan masyarakat pedesaan yang sebagian besar petani.
Dari 1.268 desa di Kalsel yang sudah berdiri BUMDes tersebut meliputi Kabupaten Banjar 191 unit, Kabupaten Kotabaru mencapai 151, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) 144 dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) 141.
Selain itu, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), 137, Kabupaten Tapin 125, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), 129, Barito Kuala (Batola), 129, Kabupaten Tabalong 104 buah, Kabupaten Balangan 92 buah dan Kabupaten Tanah Laut 84.
Penyertaan modal dari 1.268 buah BUMDes di Kalsel pada 2015 tercatat Rp10,627 miliar, 2016 sebesar Rp9,053 miliar, 2017 Rp12,831 miliar dan 2018 Rp7,996 miliar sehingga total RP40 miliar lebih.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalsel, Zulkipli di Banjarmasin Kamis mengatakan, pihaknya terus berupaya mendorong tumbuhnya Bumdes, untuk mendorong perekonomian mulai dari tingkat desa.
Menurut dia, saat ini jumlah Bumdes sebanyak 1.268 unit usaha dari total desa di Kalsel sebanyak 1.864 desa.
"Artinya hingga kini masih ada 596 desa di Kalsel yang belum memiliki Bumdes," katanya.
Melalui Bumdes ini, pemerintah berharap, potensi desa yang selama ini belum tergali atau terangkat ke permukaan bisa menjadi salah satu potensi penggerak ekonomi desa bahkan kabupaten dan provinsi.
"Harapan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal setiap desa minimal ada satu BUMdes sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa," katanya.
Kendala utama yang dihadapi pemerintah desa, sehingga belum semuanya mendirikan Bumdes antara lain kesulitan modal awal, penyertaan modal
pemerintahan desa dan kurang SDM pengelola.
Khusus persoalan penyertaan modal, kata dia, sebenarnya pemerintahan desa bisa menggunakan dana desa, tetapi sebagian pemerintahan desa tidak berani mengambil resiko dan sejak dikucurkan tahun 2015 lalu alokasi dana desa 90 persen untuk pembangunan infrastruktur.
Pemerintahan desa berharap, ada suntikan dana dari pemerintah provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan untuk penyertaan awal modal
BUMDes tersebut.
Dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia (SDM) pengelola BUMDes, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah memberikan pelatihan kepada pengelola BUMDes dalam rangka peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes di Kalsel.
Sebagian besar BUMDes yang berdiri di Kalsel, bidang usahanya penjualan sembilan bahan kebutuhan pokok (sembako) dan alat-alat
pertanian sesuai dengan kebutuhan masyarakat pedesaan yang sebagian besar petani.
Dari 1.268 desa di Kalsel yang sudah berdiri BUMDes tersebut meliputi Kabupaten Banjar 191 unit, Kabupaten Kotabaru mencapai 151, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) 144 dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) 141.
Selain itu, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), 137, Kabupaten Tapin 125, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), 129, Barito Kuala (Batola), 129, Kabupaten Tabalong 104 buah, Kabupaten Balangan 92 buah dan Kabupaten Tanah Laut 84.
Penyertaan modal dari 1.268 buah BUMDes di Kalsel pada 2015 tercatat Rp10,627 miliar, 2016 sebesar Rp9,053 miliar, 2017 Rp12,831 miliar dan 2018 Rp7,996 miliar sehingga total RP40 miliar lebih.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020