Martapura, (Antaranews Kalsel) - Bupati Banjar, Kalimantan Selatan, Khairul Saleh mengatakan, kunci keberhasilan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah partisipasi publik.
Bila publik berpartisipasi maka terwujud birokrasi pemerintahan yang baik berdasarkan aturan dan norma-norma yang berkembang di masyarakat, kata Bupati melalui siaran pers Bagian Humas dan Protokol Setdakab Banjar yang diterima di Martapura, Kabupaten Banjar, Senin.
"Sebaik apa pun birokrasi di lembaga pemerintahan daerah tanpa didukung partisipasi masyarakat maka akan menghambat jalannya roda pemerintahan," ujarnya.
Pernyataan itu disampaikan bupati di depan peserta workshop internasional yang diselenggarakan Kementeriaan Luar Negeri Republik Indonesia di Jakarta, Senin, yang dihadiri 20 orang perwakilan negara Timur Tengah, Afrika dan Asia serta kalangan profesional.
Menurut Bupati, seluruh elemen, baik penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat harus saling sinergi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik sehingga terwujud tata pemerintahan sesuai aturan dan norma-norma yang tumbuh serta berkembang di tengah kehidupan masyarakat.
"Selain sinergitas penyelenggara pemerintahan dan masyarakat juga dibutuhkan model strategi pembangunan yang sesuai dengan budaya masyarakat lokal sehingga setiap kebijakan pemerintah mendapat dukungan masyarakat karena mendukung budaya yang berkembang di lingkungan masyarakat," ucapnya.
Dia mengatakan, Kabupaten Banjar sebagai salah satu dari 13 kabupaten dan kota di Provinsi Kalsel terus menyempurnakan model-model pembangunan daerah yang sesuai budaya masyarakat lokal di samping kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
"Kami bersyukur karena berkat kebersamaan seluruh pihak menjalankan visi pembangunan daerah yakni mewujudkan Kabupaten Banjar yang Sejahtera, Mandiri dan Islami sehingga roda pembangunan bergerak dinamis dan mampu membawa kemaslahatan bagi seluruh lapisan masyarakat," ujarnya.
Beberapa kebijakan pembangunan yang memihak masyarakat antara lain pelayanan publik yang transparan, cepat dan akuntabel terus ditingkatkan, termasuk peningkatan kualitas pelayanan dasar bidang pendidikan, kesehatan dan catatan sipil.
"Kualitas pelayanan publik terus ditingkatkan seperti transparansi di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, termasuk pelayanan dasar bidang pendidikan, kesehatan di lingkungan rumah sakit dan di badan pencatatan sipil," ujar bupati dua periode itu.
Dia menambahkan, Bupati di depan peserta workshop bertema Indonesia-Africa and Midle East Technical Cooperation Program on Good Governance, pihaknya juga melakukan inovasi bidang lingkungan hidup yang hasilnya dirasakan langsung masyarakat.
"Pemkab berhasil mempercantik TPA Padang Panjang yang dulunya kumuh sekarang menjadi tempat wisata edukasi pemanfaatan gas metan yang berasal dari limbah sampah yang hasilnya bisa digunakan masyarakat sebagai bahan bakar maupun penerangan," kata dia.
Sementara itu, selain Bupati Banjar, workshop internasional yang difasilitasi Kementerian Luar Negeri juga menghadirkan empat kepala daerah sebagai nara sumber yakni Bupati Bintan, Wali Kota Surabaya, Bupati Bojonegoro dan Wali Kota Bandung.
Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kemenlu melalui Direktur Kerjasama Teknik Situ Nugraha mengatakan, tujuan workshop adalah menghimpun gagasan dan pemikiran tentang tata kelola pemerintahan yang baik sebagai bahan referensi penting bagi pemerintah dalam menyempurnakan pelaksanaan Good Governance.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Bila publik berpartisipasi maka terwujud birokrasi pemerintahan yang baik berdasarkan aturan dan norma-norma yang berkembang di masyarakat, kata Bupati melalui siaran pers Bagian Humas dan Protokol Setdakab Banjar yang diterima di Martapura, Kabupaten Banjar, Senin.
"Sebaik apa pun birokrasi di lembaga pemerintahan daerah tanpa didukung partisipasi masyarakat maka akan menghambat jalannya roda pemerintahan," ujarnya.
Pernyataan itu disampaikan bupati di depan peserta workshop internasional yang diselenggarakan Kementeriaan Luar Negeri Republik Indonesia di Jakarta, Senin, yang dihadiri 20 orang perwakilan negara Timur Tengah, Afrika dan Asia serta kalangan profesional.
Menurut Bupati, seluruh elemen, baik penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat harus saling sinergi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik sehingga terwujud tata pemerintahan sesuai aturan dan norma-norma yang tumbuh serta berkembang di tengah kehidupan masyarakat.
"Selain sinergitas penyelenggara pemerintahan dan masyarakat juga dibutuhkan model strategi pembangunan yang sesuai dengan budaya masyarakat lokal sehingga setiap kebijakan pemerintah mendapat dukungan masyarakat karena mendukung budaya yang berkembang di lingkungan masyarakat," ucapnya.
Dia mengatakan, Kabupaten Banjar sebagai salah satu dari 13 kabupaten dan kota di Provinsi Kalsel terus menyempurnakan model-model pembangunan daerah yang sesuai budaya masyarakat lokal di samping kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
"Kami bersyukur karena berkat kebersamaan seluruh pihak menjalankan visi pembangunan daerah yakni mewujudkan Kabupaten Banjar yang Sejahtera, Mandiri dan Islami sehingga roda pembangunan bergerak dinamis dan mampu membawa kemaslahatan bagi seluruh lapisan masyarakat," ujarnya.
Beberapa kebijakan pembangunan yang memihak masyarakat antara lain pelayanan publik yang transparan, cepat dan akuntabel terus ditingkatkan, termasuk peningkatan kualitas pelayanan dasar bidang pendidikan, kesehatan dan catatan sipil.
"Kualitas pelayanan publik terus ditingkatkan seperti transparansi di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, termasuk pelayanan dasar bidang pendidikan, kesehatan di lingkungan rumah sakit dan di badan pencatatan sipil," ujar bupati dua periode itu.
Dia menambahkan, Bupati di depan peserta workshop bertema Indonesia-Africa and Midle East Technical Cooperation Program on Good Governance, pihaknya juga melakukan inovasi bidang lingkungan hidup yang hasilnya dirasakan langsung masyarakat.
"Pemkab berhasil mempercantik TPA Padang Panjang yang dulunya kumuh sekarang menjadi tempat wisata edukasi pemanfaatan gas metan yang berasal dari limbah sampah yang hasilnya bisa digunakan masyarakat sebagai bahan bakar maupun penerangan," kata dia.
Sementara itu, selain Bupati Banjar, workshop internasional yang difasilitasi Kementerian Luar Negeri juga menghadirkan empat kepala daerah sebagai nara sumber yakni Bupati Bintan, Wali Kota Surabaya, Bupati Bojonegoro dan Wali Kota Bandung.
Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kemenlu melalui Direktur Kerjasama Teknik Situ Nugraha mengatakan, tujuan workshop adalah menghimpun gagasan dan pemikiran tentang tata kelola pemerintahan yang baik sebagai bahan referensi penting bagi pemerintah dalam menyempurnakan pelaksanaan Good Governance.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014