Bupati HST A Chairansyah menghadiri rapat koordinasi (rakor) percepatan penyaluran penggunaan dana desa, yang diselenggarakan Kementrian Dalam Negeri, di Aula Gedung KH Idham Chalid Pemprov Kalsel di Banjarbaru, Selasa (25/2).
Rakor ini membahas percepatan penyaluran dan pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun 2020. Seluruh kepala desa di Provinsi Kalsel dan kepala daerah juga hadir.
Selain itu hadir pula perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa.
Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor mengatakan, tahun ini Provinsi Kalsel mendapat alokasi Dana Desa sebesar 1,5 triliun rupiah.
"Mudah-mudahan tidak ada lagi desa kita yang tertinggal, justru menjadi desa berkembang," ujar Sahbirin Noor.
Acara tersebut diisi paparan Narasumber dari Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, Dr Hari Nurcahya Murni membahas pengarahan dan Keynote "Peran pembinaan dan pengawasan pemerintah dan pemerintah daerah terhadap percepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa tahun 2020".
Chairansyah mengapresiasi rapat kerja ini, karena menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat desa.
"Manfaat Dana Desa sangat luar biasa untuk mensejahterakan masyarakat. Karena itu harus didukung dengan pengelolaan yang baik," kata Chairansyah.
Menurut Chairansyah, Pemkab HST melalui berbagai kesempatan telah memberikan pembinaan pada kepala desa tentang penggunaan Dana Desa.
Ia mengingatkan, para kepala desa di HST agar berhati-hati dan bijak. Dalam pengelolaan dan pengunaannya agar melibatkan aparat terkait.
Chairansyah berpesan, dalam mengambil kebijakan yang bersentuhan langsung dengan Dana Desa, jangan sampai mengesampingkan prioritas pembangunan desa dan usulan yang disampaikan.
"Pergunakan dana desa sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat desa, agar kesejahteraan bisa terwujud. Jangan sampai timbul hal-hal yang tidak diinginkan," tandasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Rakor ini membahas percepatan penyaluran dan pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun 2020. Seluruh kepala desa di Provinsi Kalsel dan kepala daerah juga hadir.
Selain itu hadir pula perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa.
Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor mengatakan, tahun ini Provinsi Kalsel mendapat alokasi Dana Desa sebesar 1,5 triliun rupiah.
"Mudah-mudahan tidak ada lagi desa kita yang tertinggal, justru menjadi desa berkembang," ujar Sahbirin Noor.
Acara tersebut diisi paparan Narasumber dari Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, Dr Hari Nurcahya Murni membahas pengarahan dan Keynote "Peran pembinaan dan pengawasan pemerintah dan pemerintah daerah terhadap percepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa tahun 2020".
Chairansyah mengapresiasi rapat kerja ini, karena menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat desa.
"Manfaat Dana Desa sangat luar biasa untuk mensejahterakan masyarakat. Karena itu harus didukung dengan pengelolaan yang baik," kata Chairansyah.
Menurut Chairansyah, Pemkab HST melalui berbagai kesempatan telah memberikan pembinaan pada kepala desa tentang penggunaan Dana Desa.
Ia mengingatkan, para kepala desa di HST agar berhati-hati dan bijak. Dalam pengelolaan dan pengunaannya agar melibatkan aparat terkait.
Chairansyah berpesan, dalam mengambil kebijakan yang bersentuhan langsung dengan Dana Desa, jangan sampai mengesampingkan prioritas pembangunan desa dan usulan yang disampaikan.
"Pergunakan dana desa sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat desa, agar kesejahteraan bisa terwujud. Jangan sampai timbul hal-hal yang tidak diinginkan," tandasnya.
Editor : Gunawan Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020