Sebagai tindak lanjut pembicaraan mengenai alur sungai di Kuala Kapuas Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng) akhir bulan lalu, Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali membicarakannya dengan provinsi tetangga tersebut, Jumat.
Ketika dikonfirmasi, sebelum pertemuan dengan wakil rakyat "Bumi Isen Mulang" (pantang mundur) Kalteng di Palangkaraya (198 kilometer barat Banjarmasin), ibu kota provinsi tetangga itu, Ketua Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi perhubungan, H Sahrujani membenarkan hal tersebut.
"Ya, memang kita harus membicarakan kembali secara intens dengan DPRD Kalteng mengenai alur sungai tersebut," ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu.
Pasalnya, menurut mantan Ketua DPRD HSU itu, alur sungai alternatif prasarana angkutan dengan biaya murah bila dibandingkan dengan menggunakan jalan raya/darat.
Selain itu, dengan angkutan sungai tonase muatan bisa lebih banyak daripada angkutan darat Kalsel - Kalteng, lanjut politikus senior Partai Golkar tersebut.
Oleh sebab itu, alur sungai harus menjadi perhatian, terlebih perkiraan ke depan angkutan barang Kalsel - Kalteng bisa semakin meningkat, demikian Sahrujani.
Sebelumnya akhir bulan lalu (Juni 2020) Komisi III DPRD Kalsel yang disertai Ketua Dewannya DR (HC) H Supian HK SH MH dari Golkar mengadakan pertemuan dengan wakil rakyat Kalteng serta pihak Balai Wilayah Sungai Kalimantan II di Kuala Kapuas (sekitar 45 kilometer barat Banjarmasin).
Dalam pertemuan ketika itu antara lain membicarakan alur sungai Anjir Serapat yang melintasi wilayah Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalsel serta Kabupaten Kapuas, Kalteng.
Anjir Serapat mempunyai nilai sejarah bagi kedua provinsi bertetangga Kalsel - Kalteng, karena dapat memperpendek/mempercepat hubungan, sebab keberadaan jalan darat baru pertengahan tahun 1990-an antara Banjarmasin - Palangkaraya - Sampai - Pangkalanbun.
Dalam kunjungan kerja ke luar daerah provinsi, 2 - 4 Juli 2020, Komisi III DPRD Kalsel terbagi dua kelompok yaitu ke provinsi tetangga "Bumi Tambun Bungai" Kalteng, serta ke Ibu Kota Negara - Jakarta untuk konsultasi dengan kementerian terkait.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Ketika dikonfirmasi, sebelum pertemuan dengan wakil rakyat "Bumi Isen Mulang" (pantang mundur) Kalteng di Palangkaraya (198 kilometer barat Banjarmasin), ibu kota provinsi tetangga itu, Ketua Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi perhubungan, H Sahrujani membenarkan hal tersebut.
"Ya, memang kita harus membicarakan kembali secara intens dengan DPRD Kalteng mengenai alur sungai tersebut," ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu.
Pasalnya, menurut mantan Ketua DPRD HSU itu, alur sungai alternatif prasarana angkutan dengan biaya murah bila dibandingkan dengan menggunakan jalan raya/darat.
Selain itu, dengan angkutan sungai tonase muatan bisa lebih banyak daripada angkutan darat Kalsel - Kalteng, lanjut politikus senior Partai Golkar tersebut.
Oleh sebab itu, alur sungai harus menjadi perhatian, terlebih perkiraan ke depan angkutan barang Kalsel - Kalteng bisa semakin meningkat, demikian Sahrujani.
Sebelumnya akhir bulan lalu (Juni 2020) Komisi III DPRD Kalsel yang disertai Ketua Dewannya DR (HC) H Supian HK SH MH dari Golkar mengadakan pertemuan dengan wakil rakyat Kalteng serta pihak Balai Wilayah Sungai Kalimantan II di Kuala Kapuas (sekitar 45 kilometer barat Banjarmasin).
Dalam pertemuan ketika itu antara lain membicarakan alur sungai Anjir Serapat yang melintasi wilayah Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalsel serta Kabupaten Kapuas, Kalteng.
Anjir Serapat mempunyai nilai sejarah bagi kedua provinsi bertetangga Kalsel - Kalteng, karena dapat memperpendek/mempercepat hubungan, sebab keberadaan jalan darat baru pertengahan tahun 1990-an antara Banjarmasin - Palangkaraya - Sampai - Pangkalanbun.
Dalam kunjungan kerja ke luar daerah provinsi, 2 - 4 Juli 2020, Komisi III DPRD Kalsel terbagi dua kelompok yaitu ke provinsi tetangga "Bumi Tambun Bungai" Kalteng, serta ke Ibu Kota Negara - Jakarta untuk konsultasi dengan kementerian terkait.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020