DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam hal ini Komisi IV Bidang Kesra yang juga membidangi pendidikan serta ketenagakerjaan menunaikan janji mereka memperjuangkan nasib para guru honorer di provinsinya.
"Kami sudah sampaikan rekomendasi ke Komisi X DPR RI agar mendorong pemerintah supaya mengangkat guru-guru honorer yang sudah lama mengabdi," ujar Ketua Komisi IV DPRD provinsi tersebut, HM Lutfi Saifuddin S.Sos menjawab Antara Kalsel di Banjarmasin, Rabu.
"Guru-guru honorer yang kami perjuangkan agar mendapatkan prioritas dalam pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) atau menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) itu terdiri dari kategori K2 dan non kategori," lanjutnya lewat WA.
Namun wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin itu tampaknya belum puas, kendati sudah menyampaikan rekomendasi mengenai pengangkatan guru-guru honorer di provinsinya kepada Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan.
Pasalnya yang menerima rekomedasi tersebut hanya Staf Ahli Komisi X DPR RI Ahmad Syauqi, bukan wakil-wakil rakyat yang berada di "Senayan" atau anggota yang terhormat itu, tutur anggota DPRD Kalsel dua periode tersebut.
"Karena ketika kedatangan kami ke Senayan tersebut para anggota yang terhormat itu lagi bekerja dari rumah atau 'Work From House' (WFH)," lanjut politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu.
Walaupun demikian halnya, laki-laki kelahiran Tahun 1971 dan berbintang Scorpio itu, tetap akan mengomunikasikan dengan anggota Komisi X DPR RI, terutama asal daerah pemilihan Kalsel H Muhammad Nur S Sy dari Gerindra.
Selain itu, pada kesempatan berikut, Komisi IV DPRD Kalsel berusaha bertemu/berdialog langsung dengan anggota Komisi X DPR RI tersebut supaya mereka memahami betul persoalan guru honorer, lanjutnya.
"Kita berharap bukan cuma menanggapi positif terhadap rekomendasi tersebut, terapi Komisi X DPR RI lebih serius memperjuangkan pengangkatan guru-guru honorer yang banyak pengalaman dan sudah lama mengabdi itu," demikian Lutfi.
Kedatangan Komisi IV DPRD Kalsel ke Senayan atau Gedung DPR RI di Jakarta tersebut pada kesempatan kunjungan kerja ke luar daerah provinsi, 6 - 8 Juli 2020.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
"Kami sudah sampaikan rekomendasi ke Komisi X DPR RI agar mendorong pemerintah supaya mengangkat guru-guru honorer yang sudah lama mengabdi," ujar Ketua Komisi IV DPRD provinsi tersebut, HM Lutfi Saifuddin S.Sos menjawab Antara Kalsel di Banjarmasin, Rabu.
"Guru-guru honorer yang kami perjuangkan agar mendapatkan prioritas dalam pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) atau menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) itu terdiri dari kategori K2 dan non kategori," lanjutnya lewat WA.
Namun wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin itu tampaknya belum puas, kendati sudah menyampaikan rekomendasi mengenai pengangkatan guru-guru honorer di provinsinya kepada Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan.
Pasalnya yang menerima rekomedasi tersebut hanya Staf Ahli Komisi X DPR RI Ahmad Syauqi, bukan wakil-wakil rakyat yang berada di "Senayan" atau anggota yang terhormat itu, tutur anggota DPRD Kalsel dua periode tersebut.
"Karena ketika kedatangan kami ke Senayan tersebut para anggota yang terhormat itu lagi bekerja dari rumah atau 'Work From House' (WFH)," lanjut politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu.
Walaupun demikian halnya, laki-laki kelahiran Tahun 1971 dan berbintang Scorpio itu, tetap akan mengomunikasikan dengan anggota Komisi X DPR RI, terutama asal daerah pemilihan Kalsel H Muhammad Nur S Sy dari Gerindra.
Selain itu, pada kesempatan berikut, Komisi IV DPRD Kalsel berusaha bertemu/berdialog langsung dengan anggota Komisi X DPR RI tersebut supaya mereka memahami betul persoalan guru honorer, lanjutnya.
"Kita berharap bukan cuma menanggapi positif terhadap rekomendasi tersebut, terapi Komisi X DPR RI lebih serius memperjuangkan pengangkatan guru-guru honorer yang banyak pengalaman dan sudah lama mengabdi itu," demikian Lutfi.
Kedatangan Komisi IV DPRD Kalsel ke Senayan atau Gedung DPR RI di Jakarta tersebut pada kesempatan kunjungan kerja ke luar daerah provinsi, 6 - 8 Juli 2020.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020