Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhammad Syaripudin menanggalkan positif rencana penarikan Sekretaris Desa atau Sekdes yang PNS ke pemerintah kabupaten (Pemkab).
"Menurut saya, rencana penarikan Sekdes yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke Pemkab suatu hal positif," tegas Bang Dhin (sapaan akrab terhadap Muhammad Syaripudin tersebut) di Banjarmasin, Sabtu.
Penarikan Sekdes yang PNS itu ke Pemkab, menurut mantan anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Tambu), Kalsel tersebut, merupakan peluang atau kesempatan bagi anak-anak muda yang berbakat serta berkemampuan berkiprah dalam pemerintahan desa.
"Jadi tinggal sejauh mana kemauan anak-anak muda tersebut, yang sudah barang tentu ditopang oleh bakat dan kemampuan agar bisa eksis," ujar Bang Dhin yang juga Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kalsel.
Rencana penarikan Sekdes yang berstatus PNS ke Pemkab tersebut mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.
"Karena berdasarkan PP 18/2016 itu mengharuskan jabatan sekretaris desa tidak boleh lagi dipegang PNS," lanjut wakil rakyat yang bergelar sarjana ekonomi asal daerah pemilihan (dapil) Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Tanbu tersebut.
"Oleh sebab itu, pada saatnya mau tidak mau hal tersebut (penarikan Sekdes PNS ke Pemkab) pasti terjadi. Jadi tinggal anak-anak muda di desa setempat mempersiapkan diri kalau mau berkarir atau mengabdi melalui pemerintahan desa," demikian Bang Dhin.
Di Kalsel sendiri yang luas wilayahnya sekitar 3,7 juta hektare dan kini berpenduduk lebih empat juta jiwa, selain terdapat dua pemerintah kota (Pemkot), juga ada 11 Pemkab yang tentu pula mempunyai banyak desa.
Beberapa Pemkab di Kalsel tersebut yaitu Kabupaten Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Tengah (HST), Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan, dan Kabupaten Tabalong yang berbatasan Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Tengah (Kalteng).
Kemudian Kabupaten Barito Kuala (Batola) berbatasan Kalteng, Tanah Laut (Tala), Tanbu, dan d atau kabupaten paling timur Kalsel yang berbatasan dengan Kaltim, Laut Sulawesi serta Selat Makassar.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
"Menurut saya, rencana penarikan Sekdes yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke Pemkab suatu hal positif," tegas Bang Dhin (sapaan akrab terhadap Muhammad Syaripudin tersebut) di Banjarmasin, Sabtu.
Penarikan Sekdes yang PNS itu ke Pemkab, menurut mantan anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Tambu), Kalsel tersebut, merupakan peluang atau kesempatan bagi anak-anak muda yang berbakat serta berkemampuan berkiprah dalam pemerintahan desa.
"Jadi tinggal sejauh mana kemauan anak-anak muda tersebut, yang sudah barang tentu ditopang oleh bakat dan kemampuan agar bisa eksis," ujar Bang Dhin yang juga Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kalsel.
Rencana penarikan Sekdes yang berstatus PNS ke Pemkab tersebut mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.
"Karena berdasarkan PP 18/2016 itu mengharuskan jabatan sekretaris desa tidak boleh lagi dipegang PNS," lanjut wakil rakyat yang bergelar sarjana ekonomi asal daerah pemilihan (dapil) Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Tanbu tersebut.
"Oleh sebab itu, pada saatnya mau tidak mau hal tersebut (penarikan Sekdes PNS ke Pemkab) pasti terjadi. Jadi tinggal anak-anak muda di desa setempat mempersiapkan diri kalau mau berkarir atau mengabdi melalui pemerintahan desa," demikian Bang Dhin.
Di Kalsel sendiri yang luas wilayahnya sekitar 3,7 juta hektare dan kini berpenduduk lebih empat juta jiwa, selain terdapat dua pemerintah kota (Pemkot), juga ada 11 Pemkab yang tentu pula mempunyai banyak desa.
Beberapa Pemkab di Kalsel tersebut yaitu Kabupaten Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Tengah (HST), Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan, dan Kabupaten Tabalong yang berbatasan Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Tengah (Kalteng).
Kemudian Kabupaten Barito Kuala (Batola) berbatasan Kalteng, Tanah Laut (Tala), Tanbu, dan d atau kabupaten paling timur Kalsel yang berbatasan dengan Kaltim, Laut Sulawesi serta Selat Makassar.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020