Ketua Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) HM Lutfi Saifuddin mengharapkan, walau peniadaan Ujian Nasional (UN) tahun ini, namun tetap harus menjaga mutu pendidikan atau keluaran sekolah tersebut.
"Pada prinsipnya kita bisa memaklumi terhadap kebijakan meniadakan UN, sebab waktu pelaksanaannya tidak memungkinkan karena dalam suasana mewabah virus Corona atau Covid-19," ujarnya menjawab Antara Kalsel di Banjarmasin, Rabu.
"Namun tentunya kita bersama menginginkan mutu anak didik keluaran sekolah tersebut tidak kalah atau minimal sama dengan hasil UN," lanjut Ketua Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi pendidikan itu.
Oleh karena itu pula, sekolah-sekolah akan meluluskan anak didiknya agar betul-betul memperhatikan proses belajar mengajar, dan jika memungkinkan lebih meningkat lagi.
Begitu pula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat selaku pembina sekolah-sekolah harus melakukan pembinaan lebih intens lagi agar mutu keluaran sekolah jangan sampai menurun dari hasil UN, pinta wakil rakyat dari Partai Gerindra tersebut
Hal lain yang tidak kalah penting, walau tanpa UN yang menjadi salah satu tolok ukur hasil kependidikan tersebut, secara khusus pula keluaran sekolah di Kalsel bisa bersaing dengan daerah atau provinsi lain, lanjutnya.
"Daya saing tersebut antara lain terlihat ketika keluaran sekolah banyak yang berhasil melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi," ujar anggota DPRD Kalsel dua periode itu.
"Demikian pula halnya ketika mencari atau membuka lapangan kerja keluaran sekolah di Kalsel , terdiri atas 13 kabupaten/kota juga relatif tidak terlalu bermasalah," demikian Lutfi.
Sebelumnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia dalam rapat bersama dengan DPR RI atau Komisi yang membidangi pendidikan bersepakat meniadakan UN tahun ini.
Pasalnya waktu pelaksanaan UN, baik untuk Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) ataupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih dalam suasana mewabah Covid-19.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
"Pada prinsipnya kita bisa memaklumi terhadap kebijakan meniadakan UN, sebab waktu pelaksanaannya tidak memungkinkan karena dalam suasana mewabah virus Corona atau Covid-19," ujarnya menjawab Antara Kalsel di Banjarmasin, Rabu.
"Namun tentunya kita bersama menginginkan mutu anak didik keluaran sekolah tersebut tidak kalah atau minimal sama dengan hasil UN," lanjut Ketua Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi pendidikan itu.
Oleh karena itu pula, sekolah-sekolah akan meluluskan anak didiknya agar betul-betul memperhatikan proses belajar mengajar, dan jika memungkinkan lebih meningkat lagi.
Begitu pula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat selaku pembina sekolah-sekolah harus melakukan pembinaan lebih intens lagi agar mutu keluaran sekolah jangan sampai menurun dari hasil UN, pinta wakil rakyat dari Partai Gerindra tersebut
Hal lain yang tidak kalah penting, walau tanpa UN yang menjadi salah satu tolok ukur hasil kependidikan tersebut, secara khusus pula keluaran sekolah di Kalsel bisa bersaing dengan daerah atau provinsi lain, lanjutnya.
"Daya saing tersebut antara lain terlihat ketika keluaran sekolah banyak yang berhasil melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi," ujar anggota DPRD Kalsel dua periode itu.
"Demikian pula halnya ketika mencari atau membuka lapangan kerja keluaran sekolah di Kalsel , terdiri atas 13 kabupaten/kota juga relatif tidak terlalu bermasalah," demikian Lutfi.
Sebelumnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia dalam rapat bersama dengan DPR RI atau Komisi yang membidangi pendidikan bersepakat meniadakan UN tahun ini.
Pasalnya waktu pelaksanaan UN, baik untuk Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) ataupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih dalam suasana mewabah Covid-19.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020