Sekretaris Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Firman Yusi berpendapat, Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan yang berada di wilayah utara provinsinya tersebut harus mulai mempersiapkan aplikasi "new normal" (normal baru).
"Pasalnya Tabalong hingga saat ini kabupaten pertama di Kalsel
yang mencatatkan penderita COVID-19 terkonfirmasi positif nihil," ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Tabalong tersebut di Banjarmasin, Rabu.
Begitu pula daerah tetangganya, Kabupaten Balangan, lanjut Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi Kesehatan, pendidikan, keagamaan serta ketenegakerjaan tersebut.
Padahal sebelumnya atau awal masa pandemi COVID-19 sekitar pertengahan April lalu, Tabalong sempat mencatatkan Orang Dalam Pemantauan (ODP) terbanyak di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota itu.
Menurut dia, jika dalam beberapa waktu ke depan kondisi tetap positif COVID-19 nol atau nihil, maka seyogyanya kedua kabupaten bertetangga itu mempersiapkan penerapan " new normal dalam kehidupan masyarakat setempat.
Firman yang juga Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalsel menjelaskan, new normal adalah cara hidup normal baru yang berbeda dengan cara hidup normal sebelumnya.
"Dalam cara hidup normal baru tersebut, standar perlindungan diri dan komunitas diberlakukan dalam aktivitas masyarakat sehari-hari yang mulai dijalankan kembali," ujarnya.
"Layanan publik, baik pemerintah, swasta atau organisasi non-pemerintah lainnya seperti perkantoran pemerintah dan swasta, layanan umum, sekolah, pasar dan sebagainya dapat berjalan seperti sedia kala, namun tetap mengaplikasikan protokol pencegahan penularan COVID-19," lanjutnya.
Ia menambahkan, di antara protokol COVID-19 itu selalu menggunakan masker, menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun, pembersihan dengan disinfektan secara berkala, pengaturan jarak dalam antrian, penataan pedagang pasar untuk menghindari kerumunan dan penataan-penataan baru lainnya.
Sebagai contoh daerah-daerah lain yang sudah mulai mengalami penurunan signifikan orang terpapar virus corona seperti di Jogjakarta sedang mempersiapkan aplikasi new normal.
"Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sedang mempersiapkan penataan layanan publik, termasuk transportasi umum, jasa perhotelan, pengeloaan pasar dan lain sebagainya," ungkapnya kepada Antara Kalsel.
Ia berharap, dengan new normal ekonomi daerah bergerak kembali. "Kehidupan sosial ekonomi yang sempat sangat terganggu bergerak kembali menuju normal," katanya.
Namun menurut dia, untuk mengaplikasikan new normal tersebut, tentu pemerintah daerah (Pemda) harus siap dengan konsep tata kelola kehidupan new normal dengan mewajibkan aplikasi semua komponen di daerah.
Selain itu, koordinasi dengan pemerintah kota semua pihak adalah kunci keberhasilan new normal tersebut, lanjutnya.
Menurut dia, partisipasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 juga mutlak, dan salah satu kunci keberhasilan dari penerapan new normal pembatasan dan pengawasan ketat arus manusia ke daerah-daerah tersebut.
"Mengingat Tabalong – Balangan berbatasan dengan dua daerah tetangga yaitu Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Tengah (Kalteng) masih merupakan zona merah pandemi, maka sudah seharusnya Pemprov mendukung penguatan pengawasan dan pembatasan arus manusia di perbatasan antar provinsi tersebut," sarannya.
"Dukungan tersebut baik berupa personil maupun pembiayaan hingga pembuatan protokoler tetap (Protap) posko perbatasan guna memperkecil kemungkinan masuknya orang terpapar COVID-19. Sementara perbatasan antarkabupaten menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat," demikian Firman.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
"Pasalnya Tabalong hingga saat ini kabupaten pertama di Kalsel
yang mencatatkan penderita COVID-19 terkonfirmasi positif nihil," ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Tabalong tersebut di Banjarmasin, Rabu.
Begitu pula daerah tetangganya, Kabupaten Balangan, lanjut Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi Kesehatan, pendidikan, keagamaan serta ketenegakerjaan tersebut.
Padahal sebelumnya atau awal masa pandemi COVID-19 sekitar pertengahan April lalu, Tabalong sempat mencatatkan Orang Dalam Pemantauan (ODP) terbanyak di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota itu.
Menurut dia, jika dalam beberapa waktu ke depan kondisi tetap positif COVID-19 nol atau nihil, maka seyogyanya kedua kabupaten bertetangga itu mempersiapkan penerapan " new normal dalam kehidupan masyarakat setempat.
Firman yang juga Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalsel menjelaskan, new normal adalah cara hidup normal baru yang berbeda dengan cara hidup normal sebelumnya.
"Dalam cara hidup normal baru tersebut, standar perlindungan diri dan komunitas diberlakukan dalam aktivitas masyarakat sehari-hari yang mulai dijalankan kembali," ujarnya.
"Layanan publik, baik pemerintah, swasta atau organisasi non-pemerintah lainnya seperti perkantoran pemerintah dan swasta, layanan umum, sekolah, pasar dan sebagainya dapat berjalan seperti sedia kala, namun tetap mengaplikasikan protokol pencegahan penularan COVID-19," lanjutnya.
Ia menambahkan, di antara protokol COVID-19 itu selalu menggunakan masker, menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun, pembersihan dengan disinfektan secara berkala, pengaturan jarak dalam antrian, penataan pedagang pasar untuk menghindari kerumunan dan penataan-penataan baru lainnya.
Sebagai contoh daerah-daerah lain yang sudah mulai mengalami penurunan signifikan orang terpapar virus corona seperti di Jogjakarta sedang mempersiapkan aplikasi new normal.
"Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sedang mempersiapkan penataan layanan publik, termasuk transportasi umum, jasa perhotelan, pengeloaan pasar dan lain sebagainya," ungkapnya kepada Antara Kalsel.
Ia berharap, dengan new normal ekonomi daerah bergerak kembali. "Kehidupan sosial ekonomi yang sempat sangat terganggu bergerak kembali menuju normal," katanya.
Namun menurut dia, untuk mengaplikasikan new normal tersebut, tentu pemerintah daerah (Pemda) harus siap dengan konsep tata kelola kehidupan new normal dengan mewajibkan aplikasi semua komponen di daerah.
Selain itu, koordinasi dengan pemerintah kota semua pihak adalah kunci keberhasilan new normal tersebut, lanjutnya.
Menurut dia, partisipasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 juga mutlak, dan salah satu kunci keberhasilan dari penerapan new normal pembatasan dan pengawasan ketat arus manusia ke daerah-daerah tersebut.
"Mengingat Tabalong – Balangan berbatasan dengan dua daerah tetangga yaitu Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Tengah (Kalteng) masih merupakan zona merah pandemi, maka sudah seharusnya Pemprov mendukung penguatan pengawasan dan pembatasan arus manusia di perbatasan antar provinsi tersebut," sarannya.
"Dukungan tersebut baik berupa personil maupun pembiayaan hingga pembuatan protokoler tetap (Protap) posko perbatasan guna memperkecil kemungkinan masuknya orang terpapar COVID-19. Sementara perbatasan antarkabupaten menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat," demikian Firman.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020