Kepala Dinas Sosial Barito Kuala, Kalimantan Selatan Fuad Syeckh mengatakan, bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mulai tahun 2020 beralih  menjadi Program Sembako.

“Yang menggembirakan, nilai bantuan yang semula hanya Rp110 ribu per keluarga penerima manfaat (KPM) per bulan naik menjadi Rp150 ribu per KPM per bulan,”ujar Kadis Sosial Fuad Syekh, saat menjadi Pembina upacara, Senin (10/2).

Menurut dia,  jika pada program BPNT bantuan diberikan kepada penerima hanya 10 kilogram beras dan 1 kilogram telur, namun pada Program Sembako kali ini bantuan ditambah sayur mayur, buah-buahan, kacang-kacangan, tempe, tahun dan lainnya.

“Penambahan bantuan ini sengaja dilakukan dalam upaya mendorong program pencegahan stunting,” katanya.

Terkait adanya Program Sembako, Fuad menjelaskan, di Kabupaten Barito Kuala terdapat 14.500 keluarga penerima dengan jumlah warung atau agen yang menyediakan sembako sebanyak 70 buah.

Selain Program Sembako, sebut Fuad, di Batola juga terdapat bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) yang diperuntukan bagi ibu hamil (bumil), anak usia dini (balita), anak sekolah, dan disabilitas atau lansia.

Khusus untuk bumil dan balita, jelas  dia, sejak tahun 2020 ini bantuan yang diberikan juga terjadi kenaikan dari Rp2,4 juta menjadi Rp3 juta. Sementara jenis bantuan yang diberikan maksimal 4 komponen atau senilai Rp10,8 juta.

“Untuk program PKH ini di Kabupaten Barito Kuala sudah terdapat 9.842 keluarga penerima manfaat,” ucapnya.  

Dalam upaya menjaga keakuratan data penerima manfaat, menurut Fuad, pihak terus menerus melaksanakan verifikasi yang hasilnya memang terjadi perubahan seperti ada yang masuk serta keluar dengan berbagai alasan misalnya dengan kesadaran sendiri, mandiri, karena komponennya tidak ada lagi bagi keluarga yang bersangkutan atau karena sudah tidak miskin lagi (graduasi).

“Terhadap perbaikan data ini setiap desa juga terdapat operator data desa. Tahun 2019 seluruhnya terdapat 100 operator dan rencananya di tahun 2020 ini akan ditambah. Insya Allah sekitar akhir Pebruari nanti kita latih (bimtek) untuk menjaga pengelola data kemiskinan di desa dengan menggunakan aplikasi Siks-NG,”papar Fuad.  

Lelaki ramah itu menyebut, untuk tahun 2020 pihaknya merencanakan melakukan penempelan stiker di rumah keluarga penerima manfaat. Jika pada penempelan ada yang tidak mau atau melakukan pencopotan sendiri maka bantuan akan dilakukan penghentian karena dinilai telah menganggap dirinya mampu.

Selama tahun 2019, papar Fuad, pemerintah telah mengucurkan bantuan program PKH sebesar Rp30,8 miliar. Jumlah ini belum termasuk untuk program BNPT, Program Rumah Tidal Layak Huni, dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang keseluruhannya mencapai Rp50,2 miliar.

Di kesempatan upacara yang dihadiri pejabat eselon II, III, IV, pejabat fungsional tertentu, dan para pelaksana itu, Kadinsos Batola itu juga menyinggung tentang bantuan kelompok usaha bersama (KUBE).

Dia mengatakan, tahun 2020 Batola mendapatkan bantuan 80 KUBE dengan nilai bantuan Rp20 juta per kelompok. Sementara untuk bantuan rumah tidak layak huni Batola akan mendapatkan 100 buah untuk rehab Aladin (Atap, Lantai, dan Dinding) dengan pagu per rumah Rp15 juta.

Di akhir arahannya, Fuad Syekh juga memaparkan tentang rencana kegiatan kemah bakti karang taruna tingkat Provinsi Kalsel yang akan dilaksanakan di Desa Antar Raya Kecamataan Marabahan.  

Dirinya memperkirakan kegiatan tersebut dilaksanakan antara triwulan II dan III atau sekitar bulan-bulan Juni, Juli, dan Agustus tahun 2020.

 

Pewarta: Arianto

Editor : Imam Hanafi


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020