Oleh Syamsuddin Hasan
Banjarmasin, (Antaranews.Kalsel) - Ketua DPRD Kalimantan Selatan Kolonel Inf (Purn) Nasib Alamsyah menyambut gembira atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengenai empat pilar kebangsaan yang beberapa tahun belakangan ramai disosialisasikan.
"Secara pribadi saya bersyukur dan gembira atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) yang menganulir empat pilar kebangsaan," ujar pensiunan perwira menengah TNI-AD itu kepada Antara Kalsel, di Banjarmasin, Sabtu.
Karena mantan Komandan Korem Bone, Sulawesi Selata itu memperkirakan, ada upaya sistimatis dari pihak tertentu untuk mengecilkan status dan makna Pancasila, seperti mensejajarkan Pancasila dengan Undang Undang Dasar (UUD) 1945.
"Masak Pancasila disejajarkan dengan UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika," tandas alumnus Akademi Militer Nasional (AMN) tahun 1973 atau seangkatan dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menjadi Presiden RI dua periode itu.
Padahal, tutur mantan prajurit TNI-AD yang pernah mengikuti Operasi Seroja di Timor Timur (Timtim) itu, sebagaimana pelajaran tempo dulu, bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.
"Dalam hal itu UUD 45 yang merupakan sumber hukum di Indonesia, juga bersumber pada Pancasila. Yang berarti kedudukan atau status Pancasila lebih tinggi atau tak bisa disejajarkan dengan UUD 45," lanjut "anak kolong" (prajurit TNI-AD yang pindah dari barak ke barak) tersebut.
Dengan nada tinggi, laki-laki yang sudah memasuki masa lanjut usia itu mempertanyakan, mengapa urang-urang cerdik pandai di Majelis Permusyawatan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) tak melakukan koreksi terhadap empat pilar kebangsaan?
"Apakah karena proyek, yang notabene duitnya banyak, sehingga anggota MPR-RI ramai-ramai mensosialisasian empat pilar kebangsaan atau karena faktor lain yang sulit diatasi," lanjutnya.
"Padahal baik secara sadar atau tidak sadar, pemunculan empat pilar kebangsaan itu, sebagai salah satu upaya agar secara perlahan-lahan Pancasila tak lagi sebagai dasar negara, ideologi dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang pada gilirannya bisa menggantikanya dengan paham komunis," katanya.
Karenanya pula, Kolonel Infantri purnawirawan yang bergabung dengan Partai Golkar itu, kembali mengingatkan semua komponen bangsa Indonesia agar terus mewaspadai bahaya latin komunis.
"Sebab secara formal Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mau memutar balikan haluan atau dasar negara kita Pancasila menjadi Komunisme, memang telah tiada. Tapi secara gerakan mereka masih tetap ada berusaha kembali muncul di Indonesia dalam bentuk lain," tandasnya.
Mengenai keinginan agar tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dia menyatakan, hal itu sudah menjadi komitmen bersama yang tak bisa ditawar-tawar.
"Siapapun, dari manapun dan dalam bentuk apapun, yang mau mengacaukan, apalagi menghilangkan NKRI akan berhadap dengan rakyat Indonesia, termasuk TNI dan Polri," demikian Nasib Alamsyah.
Sebagaimana Ketetapan MPR-RI yang ketika itu diketuai almarhum Taufiq Kiemas, dan kini semua anggota lembaga tinggi negara tersebut ramai-ramai mensosialisasikan empat pilar kebangsaan.
Sosialisasi empat pilar kebangsaan itu agar tetap tegaknya dan keutuhan NKRI, yang berdasarkan Pancasila serta memiliki UUD 45, dan motto Bhinneka Tunggal Ika.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Banjarmasin, (Antaranews.Kalsel) - Ketua DPRD Kalimantan Selatan Kolonel Inf (Purn) Nasib Alamsyah menyambut gembira atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengenai empat pilar kebangsaan yang beberapa tahun belakangan ramai disosialisasikan.
"Secara pribadi saya bersyukur dan gembira atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) yang menganulir empat pilar kebangsaan," ujar pensiunan perwira menengah TNI-AD itu kepada Antara Kalsel, di Banjarmasin, Sabtu.
Karena mantan Komandan Korem Bone, Sulawesi Selata itu memperkirakan, ada upaya sistimatis dari pihak tertentu untuk mengecilkan status dan makna Pancasila, seperti mensejajarkan Pancasila dengan Undang Undang Dasar (UUD) 1945.
"Masak Pancasila disejajarkan dengan UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika," tandas alumnus Akademi Militer Nasional (AMN) tahun 1973 atau seangkatan dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menjadi Presiden RI dua periode itu.
Padahal, tutur mantan prajurit TNI-AD yang pernah mengikuti Operasi Seroja di Timor Timur (Timtim) itu, sebagaimana pelajaran tempo dulu, bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.
"Dalam hal itu UUD 45 yang merupakan sumber hukum di Indonesia, juga bersumber pada Pancasila. Yang berarti kedudukan atau status Pancasila lebih tinggi atau tak bisa disejajarkan dengan UUD 45," lanjut "anak kolong" (prajurit TNI-AD yang pindah dari barak ke barak) tersebut.
Dengan nada tinggi, laki-laki yang sudah memasuki masa lanjut usia itu mempertanyakan, mengapa urang-urang cerdik pandai di Majelis Permusyawatan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) tak melakukan koreksi terhadap empat pilar kebangsaan?
"Apakah karena proyek, yang notabene duitnya banyak, sehingga anggota MPR-RI ramai-ramai mensosialisasian empat pilar kebangsaan atau karena faktor lain yang sulit diatasi," lanjutnya.
"Padahal baik secara sadar atau tidak sadar, pemunculan empat pilar kebangsaan itu, sebagai salah satu upaya agar secara perlahan-lahan Pancasila tak lagi sebagai dasar negara, ideologi dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang pada gilirannya bisa menggantikanya dengan paham komunis," katanya.
Karenanya pula, Kolonel Infantri purnawirawan yang bergabung dengan Partai Golkar itu, kembali mengingatkan semua komponen bangsa Indonesia agar terus mewaspadai bahaya latin komunis.
"Sebab secara formal Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mau memutar balikan haluan atau dasar negara kita Pancasila menjadi Komunisme, memang telah tiada. Tapi secara gerakan mereka masih tetap ada berusaha kembali muncul di Indonesia dalam bentuk lain," tandasnya.
Mengenai keinginan agar tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dia menyatakan, hal itu sudah menjadi komitmen bersama yang tak bisa ditawar-tawar.
"Siapapun, dari manapun dan dalam bentuk apapun, yang mau mengacaukan, apalagi menghilangkan NKRI akan berhadap dengan rakyat Indonesia, termasuk TNI dan Polri," demikian Nasib Alamsyah.
Sebagaimana Ketetapan MPR-RI yang ketika itu diketuai almarhum Taufiq Kiemas, dan kini semua anggota lembaga tinggi negara tersebut ramai-ramai mensosialisasikan empat pilar kebangsaan.
Sosialisasi empat pilar kebangsaan itu agar tetap tegaknya dan keutuhan NKRI, yang berdasarkan Pancasila serta memiliki UUD 45, dan motto Bhinneka Tunggal Ika.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014