Oleh Imam Hanafi
Kotabaru, (Antaranews.Kalsel) - Jajaran DPRD Kotabaru, Kalimantan Selatan, meminta PT Perusahaan Listrik Negara memprioritaskan pelayanan pada masyarakat di daerah terpencil, terutama mereka yang selama belum bisa menikmati layanan listrik.
Keinginan tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kotabaru, M Sahlani di Kotabaru Senin, menyikapi rencana PT PLN 2014 menargetkan pemasangan sambungan untuk 15.000 pelanggan baru.
"Kami menyambut baik rencana PLN membuka sambungan baru sekitar 15.000 untuk tahun ini, namun kami berharap agar lebih diprioritaskan di daerah-daerah terpencil kecamatan di kepulauan seperti Pamukan dan sekitarnya," ujar M Sahlani.
Dikatakan bahwa beberapa hari lalu sejumlah warga di Kecamatan Pamukan Utara menuntut PLN membangun jaringan bagi masyarakat yang ada di daerah perbatasan Kotabaru, Kalsel, dengan Kabupaten Paser, Kaltim.
Menurut pengakuan warga setempat, lebih dari separuh dari jumlah masyarakat di Pamukan Utara hingga saat ini belum bisa menikmati layanan listrik dari PT PLN, mereka hanya menikmati lampu yang hasil swadaya masyarakat, bahkan masih menggunakan lampu teplok.
Sahlani memahami kendala yang dialami PLN terkait lokasi yang terisolir dan letak yang terpencil, namun sebut dia, jika PLN berkomitmen untuk membangun jaringan, maka pemerintah daerah (Pemda) juga tidak akan tinggal diam, siap mendukung dengan cara sharing beban.
Demi kepentingan masyarakat, dewan dan Pemda akan bahu membahu mendukung PLN untuk membangun jaringan di daerah Pamukan dan sekitarnya. Sebab jika membanding dengan penggunaan listrik tenaga surya (solar cell) itu bukan solusi terbaik, katanya.
"Dalam hitung-hitungan, penggunaan solar cell secara kolektif artinya untuk kapasitas besar, biaya perawatan jauh lebih tinggi disbanding dengan jaringan kabel. Oleh sebab itu, kami mendorong agar PLN menambah jaringan yang sekarang sudah sampai di Pamukan Barat, jadi tinggal melanjutkan lagi," ujarnya seraya menyebut 50 persen lebih warga di kecamatan tersebut belum merasakan fasilitas listrik dari PLN.
Sementara Desty, warga Desa Sebangau Kecamatan Pamukan Utara mengaku selama ini menikmati penerangan listrik hanya malam hari, itupun kalau tidak ada pemadaman akibat masalah teknis.
"Tapi setengah bulan ini dalam masa percobaan, aliran listrik bisa dinikmati warga Bakau 24 jam, meski sekarang baru berlaku untuk hari Jumat dan Minggu," ujar Desty seraya berharap agar pemberlakuan itu bisa terus menerus sehingga tidak hanya malam hari saja bisa menyaksikan siaran televisi.
Sebelumnya, General Manager PT PLN Cabang Kotabaru, Basuki Rahman menyebut sebanyak 171 desa atau sekitar 63,68 persen dari 201 desa/kelurahan di Kabupaten Kotabaru, sudah mendapatkan layanan listrik dari PLN.
"Desa-desa yang belum mendapatkan layanan lsitrik dari PLN, terpaksa menggunakan listrik yang dikelola swadaya masyarakat atau swasta, biayanyamemang cukup tinggi dan memberatkan masyarakat," katanya.
Rumah tangga di 171 desa/kelurahan di Kotabaru yang sudah mendapatkan layanan listrik sekitar 45.611 atau sekitar 56,81 persen. Sisanya, kata Basuki, sekitar 43.39 persen masih belum terlayani PLN, tidak menutup kemungkinan mereka mendapatkan layanan lsitrik yang dikelola swasta atau bahkan masih menggunakan lampu teplok.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Kotabaru, (Antaranews.Kalsel) - Jajaran DPRD Kotabaru, Kalimantan Selatan, meminta PT Perusahaan Listrik Negara memprioritaskan pelayanan pada masyarakat di daerah terpencil, terutama mereka yang selama belum bisa menikmati layanan listrik.
