Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menaruh perhatian serius terhadap jalan lingkar Pulau Laut Kabupaten Kotabaru, atau wilayah yang berada di paling timur provinsi tersebut.
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kalsel Martinus sebelum rapat bersama komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD provinsi tersebut serta DPRD Kotabaru di Banjarmasin, Kamis.
"Sebagai salah satu bukti keseriusan perhatian terhadap jalan lingkar Pulau Laut itu, pak gubernur (Gubernur Kalsel = red) meminta dianggarkan dalam APBD provinsi tahun 2015," ungkapnya.
"Perbaikan atau peningkatan jalan lingkar Pulau Laut tempat ibu kota Kabupaten Kotabaru itu, rencananya menggunakan anggaran dengan sistem tahun jamak (multy years) selama empat tahun anggaran," lanjutnya.
Namun mantan Kepala Bidang Bina Marga DPU Kalsel itu tak mengungkap besaran anggaran untuk perbaikan dan peningkatan jalan lingkar Pulau Laut tersebut.
"Kita berharap dengan perbaikan dan peningkatan jalan lingkar tersebut akan semakin membuka aksis kawasan yang menyimpan kekayaan sumber daya alam yang cukup potensial sebagai modal pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat," ujarnya.
"Apalagi di Kotabaru atau Pulau Sambar Gelap yang berpotensi besar sebagai objek wisata, yang konon kabarnya panorama bawah laut kawasan pulau tersebut tidak kalah, bahkan lebih bagus dari Bunaken, Sulawesi Utara," demikian Martinus.
Pada kesempatan terpisah, Kepala Bidang Bina Marga Wilaya III Kotabaru Abdul Hamid menerangkan, panjang jalan lingkar Pulau Laut tersebut lebih kurang 300 kilometer.
"Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru saat ini sedang mengusulkan status jalan lingkar Pulau Laut tersebut agar menjadi jalan provinsi," ungkapnya usai rapat bersama Komisi III DPRD Kalsel dan DPU provinsi setempat.
Pengusulan status jalan lingkar tersebut untuk lebih memudahkan pemerintah provinsi (Pemprov) melakukan penanganan, terutama dalam kaitan anggaran bisa sharing APBD provinsi dan kabupaten, serta APBN.
"Dari jalan lingkar Pulau Laut tersebut Pemkab Kotabaru pada tahun anggaran 2014 menangani ruas jalan Tanjung Serdang - Lontar dengan biaya Rp34 miliar," demikian Abdul Hamid.
Dalam pertemuan yang dipandu Ketua Komisi III DPRD Kalsel H Puar Junaidi itu hadir Kepala DPU setempat, serta Munta`al Baderun dari Balai Besar Jalan dan Jembatan Wilayah Kalimantan.
Pertemuan itu sendiri fokus membicarakan rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan antara daratan Pulau Kalimantan dengan Pulau Laut dengan bentang sekitar tiga kilometer.
Oleh sebab itu, hadir pula dalam pertemuan tersebut DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) bersama eksekutif/Pemkabnya. Karena titik ujung jembatan itu nanti berada di Tanbu dan Kotabaru./e
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kalsel Martinus sebelum rapat bersama komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD provinsi tersebut serta DPRD Kotabaru di Banjarmasin, Kamis.
"Sebagai salah satu bukti keseriusan perhatian terhadap jalan lingkar Pulau Laut itu, pak gubernur (Gubernur Kalsel = red) meminta dianggarkan dalam APBD provinsi tahun 2015," ungkapnya.
"Perbaikan atau peningkatan jalan lingkar Pulau Laut tempat ibu kota Kabupaten Kotabaru itu, rencananya menggunakan anggaran dengan sistem tahun jamak (multy years) selama empat tahun anggaran," lanjutnya.
Namun mantan Kepala Bidang Bina Marga DPU Kalsel itu tak mengungkap besaran anggaran untuk perbaikan dan peningkatan jalan lingkar Pulau Laut tersebut.
"Kita berharap dengan perbaikan dan peningkatan jalan lingkar tersebut akan semakin membuka aksis kawasan yang menyimpan kekayaan sumber daya alam yang cukup potensial sebagai modal pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat," ujarnya.
"Apalagi di Kotabaru atau Pulau Sambar Gelap yang berpotensi besar sebagai objek wisata, yang konon kabarnya panorama bawah laut kawasan pulau tersebut tidak kalah, bahkan lebih bagus dari Bunaken, Sulawesi Utara," demikian Martinus.
Pada kesempatan terpisah, Kepala Bidang Bina Marga Wilaya III Kotabaru Abdul Hamid menerangkan, panjang jalan lingkar Pulau Laut tersebut lebih kurang 300 kilometer.
"Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru saat ini sedang mengusulkan status jalan lingkar Pulau Laut tersebut agar menjadi jalan provinsi," ungkapnya usai rapat bersama Komisi III DPRD Kalsel dan DPU provinsi setempat.
Pengusulan status jalan lingkar tersebut untuk lebih memudahkan pemerintah provinsi (Pemprov) melakukan penanganan, terutama dalam kaitan anggaran bisa sharing APBD provinsi dan kabupaten, serta APBN.
"Dari jalan lingkar Pulau Laut tersebut Pemkab Kotabaru pada tahun anggaran 2014 menangani ruas jalan Tanjung Serdang - Lontar dengan biaya Rp34 miliar," demikian Abdul Hamid.
Dalam pertemuan yang dipandu Ketua Komisi III DPRD Kalsel H Puar Junaidi itu hadir Kepala DPU setempat, serta Munta`al Baderun dari Balai Besar Jalan dan Jembatan Wilayah Kalimantan.
Pertemuan itu sendiri fokus membicarakan rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan antara daratan Pulau Kalimantan dengan Pulau Laut dengan bentang sekitar tiga kilometer.
Oleh sebab itu, hadir pula dalam pertemuan tersebut DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) bersama eksekutif/Pemkabnya. Karena titik ujung jembatan itu nanti berada di Tanbu dan Kotabaru./e
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014