Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - DPRD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, menilai kinerja Bupati Kotabaru, H Irhami Ridjani dalam penyelenggaran APBD 2013 kurang maksimal.
Ketua DPRD Kotabaru, H Alpidri Supian Noor, Rabu mengatakan, kinerja Bupati kurang maksimal terkait realisasi APBD Kotabaru 2013 sekitar 74,52 persen atau sebesar Rp1.085 triliun dari anggaran Rp1.1455 triliun.
"Dari laporan bupati, realisasi APBD terdiri belanja tidak langsung berupa gaji pegawai Rp462 miliar lebih, dan belanja langsung Rp622 miliar lebih," ujarnya.
Dengan tidak terserapnya anggaran sebesar Rp372 miliar lebih, lanjut dia, berarti dana yang digunakan belanja modal hanya Rp311 miliar lebih, dan hanya itulah peredaran uang di masyarakat Kotabaru.
Sikap yang sama disampaikan Fraksi Golkar, melalui ketua fraksi, H Mukhni AF dalam penyampaian pandangan pada sidang peripurna terhadap Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) bupati, terdapat empat point penting yang dikritisi, yaitu penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik belum terlaksana.
"Buktinya ketidak sesuaian penempatan pejabat eselonering antara basik pendidikan kapabilitas personal serta kemampuan menejerial dengan bidang tugas jabatan yang ditempati, ujar H Mukhni seraya menyebut adanya fenomena baru yang sulit difahami yakni hampir semua kecamatan banyak pejabat fungsional menjadi tenaga structural.
Point kedua, lanjutnya, belum maksimalnya pencapaian sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat Kotabaru yakni akses jalan yang memadai, pasokan air bersih dan jangkauan jaringan listrik khususnya di daerah-daerah.
Peningkatan penerimaan dan pendapatan sebesar Rp99, 775 miliar lebih dari target Rp80, 255 miliar lebih atau pencapaian 124 persen, memang patut diapresiasi, namun apakah hal itu sudah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap APBD Kotabaru.
"Realisasi belanja daerah yang tidak tercapai target, hal ini mengindikasikan masih lemahnya kinerja aparatur pemerintah daerah Kotabaru. Artinya serapan dana dan capaian kinerja SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan masih belum optimal, salah satu penyebabnya perencanaan yang kurang cermat dan matang,� tandas H Mukhni.
Menyikapi relita tersebut, baik fraksi Golkar maupun ketua dewan memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemkab, diantaranya membuat peencanaan dan program yang realistis sesuai dengan aspirasi dan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
"Kami sarakan agar eksekutif tidak memaksakan konsep atau rencana kegiatan jika ternyata tidak dilaksanakan, selanjutnya agar kegiatan dilaksanakan di awal tahun. Untuk itu diperlukan perencanaan lebih awal anggaran tahun sebelumnya yaitu pada anggaran perubahan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Ketua DPRD Kotabaru, H Alpidri Supian Noor, Rabu mengatakan, kinerja Bupati kurang maksimal terkait realisasi APBD Kotabaru 2013 sekitar 74,52 persen atau sebesar Rp1.085 triliun dari anggaran Rp1.1455 triliun.
"Dari laporan bupati, realisasi APBD terdiri belanja tidak langsung berupa gaji pegawai Rp462 miliar lebih, dan belanja langsung Rp622 miliar lebih," ujarnya.
Dengan tidak terserapnya anggaran sebesar Rp372 miliar lebih, lanjut dia, berarti dana yang digunakan belanja modal hanya Rp311 miliar lebih, dan hanya itulah peredaran uang di masyarakat Kotabaru.
Sikap yang sama disampaikan Fraksi Golkar, melalui ketua fraksi, H Mukhni AF dalam penyampaian pandangan pada sidang peripurna terhadap Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) bupati, terdapat empat point penting yang dikritisi, yaitu penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik belum terlaksana.
"Buktinya ketidak sesuaian penempatan pejabat eselonering antara basik pendidikan kapabilitas personal serta kemampuan menejerial dengan bidang tugas jabatan yang ditempati, ujar H Mukhni seraya menyebut adanya fenomena baru yang sulit difahami yakni hampir semua kecamatan banyak pejabat fungsional menjadi tenaga structural.
Point kedua, lanjutnya, belum maksimalnya pencapaian sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat Kotabaru yakni akses jalan yang memadai, pasokan air bersih dan jangkauan jaringan listrik khususnya di daerah-daerah.
Peningkatan penerimaan dan pendapatan sebesar Rp99, 775 miliar lebih dari target Rp80, 255 miliar lebih atau pencapaian 124 persen, memang patut diapresiasi, namun apakah hal itu sudah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap APBD Kotabaru.
"Realisasi belanja daerah yang tidak tercapai target, hal ini mengindikasikan masih lemahnya kinerja aparatur pemerintah daerah Kotabaru. Artinya serapan dana dan capaian kinerja SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan masih belum optimal, salah satu penyebabnya perencanaan yang kurang cermat dan matang,� tandas H Mukhni.
Menyikapi relita tersebut, baik fraksi Golkar maupun ketua dewan memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemkab, diantaranya membuat peencanaan dan program yang realistis sesuai dengan aspirasi dan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
"Kami sarakan agar eksekutif tidak memaksakan konsep atau rencana kegiatan jika ternyata tidak dilaksanakan, selanjutnya agar kegiatan dilaksanakan di awal tahun. Untuk itu diperlukan perencanaan lebih awal anggaran tahun sebelumnya yaitu pada anggaran perubahan
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014