Sebanyak 31 persen masyarakat Tapin belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Kepala Kantor BPJS Kesehatan Tapin Herman Prayudi mengatakan sesuai data Dirjen Dukcapil Kemendagri tahun 2019 dari total 187510 jiwa masyarakat Tapin, 58128 jiwanya belum terdaftar sebagai BPJS Kesehatan.
"Beberapa kendala yang membuat masyarakat enggan mendaftar BPJS Kesehatan, yakni kareba keberatan iuran karena adanya naik," ujarnya saat di datangi ke ruang kerjanya, Senin (17/2)
Selain itu, segmentasi perusahaan yang belum mendaftarkan kartawannya secaya total juga menjadi salah satu sebab masih banyaknya warga Tapin gang belum terback up BPJS Kesehatan.
"Total yang terdaftar yakni di BPJS Kesehatan pada per-Januari yakni 17213 jiwa," ujarnya lagi.
Kiat untuk merangkul masyarakat agar bisa bergabung di BPJS Kesehatan, pihaknya terus melakukan sosialisasi ke desa-desa.
"Ini sesuai instruksi Presiden nomer 8 tahun 2017 agar memastikan seluruh pendudukan Indonesia terdaftar program JKN," ujarnya.
Dijelasknnya, dukungan pemerintah dalam mensukseskan salah program setratehis nasional ini sangat penting, hal tersebut sesuai dengan Perpres no 82 tahun 2018.
"Seuai Perpres no 82 tahun 2018 pada pasal 12, bahwa penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta JKN, dapat di daftarkan oleh pemerintah daerah," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Kepala Kantor BPJS Kesehatan Tapin Herman Prayudi mengatakan sesuai data Dirjen Dukcapil Kemendagri tahun 2019 dari total 187510 jiwa masyarakat Tapin, 58128 jiwanya belum terdaftar sebagai BPJS Kesehatan.
"Beberapa kendala yang membuat masyarakat enggan mendaftar BPJS Kesehatan, yakni kareba keberatan iuran karena adanya naik," ujarnya saat di datangi ke ruang kerjanya, Senin (17/2)
Selain itu, segmentasi perusahaan yang belum mendaftarkan kartawannya secaya total juga menjadi salah satu sebab masih banyaknya warga Tapin gang belum terback up BPJS Kesehatan.
"Total yang terdaftar yakni di BPJS Kesehatan pada per-Januari yakni 17213 jiwa," ujarnya lagi.
Kiat untuk merangkul masyarakat agar bisa bergabung di BPJS Kesehatan, pihaknya terus melakukan sosialisasi ke desa-desa.
"Ini sesuai instruksi Presiden nomer 8 tahun 2017 agar memastikan seluruh pendudukan Indonesia terdaftar program JKN," ujarnya.
Dijelasknnya, dukungan pemerintah dalam mensukseskan salah program setratehis nasional ini sangat penting, hal tersebut sesuai dengan Perpres no 82 tahun 2018.
"Seuai Perpres no 82 tahun 2018 pada pasal 12, bahwa penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta JKN, dapat di daftarkan oleh pemerintah daerah," ujarnya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020