Ketua Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Imam Suprastowo berpendapat, sebagai salah satu solusi mengatasi permasalahan bahan bakar minyak atau BBM bagi nelayan mungkin bisa dengan sistem kartu.
"Pasalnya selama masih terjadi perbedaan harga yang tinggi antara BBM non subsidi dengan BBM subsidi untuk nelayan, persoalan akan selalu ada," ujar politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut menjawab Antara Kalsel di Banjarmasin, Rabu.
Oleh karena itu, Imam Suprastowo yang juga Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Kalsel tersebut menyarankan agar pemerintah menyamakan saja harga BBM sesuai dengan keadaan pasar secara umum.
Sedangkan subsidi BBM berupa solar untuk keperluan nelayan "melaut" (menangkap ikan di laut) mungkin bisa dengan sistem kartu yang betul-betul "teregistrasi" (terdaftar), saran wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VII/Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut (Tala) tersebut.
"Dengan sistem kartu itu, nelayan bisa mendapatkan BBM bersubsidi, kendati harga BBM tersebut mengikuti perkembangan pasar secara umum," jalasnya.
Anggota DPRD Kalsel dua periode itu menyatakan, saran serupa sudah pernah dia kemukakan beberapa tahun lalu, tapi belum mendapat respons. "Mungkin pemerintah sulit melaksanakan permberian jatah BBM bagi nelayan dengan sistem kartu," katanya.
"Karena masalah BBM bersubsidi kelihatannya agak rumit dibandingkan dengan penyaluran pupuk bersubsidi. Walaupun mengenai pupuk bersubsidi juga terkadang terjadi masalah," demikian Imam Suprastowo.
Pendapat atau saran Imam tersebut sehubungan persoalan nelayan "Bumi Tuntung Pandang" Tala yang belakangan mengeluh karena kesulitan mendapatkan BBM/solar bersubsidi, sementara yang non subsidi harganya mahal.
Permasalahan BBM nelayan Tala tersebut disampaikan DPRD dan pejabat instansi terkait jajaran pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat ke Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalsel yang juga membidangi energi pada 9 Juni lalu.
Para wakil rakyat dan pejabat instansi terkait dari Tala tersebut mengharapkan DPRD Kalsel dalam hal ini Komisi III turun tangan mengatasi permasalahan BBM bersubsidi bagi nelayan di kabupaten yang terdaftar 8000 orang dengan pekerjaan melaut.
Namun Komisi III DPRD Kalsel yang diketuai H Sahrujani dari Partai Golkar itu tidak kehilangan cara yaitu mengundang pihak Pertamina untuk menanggapi permasalahan BBM bersubsidi bagi nelayan Tala.
Selain itu, Komisi III DPRD Kalsel mengundang Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) provinsi setempat guna menjelaskan persoalan sebenernya mengenai BBM bagi nelayan Bumi Tuntung Pandang Tala tersebut.
Kesimpulan hasil pertemuan tersebut antara lain agar Pertamina dan Pemkab serta DPRD Tala "duduk satu meja" guna membicarakan lebih intens terhadap permasalahan BBM bagi nelayan di kabupaten itu.
Tala yang pesisir selatan berbatasan Laut Jawa (Laut Indonesia) tersebut juga merupakan sentra produksi ikan laut di Kalsel yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa dan tersebar pada 13 kabupaten/kota.
Sentra produksi ikan laut lain di Kalsel atau wilayah timur provinsi tersebut yaitu Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) serta Kabupaten Kotabaru yang selain berbatasan Laut Indonesia, juga Laut Sulawesi dan Selat Makassar.
Daerah lain di Kalsel yang pantai selatan berbatasan Laut Indonesia dan juga sebagai penghasil ikan laut yaitu Kabupaten Banjar serta Kabupaten Barito Kuala (Batola).
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
"Pasalnya selama masih terjadi perbedaan harga yang tinggi antara BBM non subsidi dengan BBM subsidi untuk nelayan, persoalan akan selalu ada," ujar politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut menjawab Antara Kalsel di Banjarmasin, Rabu.
Oleh karena itu, Imam Suprastowo yang juga Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Kalsel tersebut menyarankan agar pemerintah menyamakan saja harga BBM sesuai dengan keadaan pasar secara umum.
Sedangkan subsidi BBM berupa solar untuk keperluan nelayan "melaut" (menangkap ikan di laut) mungkin bisa dengan sistem kartu yang betul-betul "teregistrasi" (terdaftar), saran wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VII/Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut (Tala) tersebut.
"Dengan sistem kartu itu, nelayan bisa mendapatkan BBM bersubsidi, kendati harga BBM tersebut mengikuti perkembangan pasar secara umum," jalasnya.
Anggota DPRD Kalsel dua periode itu menyatakan, saran serupa sudah pernah dia kemukakan beberapa tahun lalu, tapi belum mendapat respons. "Mungkin pemerintah sulit melaksanakan permberian jatah BBM bagi nelayan dengan sistem kartu," katanya.
"Karena masalah BBM bersubsidi kelihatannya agak rumit dibandingkan dengan penyaluran pupuk bersubsidi. Walaupun mengenai pupuk bersubsidi juga terkadang terjadi masalah," demikian Imam Suprastowo.
Pendapat atau saran Imam tersebut sehubungan persoalan nelayan "Bumi Tuntung Pandang" Tala yang belakangan mengeluh karena kesulitan mendapatkan BBM/solar bersubsidi, sementara yang non subsidi harganya mahal.
Permasalahan BBM nelayan Tala tersebut disampaikan DPRD dan pejabat instansi terkait jajaran pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat ke Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalsel yang juga membidangi energi pada 9 Juni lalu.
Para wakil rakyat dan pejabat instansi terkait dari Tala tersebut mengharapkan DPRD Kalsel dalam hal ini Komisi III turun tangan mengatasi permasalahan BBM bersubsidi bagi nelayan di kabupaten yang terdaftar 8000 orang dengan pekerjaan melaut.
Namun Komisi III DPRD Kalsel yang diketuai H Sahrujani dari Partai Golkar itu tidak kehilangan cara yaitu mengundang pihak Pertamina untuk menanggapi permasalahan BBM bersubsidi bagi nelayan Tala.
Selain itu, Komisi III DPRD Kalsel mengundang Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) provinsi setempat guna menjelaskan persoalan sebenernya mengenai BBM bagi nelayan Bumi Tuntung Pandang Tala tersebut.
Kesimpulan hasil pertemuan tersebut antara lain agar Pertamina dan Pemkab serta DPRD Tala "duduk satu meja" guna membicarakan lebih intens terhadap permasalahan BBM bagi nelayan di kabupaten itu.
Tala yang pesisir selatan berbatasan Laut Jawa (Laut Indonesia) tersebut juga merupakan sentra produksi ikan laut di Kalsel yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa dan tersebar pada 13 kabupaten/kota.
Sentra produksi ikan laut lain di Kalsel atau wilayah timur provinsi tersebut yaitu Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) serta Kabupaten Kotabaru yang selain berbatasan Laut Indonesia, juga Laut Sulawesi dan Selat Makassar.
Daerah lain di Kalsel yang pantai selatan berbatasan Laut Indonesia dan juga sebagai penghasil ikan laut yaitu Kabupaten Banjar serta Kabupaten Barito Kuala (Batola).
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020