Martapura, (Antaranews Kalsel) - Wakil Bupati Banjar Akhmad Fauzan Saleh didampingi Kepala Inspektorat Kabupaten Banjar menghadiri rapat Pemutahiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2014, yang dilaksanakan di Balairung Tuntung Pandang Kabupaten Tanah Laut, Selasa.
Kegiatan dihadiri pejabat diantaranya Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Resnawan, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Kepala Inspektorat Provinsi Kalsel, dan juga Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan serta seluruh kepala-kepala daerah se-Kalsel.
Tujuan dari pada agenda rapat tersebut untuk membahas mengenai peningkatan tata kelola keuangan yang baik dalam pelaksanaan tugas aparatur negara dalam penyelenggaraan pemerintah, agar bersih serta efektif dalam suatu perencanaan pada sistem pemerintahan.
Didepan seluruh jajaran Inspektorat seluruh daerah di Kalsel, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Republik Indonesia, Subekti dalam sambutannya menyampaikan, untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK tidak lah sulit, asal ada kemauan keras pemerintahnya untuk membenahi dan melaksanakan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku.
Disela sambutannya dia juga mengatakan bahwa, dengan meningkatkan akuntabilitas, efektifitas, dan juga transparasi dalam mengolah dan mengelola laporan keuangan-keungan negara oleh intansi-intansi penyelenggaraan pemerintah, maka tidak menutup kemungkinan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan diperoleh dengan mudah.
Dalam hal ini Wakil Gubernur Kalsel, H Rudy Resnawan juga mengatakan, sasaran-sasaran ini juga perlu diprioritaskan, yang meliputi kuantitatif, kualitas, serta fungsional kerja para pegawai. Yang harus senantiasa bertanggung jawab terhadap penyampaian laporan keuangan hasil kegiatan penyelenggaraan pemerintahnya.
Kemudian Rudy juga menambahkan, akan diperoleh terobosan-terobosan yang luar biasa dalam pengelolaan keuangan.
Dengan ditunjang peran prefentif serta birokrasi yang baik dan juga komitmen nyata dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, dalam meningkatan dan menjalankan sistem pemerintahan.
Diakhir sambutannya Rudy berpesan, agar selalu meningkatkan sinergritas antara inspektorat dengan pemerintah daerahnya agar tercipta harmonisasi dan kelancaran dalam melayani masyarakat. Selain itu dia juga berharap, untuk selalu dan mengoptimalkan pemeriksaan serta harus dijadikan evaluasi guna mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)./e
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Kegiatan dihadiri pejabat diantaranya Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Resnawan, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Kepala Inspektorat Provinsi Kalsel, dan juga Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan serta seluruh kepala-kepala daerah se-Kalsel.
Tujuan dari pada agenda rapat tersebut untuk membahas mengenai peningkatan tata kelola keuangan yang baik dalam pelaksanaan tugas aparatur negara dalam penyelenggaraan pemerintah, agar bersih serta efektif dalam suatu perencanaan pada sistem pemerintahan.
Didepan seluruh jajaran Inspektorat seluruh daerah di Kalsel, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Republik Indonesia, Subekti dalam sambutannya menyampaikan, untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK tidak lah sulit, asal ada kemauan keras pemerintahnya untuk membenahi dan melaksanakan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku.
Disela sambutannya dia juga mengatakan bahwa, dengan meningkatkan akuntabilitas, efektifitas, dan juga transparasi dalam mengolah dan mengelola laporan keuangan-keungan negara oleh intansi-intansi penyelenggaraan pemerintah, maka tidak menutup kemungkinan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan diperoleh dengan mudah.
Dalam hal ini Wakil Gubernur Kalsel, H Rudy Resnawan juga mengatakan, sasaran-sasaran ini juga perlu diprioritaskan, yang meliputi kuantitatif, kualitas, serta fungsional kerja para pegawai. Yang harus senantiasa bertanggung jawab terhadap penyampaian laporan keuangan hasil kegiatan penyelenggaraan pemerintahnya.
Kemudian Rudy juga menambahkan, akan diperoleh terobosan-terobosan yang luar biasa dalam pengelolaan keuangan.
Dengan ditunjang peran prefentif serta birokrasi yang baik dan juga komitmen nyata dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, dalam meningkatan dan menjalankan sistem pemerintahan.
Diakhir sambutannya Rudy berpesan, agar selalu meningkatkan sinergritas antara inspektorat dengan pemerintah daerahnya agar tercipta harmonisasi dan kelancaran dalam melayani masyarakat. Selain itu dia juga berharap, untuk selalu dan mengoptimalkan pemeriksaan serta harus dijadikan evaluasi guna mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)./e
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014