Panitia khusus atau Pansus Raperda tentang Peternakan Berkelanjutan di Kalimantan Selatan konsultasi ke Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjenakeswan) Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia di Jakarta.
"Kita perlu konsultasi dengan Ditjenakeswan terlebih dahulu sebelum lebih jauh melakukan pembahasan terhadap Raperda tentang Peternakan Berkelanjutan tersebut," ujar Ketua Pansus itu Imam Suprastowo di Banjarmasin sebelum berkonsultasi, Selasa.
Pasalnya, menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VII/Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut (Tala) itu, provinsinya yang terdiri atas 13 kabupaten/kota berpotensi untuk usaha peternakan, kendati luas wilayah cuma sekitar 37.000 kilometer persegi.
"Kita berharap dengan sistem peternakan berkelanjutan bukan cuma untuk mencapai swasembada daging ternak, tetapi lebih dari itu bisa surplus sehingga memberikan nilai tambah, baik bagi peternak sendiri maupun dalam membantu pertumbuhan ekonomi Kalsel," ujarnya.
"Kemudian daripada itu yang tidak kalah penting yaitu kesehatan hewan peliharaan dan akan menjadi bahan konsumsi juga harus betul-betul terjaga dengan baik," lanjut anggota DPRD Kalsel dua periode tersebut.
Oleh sebab itu, dalam kesempatan kunjungan kerja ke luar daerah provinsi, 27 - 29 Juli 2020, Pansus Raperda tentang Peternakan Berkelanjutan di Kalsel berkonsultasi dengan Ditjenakeswan, tambah politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
"Karenanya kita berharap, Raperda tentang Peternakan Berkelanjutan tersebut dapat segera disahkan menjadi Perda provinsi setempat sehingga bisa menjadi payung hukum dalam tata kelola peternakan berkelanjutan," demikian Imam Suprastowo menjawab Antara Kalsel.
Sebagai catatan, untuk kebutuhan daging sapi, termasuk buat ibadah qurban bagi masyarakat setempat, Kalsel yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa dan sebagian Muslim itu masih mendatang dari luar daerah.
Daerah yang menjadi pemasok kebutuhan sapi di Kalsel antara lain dari Madura, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).
Padahal di "Bumi Tuntung Pandang" Tala tahun 1960-an hingga 1970-an terdapat beberapa ladang ternak skala besar atau ranch seperti di Iman dan Gunung Keramaian (sekitar 60 kilometer timur Banjarmasin), kini hanya tinggal ceritera.
Begitu pula hingga tahun 1960-an Kabupaten Kotabaru (sebelum pemekaran 2003) merupakan daerah pemasok kebutuhan daging kerbau bagi masyarakat di provinsi tersebut, seperti untuk acara maulidan di daerah hulu sungai Kalsel.
Kotabaru - kabupaten paling timur Kalsel tempo dulu terkenal dengan kerbau kering, dan masyarakat hulu sungai yang mau membeli hewan ternak tersebut berjalan kaki melintasi kawasan Pegunungan Meratus.
Sementara kerbau rawa Kalsel terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dengan kawasan Danau Panggang-nya atau Alabio, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dengan rawa monoton Sungai Buluh yang menyatu dengan wilayah HSU.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
"Kita perlu konsultasi dengan Ditjenakeswan terlebih dahulu sebelum lebih jauh melakukan pembahasan terhadap Raperda tentang Peternakan Berkelanjutan tersebut," ujar Ketua Pansus itu Imam Suprastowo di Banjarmasin sebelum berkonsultasi, Selasa.
Pasalnya, menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VII/Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut (Tala) itu, provinsinya yang terdiri atas 13 kabupaten/kota berpotensi untuk usaha peternakan, kendati luas wilayah cuma sekitar 37.000 kilometer persegi.
"Kita berharap dengan sistem peternakan berkelanjutan bukan cuma untuk mencapai swasembada daging ternak, tetapi lebih dari itu bisa surplus sehingga memberikan nilai tambah, baik bagi peternak sendiri maupun dalam membantu pertumbuhan ekonomi Kalsel," ujarnya.
"Kemudian daripada itu yang tidak kalah penting yaitu kesehatan hewan peliharaan dan akan menjadi bahan konsumsi juga harus betul-betul terjaga dengan baik," lanjut anggota DPRD Kalsel dua periode tersebut.
Oleh sebab itu, dalam kesempatan kunjungan kerja ke luar daerah provinsi, 27 - 29 Juli 2020, Pansus Raperda tentang Peternakan Berkelanjutan di Kalsel berkonsultasi dengan Ditjenakeswan, tambah politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
"Karenanya kita berharap, Raperda tentang Peternakan Berkelanjutan tersebut dapat segera disahkan menjadi Perda provinsi setempat sehingga bisa menjadi payung hukum dalam tata kelola peternakan berkelanjutan," demikian Imam Suprastowo menjawab Antara Kalsel.
Sebagai catatan, untuk kebutuhan daging sapi, termasuk buat ibadah qurban bagi masyarakat setempat, Kalsel yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa dan sebagian Muslim itu masih mendatang dari luar daerah.
Daerah yang menjadi pemasok kebutuhan sapi di Kalsel antara lain dari Madura, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).
Padahal di "Bumi Tuntung Pandang" Tala tahun 1960-an hingga 1970-an terdapat beberapa ladang ternak skala besar atau ranch seperti di Iman dan Gunung Keramaian (sekitar 60 kilometer timur Banjarmasin), kini hanya tinggal ceritera.
Begitu pula hingga tahun 1960-an Kabupaten Kotabaru (sebelum pemekaran 2003) merupakan daerah pemasok kebutuhan daging kerbau bagi masyarakat di provinsi tersebut, seperti untuk acara maulidan di daerah hulu sungai Kalsel.
Kotabaru - kabupaten paling timur Kalsel tempo dulu terkenal dengan kerbau kering, dan masyarakat hulu sungai yang mau membeli hewan ternak tersebut berjalan kaki melintasi kawasan Pegunungan Meratus.
Sementara kerbau rawa Kalsel terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dengan kawasan Danau Panggang-nya atau Alabio, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dengan rawa monoton Sungai Buluh yang menyatu dengan wilayah HSU.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020