Oleh Ulul Maskuariah
Menurut Muhtar di Banjarmasin pada "coffe morning" di Aula Abdi Persada Provinsi Kalsel, Rabu, berdasarkan peraturan menteri keuangan RI nomer 54/PMK.07/2014 tanggal 17 Maret 2014 menetapkan peta kapasitas fiskal daerah.
Indeks fiskal daerah, kata Muhtar, berdasarkan provinsi terdapat dua provinsi dengan kapasitas fiskal sangat tinggi, yaitu Jakarta dan Kalimantan Timur, berikutnya delapan provinsi kategori tinggi termasuk Kalsel dan kategori sedang enam provinsi dan rendah 17 provinsi.
Ia menegaskan bahwa kapasitas fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum APBD, tidak termasuk dana DAK dan dana darurat.
Peta kapasitas fiskal tersebut dapat digunakan, antara lain sebagai pengusulan pemerintah daerah sebagai penerima daerah, penilaian atas usulan pinjaman daerah, penentuan besaran dana pendamping, jika dipersyaratkan, dan atau hal lain yang diatur secara khusus dalam aturan perundangan-undangan.
"Selain provinsi, Kementerian Keuangan juga menetapkan kapasitas fiskal kabupaten dan kota di Kalsel," katanya.
Khusus Kalsel, kata dia, terdapat lima kabupaten dan kota yang memiliki kapasitas fiskal sangat tinggi, yaitu Balangan, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin, dan KOtabaru.
Kelima daerah tersebut merupakan kabupaten penghasil tambang batu bara yang relatif cukup besar di Kalimantan Selatan.
Selanjutnya, terdapat lima kabupaten yang masuk kapasitas fiskal tinggi, yaitu Kabupaten Banjar, Tabalong, Banjarbaru, Hulu Sungai Utara, dan Hulu Sungai Selatan (HSS) serta tiga kabupaten lainnya masuk kategori sedang.
Ketiga kabupaten tersebut adalah Kabupaten Barito Kuala, Hulu Sungai Tengah, dan Kota Banjarmasin.
Menurut dia, makin tinggi kapasitas fiskal suatu daerah, tingkat kesejahteraan dan pertumbuhan ekonominya juga akan lebih baik.
Namun, lanjut dia, harus diwaspadai, makin membaiknya pertumbuhan ekonomi, biasanya juga akan diiringi dengan semakin dalamnya perbedaan jurang kemiskinan. Pasalnya, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin sehingga perlu ada program-program yang mendukung pengentasan masyarakat dari kemiskinan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan Muhtar Salim mengatakan kapasitas fiskal Provinsi Kalimantan Selatan masuk kategori tinggi bersama delapan provinsi lainnya di Indonesia.
Menurut Muhtar di Banjarmasin pada "coffe morning" di Aula Abdi Persada Provinsi Kalsel, Rabu, berdasarkan peraturan menteri keuangan RI nomer 54/PMK.07/2014 tanggal 17 Maret 2014 menetapkan peta kapasitas fiskal daerah.
Indeks fiskal daerah, kata Muhtar, berdasarkan provinsi terdapat dua provinsi dengan kapasitas fiskal sangat tinggi, yaitu Jakarta dan Kalimantan Timur, berikutnya delapan provinsi kategori tinggi termasuk Kalsel dan kategori sedang enam provinsi dan rendah 17 provinsi.
Ia menegaskan bahwa kapasitas fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum APBD, tidak termasuk dana DAK dan dana darurat.
Peta kapasitas fiskal tersebut dapat digunakan, antara lain sebagai pengusulan pemerintah daerah sebagai penerima daerah, penilaian atas usulan pinjaman daerah, penentuan besaran dana pendamping, jika dipersyaratkan, dan atau hal lain yang diatur secara khusus dalam aturan perundangan-undangan.
"Selain provinsi, Kementerian Keuangan juga menetapkan kapasitas fiskal kabupaten dan kota di Kalsel," katanya.
Khusus Kalsel, kata dia, terdapat lima kabupaten dan kota yang memiliki kapasitas fiskal sangat tinggi, yaitu Balangan, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin, dan KOtabaru.
Kelima daerah tersebut merupakan kabupaten penghasil tambang batu bara yang relatif cukup besar di Kalimantan Selatan.
Selanjutnya, terdapat lima kabupaten yang masuk kapasitas fiskal tinggi, yaitu Kabupaten Banjar, Tabalong, Banjarbaru, Hulu Sungai Utara, dan Hulu Sungai Selatan (HSS) serta tiga kabupaten lainnya masuk kategori sedang.
Ketiga kabupaten tersebut adalah Kabupaten Barito Kuala, Hulu Sungai Tengah, dan Kota Banjarmasin.
Menurut dia, makin tinggi kapasitas fiskal suatu daerah, tingkat kesejahteraan dan pertumbuhan ekonominya juga akan lebih baik.
Namun, lanjut dia, harus diwaspadai, makin membaiknya pertumbuhan ekonomi, biasanya juga akan diiringi dengan semakin dalamnya perbedaan jurang kemiskinan. Pasalnya, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin sehingga perlu ada program-program yang mendukung pengentasan masyarakat dari kemiskinan.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014