Oleh Syamsuddin Hasan
Banjarmasin, (Antaranews.Kalsel) - Wakil Ketua Komisi IV bidang kesra DPRD Kalimantan Selatan H Budiman Mustafa menyatakan, tamatan Sekolah Menengah tingkat Atas (SMA) di Kabupaten Tapin perlu perhatian.
"Karena tamatan SMA di Tapin, Kalsel itu sebagian besar tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi," ungkapnya di Banjarmasin, Senin, dari hasil kunjungan kerja ke kabupaten tersebut belum lama ini.
Sebagai contoh tamatan SMA Negeri-1 Rantau, ibu kota Tapin (117 km utara Banjarmasin), menurut informasi Dinas Pendidikan (Disdik) kabupaten setempat, hanya sekitar 40 persen yang melanjutkan pendidikan, lanjutnya.
"Nah kalau lulusan SMAN-1 Rantau yang merupakan sekolah favorit di Tapin itu sebagian besar atau sekitar 60 persen tak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mungkin apalagi SMA di kabupaten tersebut," ujarnya.
Karenanya pula, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi pendidikan itu kembali berharap, agar kebijakan pemerintah daerah daerah dalam hal ini Disdik, untuk menyeimbangkan jumlah sekolah menengah umum (SMU) dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terus berlanjut.
Sebab dengan ketersediaan SMK, menurut dia, lulusan/tamatan sekolah tersebut, relatif memiliki keterampilan dan keahlian, sehingga tidak menjadi masalah mendasar bila mereka tak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
"Dulu kan ada program Disdik Kalsel untuk menyeimbangkan antara SMU dan SMK berbanding 50 persen : 50 persen. Kita belum mengetahui sampai sejauh mana realisasinya," lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
"Memang kita tahu, untuk mendirikan SMK atau mengubah SMA menjadi SMK, bukan hal yang mudah, karena selain memerlukan ketersediaan sarana dan prasarana, juga tenaga pengajar yang memiliki komptensi," demikian Budiman.
Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Disdik Kalsel Ngadimun menyatakan, program menyeimbangkan jumlah SMA dan SMK di provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota itu terus berlanjut.
"Sementara belum terpenuhinya keseimbangan jumlah SMA dan SMK, kan tamatan /lulusan SMU yang tak bisa melanjutkan dapat menambah keterampilan dan keahlian melalui kursus-kursus yang juga menjadi pembinaan Disdik," ujarnya usai mengikuti rapat di DPRD Kalsel.
Sebagai contoh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang merupakan pendidikan non formal, namun cukup menunjang bagi mereka yang mau belajar keterampilan dan keahlian sebagai bekal hidup mereka, demikian Ngadimun.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Banjarmasin, (Antaranews.Kalsel) - Wakil Ketua Komisi IV bidang kesra DPRD Kalimantan Selatan H Budiman Mustafa menyatakan, tamatan Sekolah Menengah tingkat Atas (SMA) di Kabupaten Tapin perlu perhatian.
"Karena tamatan SMA di Tapin, Kalsel itu sebagian besar tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi," ungkapnya di Banjarmasin, Senin, dari hasil kunjungan kerja ke kabupaten tersebut belum lama ini.
Sebagai contoh tamatan SMA Negeri-1 Rantau, ibu kota Tapin (117 km utara Banjarmasin), menurut informasi Dinas Pendidikan (Disdik) kabupaten setempat, hanya sekitar 40 persen yang melanjutkan pendidikan, lanjutnya.
"Nah kalau lulusan SMAN-1 Rantau yang merupakan sekolah favorit di Tapin itu sebagian besar atau sekitar 60 persen tak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mungkin apalagi SMA di kabupaten tersebut," ujarnya.
Karenanya pula, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi pendidikan itu kembali berharap, agar kebijakan pemerintah daerah daerah dalam hal ini Disdik, untuk menyeimbangkan jumlah sekolah menengah umum (SMU) dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terus berlanjut.
Sebab dengan ketersediaan SMK, menurut dia, lulusan/tamatan sekolah tersebut, relatif memiliki keterampilan dan keahlian, sehingga tidak menjadi masalah mendasar bila mereka tak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
"Dulu kan ada program Disdik Kalsel untuk menyeimbangkan antara SMU dan SMK berbanding 50 persen : 50 persen. Kita belum mengetahui sampai sejauh mana realisasinya," lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
"Memang kita tahu, untuk mendirikan SMK atau mengubah SMA menjadi SMK, bukan hal yang mudah, karena selain memerlukan ketersediaan sarana dan prasarana, juga tenaga pengajar yang memiliki komptensi," demikian Budiman.
Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Disdik Kalsel Ngadimun menyatakan, program menyeimbangkan jumlah SMA dan SMK di provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota itu terus berlanjut.
"Sementara belum terpenuhinya keseimbangan jumlah SMA dan SMK, kan tamatan /lulusan SMU yang tak bisa melanjutkan dapat menambah keterampilan dan keahlian melalui kursus-kursus yang juga menjadi pembinaan Disdik," ujarnya usai mengikuti rapat di DPRD Kalsel.
Sebagai contoh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang merupakan pendidikan non formal, namun cukup menunjang bagi mereka yang mau belajar keterampilan dan keahlian sebagai bekal hidup mereka, demikian Ngadimun.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014