![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://kalsel.antaranews.com/berita/173632/pro-dan-kontra-penerapan-new-normal-di-kalangan-dprd-banjarmasin&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2020/05/28/IMG_20200528_190635_1.jpg&description=Pro dan kontra penerapan "new normal" di kalangan DPRD Banjarmasin){kind=link}
Rencana akan diterapankan normal baru (new normal) atau pola hidup baru yang beradaptasi dengan pandemi COVID-19 di Kota Banjarmasin menuai pendapat pro dan kontra di kalangan DPRD setempat.
Salah satu yang tegas menentang diterapkannya new normal tersebut adalah anggota DPRD Kota Banjarmasin dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Zainal Hakim saat berada di gedung dewan kota, Kamis, bahwa Banjarmasin tidak siap penerapan new normal tersebut.
Menurut dia, penerapan new normal tersebut cocoknya di daerah yang sudah mampu mengendalikan penyebaran virus COVID-19, bukan yang kasusnya terus naik.
"Kota kita ini kasusnya terus naik, kalau dibuat gaya normal, khawatirnya akan meledak lagi," beber Zainal Hakim.
Dia pun mengkritik pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sudah memasuki tahap 3, di mana tidak berlaku optimal untuk menurunkan kasus positif terinveksi virus COVID-19 ini.
"Tahu-tahu kita disuguhkan cara new normal lagi, PSBB saja kita tidak begitu beres," ucap Zainal Hakim.
Sementara itu Anggota DPRD Kota Banjarmasin dari fraksi Nasdem Yunan Chandra menyatakan sangat setuju diterapkannya new normal di kotanya sesuai rekomendasi pemerintah pusat.
Dia menyatakan tidak setuju lagi diterapkan PSBB yang berlanjut, karena sangat menyusahkan ekonomi masyarakat.
"Harus mulai dibuka perekonomian masyarakat, tapi dengan protokol Kesehatan ketat," beber anggota komisi IV ini.
Dia menyatakan, saat ini perekonomian masyarakat sudah pontang panting dengan ketidak jelasan hasil diterapkan PSBB yang bertujuan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini, hingga sudah sepatutnya dilonggarkan.
"Lama-lama PSBB membuat masyarakat sengsara," ujarnya.
Adanya pelonggaran aktivitas masyarakat dalam penerapan new normal ini disetujui pula anggota DPRD Kota Banjarmasin dari fraksi Partai Demokrat Muhammad Syaifullah, yakni, mempertimbangkan perekonomian masyarakat yang makin turun akibat mewabahnya virus COVID-19 ini.
Namun dia memberi catatan untuk penerapan new normal ini harus dengan konsep jelas, tidak seperti pelaksanaan PSBB saat ini yang menjadi tidak terukur.
"Penerapan PSBB dari 1, 2 hingga 3 sampai saat ini memang banyak kekurangan, meskipun ada juga positifnya, tapi memang tidak mungkin diteruskan demikian," bebernya.
Dia berharap, keputusan pemerintah untuk penanganan COVID-19 ini benar-benar bisa efektif, tidak hanya karena ekonomi, tapi menyelamatkan nyawa itu lebih penting, hingga harus pikir sangat matang.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Salah satu yang tegas menentang diterapkannya new normal tersebut adalah anggota DPRD Kota Banjarmasin dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Zainal Hakim saat berada di gedung dewan kota, Kamis, bahwa Banjarmasin tidak siap penerapan new normal tersebut.
Menurut dia, penerapan new normal tersebut cocoknya di daerah yang sudah mampu mengendalikan penyebaran virus COVID-19, bukan yang kasusnya terus naik.
"Kota kita ini kasusnya terus naik, kalau dibuat gaya normal, khawatirnya akan meledak lagi," beber Zainal Hakim.
Dia pun mengkritik pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sudah memasuki tahap 3, di mana tidak berlaku optimal untuk menurunkan kasus positif terinveksi virus COVID-19 ini.
"Tahu-tahu kita disuguhkan cara new normal lagi, PSBB saja kita tidak begitu beres," ucap Zainal Hakim.
Sementara itu Anggota DPRD Kota Banjarmasin dari fraksi Nasdem Yunan Chandra menyatakan sangat setuju diterapkannya new normal di kotanya sesuai rekomendasi pemerintah pusat.
Dia menyatakan tidak setuju lagi diterapkan PSBB yang berlanjut, karena sangat menyusahkan ekonomi masyarakat.
"Harus mulai dibuka perekonomian masyarakat, tapi dengan protokol Kesehatan ketat," beber anggota komisi IV ini.
Dia menyatakan, saat ini perekonomian masyarakat sudah pontang panting dengan ketidak jelasan hasil diterapkan PSBB yang bertujuan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini, hingga sudah sepatutnya dilonggarkan.
"Lama-lama PSBB membuat masyarakat sengsara," ujarnya.
Adanya pelonggaran aktivitas masyarakat dalam penerapan new normal ini disetujui pula anggota DPRD Kota Banjarmasin dari fraksi Partai Demokrat Muhammad Syaifullah, yakni, mempertimbangkan perekonomian masyarakat yang makin turun akibat mewabahnya virus COVID-19 ini.
Namun dia memberi catatan untuk penerapan new normal ini harus dengan konsep jelas, tidak seperti pelaksanaan PSBB saat ini yang menjadi tidak terukur.
"Penerapan PSBB dari 1, 2 hingga 3 sampai saat ini memang banyak kekurangan, meskipun ada juga positifnya, tapi memang tidak mungkin diteruskan demikian," bebernya.
Dia berharap, keputusan pemerintah untuk penanganan COVID-19 ini benar-benar bisa efektif, tidak hanya karena ekonomi, tapi menyelamatkan nyawa itu lebih penting, hingga harus pikir sangat matang.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020