Oleh Ulul Maskuriah
Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Kalimantan Selatan, Hermansyah Manaf, di Banjarmasin, Senin, mengatakan melalui forum tersebut, diharapkan mampu mendeteksi ancaman dan gangguan terorisme secara optimal.
"Melalui forum tersebut, kita juga ingin meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap berbagai kemungkinan gangguan stabilitas keamanan sejak dini," katanya.
Menurut Herman, forum yang sekarang sudah terbentuk di 13 kabupaten/kota se Kalsel, bahkan tingkat kecamatan itu, dirancang agar bisa memberikan informasi yang lebih cepat, terkait berbagai hal yang terjadi di masyarakat, sehingga bisa dilakukan pencegahan dini.
Menurut Herman, yang juga Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalsel ini, upaya tersebut juga sebagai antisipasi, karena diyakini saat ini tidak ada daerah yang dinyatakan 100 persen bebas ancaman aksi teroris dan gangguan ketertiban masyarakat.
"Dari pertemuan kami dengan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Teroris) beberapa hari lalu di Jakarta, dapat disimpulkan tidak ada daerah yang aman teroris, jadi semua harus waspada," katanya.
Bahkan, tambah dia, insiden seperti penemuan senjata rakitan dan aksi perampokan toko yang beberapa kali terjadi, patut dijadikan indikasi adanya ancaman terorisme, dan itu perlu kewaspadaan bersama.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama aparat keamanan telah memetakan berbagai potensi konflik yang mungkin sengaja dimunculkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab pada saat pelaksanaan maupun proses Pemilihan Umum pada April 2014.
Berdasarkan hasil analisis dan pemetaan, sedikitnya terdapat 50 potensi konflik di Kalimantan Selatan yang harus diwaspadai oleh seluruh pihak, mulai dari masyarakat hingga aparat keamanan.
Potensi konflik tersebut antara lain, adalah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, baik di daerah perkotaan hingga perdesaan, seperti pencurian, perampokan dan lainnya.
Selain itu, juga potensi adanya masalah perbatasan yang belum bisa dituntaskan, juga sengketa lahan perkebunan maupun perusahaan antara masyarakat dengan perusahaan.
Potensi-potensi tersebut, harus selalu diwaspadai oleh semua pihak, sehingga tidak benar-benar menjadi kericuhan, terutama pada saat pelaksanaan Pemilu mendatang.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Selatan membentuk forum koordinasi pencegahan terorisme pada 13 kabupaten dan kota, bahkan hingga kecamatan.
Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Kalimantan Selatan, Hermansyah Manaf, di Banjarmasin, Senin, mengatakan melalui forum tersebut, diharapkan mampu mendeteksi ancaman dan gangguan terorisme secara optimal.
"Melalui forum tersebut, kita juga ingin meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap berbagai kemungkinan gangguan stabilitas keamanan sejak dini," katanya.
Menurut Herman, forum yang sekarang sudah terbentuk di 13 kabupaten/kota se Kalsel, bahkan tingkat kecamatan itu, dirancang agar bisa memberikan informasi yang lebih cepat, terkait berbagai hal yang terjadi di masyarakat, sehingga bisa dilakukan pencegahan dini.
Menurut Herman, yang juga Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalsel ini, upaya tersebut juga sebagai antisipasi, karena diyakini saat ini tidak ada daerah yang dinyatakan 100 persen bebas ancaman aksi teroris dan gangguan ketertiban masyarakat.
"Dari pertemuan kami dengan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Teroris) beberapa hari lalu di Jakarta, dapat disimpulkan tidak ada daerah yang aman teroris, jadi semua harus waspada," katanya.
Bahkan, tambah dia, insiden seperti penemuan senjata rakitan dan aksi perampokan toko yang beberapa kali terjadi, patut dijadikan indikasi adanya ancaman terorisme, dan itu perlu kewaspadaan bersama.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama aparat keamanan telah memetakan berbagai potensi konflik yang mungkin sengaja dimunculkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab pada saat pelaksanaan maupun proses Pemilihan Umum pada April 2014.
Berdasarkan hasil analisis dan pemetaan, sedikitnya terdapat 50 potensi konflik di Kalimantan Selatan yang harus diwaspadai oleh seluruh pihak, mulai dari masyarakat hingga aparat keamanan.
Potensi konflik tersebut antara lain, adalah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, baik di daerah perkotaan hingga perdesaan, seperti pencurian, perampokan dan lainnya.
Selain itu, juga potensi adanya masalah perbatasan yang belum bisa dituntaskan, juga sengketa lahan perkebunan maupun perusahaan antara masyarakat dengan perusahaan.
Potensi-potensi tersebut, harus selalu diwaspadai oleh semua pihak, sehingga tidak benar-benar menjadi kericuhan, terutama pada saat pelaksanaan Pemilu mendatang.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014