Ketua Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Sahrujani berpendapat, minimal tiga persoalan yang harus pemerintah terhadap provinsinya yang akan menjadi penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia nanti.
"Pertama yang harus menjadi perhatian pemerintah yaitu peningkatan kualitas jalan yang menghubungkan Kalsel dengan Kalimantan Timur (Kaltim) yang akan menjadi tempat perpindahan IKN nanti," ujarnya di Banjarmasin, Rabu sesudah melakukan kunjungan kerja ke provinsi tetangga tersebut.
"Sebagaimana penegasan Ketua DPRD Kalsel DR (HC) H Supian HK SH MH dari Partai Golkar, perlu peningkatan kualitas jalan utama dari provinsinya ke arah Kaltim," kutip Sahrujani yang sama-sama dari keluarga besar Beringin itu.
Selain itu, Ketua Komisi III DPRD Kalsel tersebut menyoroti gerbang lintas batas atau tapal batas dengan "Bumi Mulawarman" Kaltim tersebut yaitu perlu "desain" (rancang bangun) ulang serta bangun kembali agar lebih bagus dan menarik.
"Kita melihat bahwa pintu gerbang yang ada perlu didesain dan dibangun ulang, dibuat lebih bagus lagi agar lebih menarik saat melintasinya baik dari Kalsel maupun sebaliknya dari Kaltim yang nanti menjadi IKN yang Ibu Kota Negara yang baru," ujarnya.
"Pendapat atau saran mantan Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalsel itu saat meninjau tapal batas antara provinsinya dengan Kaltim," kutip Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Protokoler dan Kehumasan Sekretariat Dewan (Setwan) provinsi tersebut, Deddy Noriadi.
Sahrujani yang wakil rakyat asal daerah pemilihan (dapil) Kalsel V/Kabupaten HSU, Balangan dan Kabupaten Tabalong itu juga menyoroti masalah listrik.
Pasalnya masih ada wilayah dekat perbatasan dengan Kaltim belum berlistrik atau mendapatkan aliran listrik dari PLN yaitu di Kecamatan Jaro, Tabalong atau sekitar tiga kilometer dengan tapal batas tersebut, ungkap Juru Bicara (Jubir) Setwan Kalsel itu.
Dalam kunjungan kerja ke Bumi Mulawarman Kaltim dan meninjau perbatasan atau tapal batas di Muara Kumam (sekitar 350 kilometer timur laut Banjarmasin) beberapa hari lalu itu, dari DPRD Kalsel turut serta Ketuanya DR (HC) H Supian HK SH MH (Golkar).
Komisi-Komisi DPRD Kalsel yang berkunjung ke Kaltim tersebut, Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan diketahui Dra Hj Rahmah Norlias dari PAN, dan Komisi IV bidang kesra diketahui HM Lutfi Saifuddin (Gerindra).
Sedangkan Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalsel yang diketuai Imam Suprastowo dari PDIP mengecek keadaan PT Bank Kalsel Cabang Jakarta dalam suasana pandemi COVID-19 ini, demikian Deddy Noriadi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
"Pertama yang harus menjadi perhatian pemerintah yaitu peningkatan kualitas jalan yang menghubungkan Kalsel dengan Kalimantan Timur (Kaltim) yang akan menjadi tempat perpindahan IKN nanti," ujarnya di Banjarmasin, Rabu sesudah melakukan kunjungan kerja ke provinsi tetangga tersebut.
"Sebagaimana penegasan Ketua DPRD Kalsel DR (HC) H Supian HK SH MH dari Partai Golkar, perlu peningkatan kualitas jalan utama dari provinsinya ke arah Kaltim," kutip Sahrujani yang sama-sama dari keluarga besar Beringin itu.
Selain itu, Ketua Komisi III DPRD Kalsel tersebut menyoroti gerbang lintas batas atau tapal batas dengan "Bumi Mulawarman" Kaltim tersebut yaitu perlu "desain" (rancang bangun) ulang serta bangun kembali agar lebih bagus dan menarik.
"Kita melihat bahwa pintu gerbang yang ada perlu didesain dan dibangun ulang, dibuat lebih bagus lagi agar lebih menarik saat melintasinya baik dari Kalsel maupun sebaliknya dari Kaltim yang nanti menjadi IKN yang Ibu Kota Negara yang baru," ujarnya.
"Pendapat atau saran mantan Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalsel itu saat meninjau tapal batas antara provinsinya dengan Kaltim," kutip Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Protokoler dan Kehumasan Sekretariat Dewan (Setwan) provinsi tersebut, Deddy Noriadi.
Sahrujani yang wakil rakyat asal daerah pemilihan (dapil) Kalsel V/Kabupaten HSU, Balangan dan Kabupaten Tabalong itu juga menyoroti masalah listrik.
Pasalnya masih ada wilayah dekat perbatasan dengan Kaltim belum berlistrik atau mendapatkan aliran listrik dari PLN yaitu di Kecamatan Jaro, Tabalong atau sekitar tiga kilometer dengan tapal batas tersebut, ungkap Juru Bicara (Jubir) Setwan Kalsel itu.
Dalam kunjungan kerja ke Bumi Mulawarman Kaltim dan meninjau perbatasan atau tapal batas di Muara Kumam (sekitar 350 kilometer timur laut Banjarmasin) beberapa hari lalu itu, dari DPRD Kalsel turut serta Ketuanya DR (HC) H Supian HK SH MH (Golkar).
Komisi-Komisi DPRD Kalsel yang berkunjung ke Kaltim tersebut, Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan diketahui Dra Hj Rahmah Norlias dari PAN, dan Komisi IV bidang kesra diketahui HM Lutfi Saifuddin (Gerindra).
Sedangkan Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalsel yang diketuai Imam Suprastowo dari PDIP mengecek keadaan PT Bank Kalsel Cabang Jakarta dalam suasana pandemi COVID-19 ini, demikian Deddy Noriadi.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020