Keinginan tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kotabaru, M Sahlani di Kotabaru Senin, menyikapi rencana PT PLN 2014 menargetkan pemasangan sambungan untuk 15.000 pelanggan baru.
"Kami menyambut baik rencana PLN membuka sambungan baru sekitar 15.000 untuk tahun ini, namun kami berharap agar lebih diprioritaskan di daerah-daerah terpencil kecamatan di kepulauan seperti Pamukan dan sekitarnya," ujar M Sahlani.
Dikatakan bahwa beberapa hari lalu sejumlah warga di Kecamatan Pamukan Utara menuntut PLN membangun jaringan bagi masyarakat yang ada di daerah perbatasan Kotabaru, Kalsel, dengan Kabupaten Paser, Kaltim.
Menurut pengakuan warga setempat, lebih dari separuh dari jumlah masyarakat di Pamukan Utara hingga saat ini belum bisa menikmati layanan listrik dari PT PLN, mereka hanya menikmati lampu yang hasil swadaya masyarakat, bahkan masih menggunakan lampu teplok.
Sahlani memahami kendala yang dialami PLN terkait lokasi yang terisolir dan letak yang terpencil, namun sebut dia, jika PLN berkomitmen untuk membangun jaringan, maka pemerintah daerah (Pemda) juga tidak akan tinggal diam, siap mendukung dengan cara sharing beban.
Demi kepentingan masyarakat, dewan dan Pemda akan bahu membahu mendukung PLN untuk membangun jaringan di daerah Pamukan dan sekitarnya. Sebab jika membanding dengan penggunaan listrik tenaga surya (solar cell) itu bukan solusi terbaik, katanya.
"Dalam hitung-hitungan, penggunaan solar cell secara kolektif artinya untuk kapasitas besar, biaya perawatan jauh lebih tinggi disbanding dengan jaringan kabel. Oleh sebab itu, kami mendorong agar PLN menambah jaringan yang sekarang sudah sampai di Pamukan Barat, jadi tinggal melanjutkan lagi," ujarnya seraya menyebut 50 persen lebih warga di kecamatan tersebut belum merasakan fasilitas listrik dari PLN.
Sementara Desty, warga Desa Sebangau Kecamatan Pamukan Utara mengaku selama ini menikmati penerangan listrik hanya malam hari, itupun kalau tidak ada pemadaman akibat masalah teknis.
"Tapi setengah bulan ini dalam masa percobaan, aliran listrik bisa dinikmati warga Bakau 24 jam, meski sekarang baru berlaku untuk hari Jumat dan Minggu," ujar Desty seraya berharap agar pemberlakuan itu bisa terus menerus sehingga tidak hanya malam hari saja bisa menyaksikan siaran televisi.
Sebelumnya, General Manager PT PLN Cabang Kotabaru, Basuki Rahman menyebut sebanyak 171 desa atau sekitar 63,68 persen dari 201 desa/kelurahan di Kabupaten Kotabaru, sudah mendapatkan layanan listrik dari PLN.
"Desa-desa yang belum mendapatkan layanan lsitrik dari PLN, terpaksa menggunakan listrik yang dikelola swadaya masyarakat atau swasta, biayanyamemang cukup tinggi dan memberatkan masyarakat," katanya.
Rumah tangga di 171 desa/kelurahan di Kotabaru yang sudah mendapatkan layanan listrik sekitar 45.611 atau sekitar 56,81 persen. Sisanya, kata Basuki, sekitar 43.39 persen masih belum terlayani PLN, tidak menutup kemungkinan mereka mendapatkan layanan lsitrik yang dikelola swasta atau bahkan masih menggunakan lampu teplok.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014