Oleh Syamsuddin Hasan
Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Ketua DPRD Kalimantan Selatan Kolonel Inf (Purn) Nasib Alamsyah menyatakan, kuota gas elpiji bersubsidi untuk provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota tersebut, tidak jelas.
"Ketidakjelasan kuota itulah menjadi salah satu penyebab kelangkaan dan lonjakan harga gas elpiji di Kalsel," tandas pensiunan perwira menengah TNI-AD itu, di Banjarmasin, Jumat.
Oleh sebab itu pula, jangan heran jika terjadi kelangkaan dan lonjakan harga, karena kuota gas elpiji ukuran tiga kilogram atau bersubsidi tersebut tidak jelas, lanjutnya.
Sementara Pertamina hanya menyalurkan bahan bakar rumah tangga bersubsidi tersebut sesuai data warga yang mengalami konversi minyak tanah ke gas elpiji, bukan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.
Sedangkan daerah di Kalsel yang mengalami konversi mitan ke gas elpiji, baru sembilan kabupaten/kota, dan itupun belum semua terealisasi, ungkap Nasib yang mencalonkan anggota DPD-RI asal provinsi tersebut.
Padahal semua maklum dan tampaknya bukan rahasia, lanjut mantan Komandan Korem Bone, Sulawesi Selatan itu, gas elpiji subsidi juga digunakan masyarakat yang belum mengalami konversi.
"Karena persoalan itulah, sehingga terjadi kebocoran, yang berdampak berkurangnya pasokan untuk kebutuhan masyarakat di daerah yang sudah dikonversi, terutama di Banjarmasin," lanjutnya.
Alumnus Akademi Militer Nasional tahun 1973 itu memperkirakan, kelangkaan dan lonjakan harga gas elpiji ukuran tiga kilogram akan terulang, jika tidak dilakukan pendataan kembali.
Untuk itu, ia menyarankan, pemerintah provinsi (Pemprov) harus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) se-Kalsel, melakukan pendataan jumlah warga yang menggunakan gas elpiji, termasuk usaha lain.
"Jadi bisa diusulkan kepada Pertamina dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menambah kuota gas elpiji subsidi di wilayah Kalsel, yang kini berpenduduk mencapai 3,6 juta jiwa," tambah calon anggota DPD RI tersebut.
Menuruti dia, jika kuota gas elpiji subsidi yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan riil masyarakat, termasuk di daerah yang belum mengalami konversi, maka kelangkaan dan lonjakan harga tidak akan terjadi.
"Jika kebutuhan masyarakat terpenuhi, maka tidak akan terjadi kelangkaan dan lonjakan harga gas elpiji ukuran tiga kilogram," lanjut politisi Partai Golkar tersebut.
Selain itu, usulan kuota gas elpiji juga dibarengi dengan permintaan untuk melakukan konversi di seluruh wilayah Kalsel, sehingga tidak terjadi kebocoran, seperti terjadi beberapa waktu belakangan.
"Karena, di daerah yang belum mengalami konversi, juga ditemui tabung gas elpiji ukuran tiga kilogram. Karena pula patut dipertanyakan, dari mana mereka mendapatkan gas elpiji bersubsidi tersebut," demikian Nasib Alamsyah.
Sejumlah kabupaten/kota di Kalsel yang mengalami konversi minyak tanah ke gas elpiji sejak sekitar dua tahun lalu, yaitu Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Balangan.
Kemudian menjelang akhir 2013 yang mengalami konversi Kabupaten Barito Kuala (Batola), Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Tengah (HST) dan Kabupaten Tabalong.
Selebihnya yang diharapkan konversi tahun 2014, yaitu Kabupata Hulu Sungai Utara (HSU), Tanah Laut (Tala), Tanah Bumbu (Tanbu) dan Kabupaten Kotabaru.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Ketua DPRD Kalimantan Selatan Kolonel Inf (Purn) Nasib Alamsyah menyatakan, kuota gas elpiji bersubsidi untuk provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota tersebut, tidak jelas.
"Ketidakjelasan kuota itulah menjadi salah satu penyebab kelangkaan dan lonjakan harga gas elpiji di Kalsel," tandas pensiunan perwira menengah TNI-AD itu, di Banjarmasin, Jumat.
Oleh sebab itu pula, jangan heran jika terjadi kelangkaan dan lonjakan harga, karena kuota gas elpiji ukuran tiga kilogram atau bersubsidi tersebut tidak jelas, lanjutnya.
Sementara Pertamina hanya menyalurkan bahan bakar rumah tangga bersubsidi tersebut sesuai data warga yang mengalami konversi minyak tanah ke gas elpiji, bukan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.
Sedangkan daerah di Kalsel yang mengalami konversi mitan ke gas elpiji, baru sembilan kabupaten/kota, dan itupun belum semua terealisasi, ungkap Nasib yang mencalonkan anggota DPD-RI asal provinsi tersebut.
Padahal semua maklum dan tampaknya bukan rahasia, lanjut mantan Komandan Korem Bone, Sulawesi Selatan itu, gas elpiji subsidi juga digunakan masyarakat yang belum mengalami konversi.
"Karena persoalan itulah, sehingga terjadi kebocoran, yang berdampak berkurangnya pasokan untuk kebutuhan masyarakat di daerah yang sudah dikonversi, terutama di Banjarmasin," lanjutnya.
Alumnus Akademi Militer Nasional tahun 1973 itu memperkirakan, kelangkaan dan lonjakan harga gas elpiji ukuran tiga kilogram akan terulang, jika tidak dilakukan pendataan kembali.
Untuk itu, ia menyarankan, pemerintah provinsi (Pemprov) harus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) se-Kalsel, melakukan pendataan jumlah warga yang menggunakan gas elpiji, termasuk usaha lain.
"Jadi bisa diusulkan kepada Pertamina dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menambah kuota gas elpiji subsidi di wilayah Kalsel, yang kini berpenduduk mencapai 3,6 juta jiwa," tambah calon anggota DPD RI tersebut.
Menuruti dia, jika kuota gas elpiji subsidi yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan riil masyarakat, termasuk di daerah yang belum mengalami konversi, maka kelangkaan dan lonjakan harga tidak akan terjadi.
"Jika kebutuhan masyarakat terpenuhi, maka tidak akan terjadi kelangkaan dan lonjakan harga gas elpiji ukuran tiga kilogram," lanjut politisi Partai Golkar tersebut.
Selain itu, usulan kuota gas elpiji juga dibarengi dengan permintaan untuk melakukan konversi di seluruh wilayah Kalsel, sehingga tidak terjadi kebocoran, seperti terjadi beberapa waktu belakangan.
"Karena, di daerah yang belum mengalami konversi, juga ditemui tabung gas elpiji ukuran tiga kilogram. Karena pula patut dipertanyakan, dari mana mereka mendapatkan gas elpiji bersubsidi tersebut," demikian Nasib Alamsyah.
Sejumlah kabupaten/kota di Kalsel yang mengalami konversi minyak tanah ke gas elpiji sejak sekitar dua tahun lalu, yaitu Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Balangan.
Kemudian menjelang akhir 2013 yang mengalami konversi Kabupaten Barito Kuala (Batola), Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Tengah (HST) dan Kabupaten Tabalong.
Selebihnya yang diharapkan konversi tahun 2014, yaitu Kabupata Hulu Sungai Utara (HSU), Tanah Laut (Tala), Tanah Bumbu (Tanbu) dan Kabupaten Kotabaru.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014