Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Tabalong menggelar rapat kerja dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terkait realisasi kegiatan 2019 dan rencana kerja 2020.
Dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi III Supoyo sejumlah anggota dewan menyoroti soal minimnya dana operasional Unit Penanggulangan Bencana Swadaya (UPBS) serta sarana dan prasarananya.
"Selama ini saya lihat anggota UPBS harus mencari dana sendiri untuk biaya operasional,"ungkap satu anggota Komisi III Dahli.
Padahal anggota UPBS jadi ujung tombak dalam penanganan berbagai bencana seperti banjir dan kebakaran.
Hal senada juga dilontarkan Noor Farida selain perlu dukungan dana operasional sarana penunjang seperti mobil ambulans serta perlengkapannya juga harus diperhatikan.
"Sarana penunjang harusnya diutamakan agar penanganan dini bencana bisa dilakukan," ungkap wakil rakyat dari Partai Gerindra.
Foto Antaranews.Kalsel/herlina lasmianti (Herlina Lasmianti)
Pelaksana Tugas Kepala BPBD Kabupaten Tabalong Mahyuni mengakui dana operasional untuk UPBS masih minim.
Bahkan dari 43 UPBS yang terdata saat ini baru 23 UPBS yang mendapat dukungan dana operasional dari APBD.
"Selain dana servis kita juga mengalokasikan uang konsumsi dan honor petugas UPBS," jelas Mahyuni.
Sementara itu dalam laporan realisasi kegiatan BPBD tahun anggaran 2019 mencapai Rp5,7 miliar dari pagu Rp6,4 miliar.
Sedangkan untuk realisasi pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bencana mencapai 86,01 persen atau Rp896,2 juta dari pagu Rp1,04 miliar.
