DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam hal ini Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan mempelajari pengolahan air bersih Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Surya Sembada Surabaya, Jawa Timur (Jatim).
"Kita perlu mempelajari pengolahan air bersih PDAM Surya Sembada," ujar anggota Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi di Banjarmasin, sebelum meninjau PDAM milik pemerintah kota (Pemkot) Surabaya itu, Selasa.
"Pasalnya saya punya mertua di Surabaya, sehingga melihat sendiri keadaan air ledeng dari PDAM Surya Sembada tersebut tampak bersi-bening/jernih," ungkap wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) itu.
Sementara air ledeng dari PDAM Bandarmasih milik Pemkot Banjarmasin kawan-kawan wartawan kan tahu sendiri bagaimana keadaannya seperti terlihat belakangan ini, tutur Paman Yani (sapaan akrab lain terhadap Muhammad Yani Helmi).
"Kalau dalam bahasa daerah Banjar Kalsel, 'banyunya ditandakkakan dahulu hanyar jaranih' (airnya diendapkan dahulu baru jernih)," lanjut politikus Partai Golkar yang cukup kritis tersebut.
Oleh sebab itu, dalam kunjungan kerja (kunker) ke Jatim, 10 - 12 Februari 2020, rencananya rombongan Komisi II DPRD Kalsel bukan cuma sekedar dialog, tetapi melihat langsung proses pengolahan air bersih PDAM Surya Sembada Surabaya.
"Dalam kunker atau melakukan studi komparasi ke "Brawijaya" Jatim atau khususnya PDAM Surya Sembada, kami juga mengajak Direksi PDAM Bandarmasih, serta PDAM Intan Banjar," demikian Paman Yani.
PDAM Bandarmasih selain melayani kebutuhan air bagi warga masyarakat "kota seribu sungai" Banjarmasin, juga daerah tetangga, terutama yang mudah terjangkau.
Sedangkan PDAM Intan Banjar yang berkedudukan/berkantor di Banjarbaru (sekitar 35 kilometer utara Banjarmasin) milik pemerintah kabupaten (Pemkab) Banjar dengan cakupan layanan wilayah Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru.
Pada saat bersamaan (10 - 12 Februari 2020, Komisi lain di DPRD Kalsel juga kunker ke luar daerah, ada yang studi komparasi dan ada pula konsultasi sesuai pembidangan masing-masing, seperti Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan, III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur, serta Komisi IV Bidang Kesra.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
"Kita perlu mempelajari pengolahan air bersih PDAM Surya Sembada," ujar anggota Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi di Banjarmasin, sebelum meninjau PDAM milik pemerintah kota (Pemkot) Surabaya itu, Selasa.
"Pasalnya saya punya mertua di Surabaya, sehingga melihat sendiri keadaan air ledeng dari PDAM Surya Sembada tersebut tampak bersi-bening/jernih," ungkap wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) itu.
Sementara air ledeng dari PDAM Bandarmasih milik Pemkot Banjarmasin kawan-kawan wartawan kan tahu sendiri bagaimana keadaannya seperti terlihat belakangan ini, tutur Paman Yani (sapaan akrab lain terhadap Muhammad Yani Helmi).
"Kalau dalam bahasa daerah Banjar Kalsel, 'banyunya ditandakkakan dahulu hanyar jaranih' (airnya diendapkan dahulu baru jernih)," lanjut politikus Partai Golkar yang cukup kritis tersebut.
Oleh sebab itu, dalam kunjungan kerja (kunker) ke Jatim, 10 - 12 Februari 2020, rencananya rombongan Komisi II DPRD Kalsel bukan cuma sekedar dialog, tetapi melihat langsung proses pengolahan air bersih PDAM Surya Sembada Surabaya.
"Dalam kunker atau melakukan studi komparasi ke "Brawijaya" Jatim atau khususnya PDAM Surya Sembada, kami juga mengajak Direksi PDAM Bandarmasih, serta PDAM Intan Banjar," demikian Paman Yani.
PDAM Bandarmasih selain melayani kebutuhan air bagi warga masyarakat "kota seribu sungai" Banjarmasin, juga daerah tetangga, terutama yang mudah terjangkau.
Sedangkan PDAM Intan Banjar yang berkedudukan/berkantor di Banjarbaru (sekitar 35 kilometer utara Banjarmasin) milik pemerintah kabupaten (Pemkab) Banjar dengan cakupan layanan wilayah Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru.
Pada saat bersamaan (10 - 12 Februari 2020, Komisi lain di DPRD Kalsel juga kunker ke luar daerah, ada yang studi komparasi dan ada pula konsultasi sesuai pembidangan masing-masing, seperti Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan, III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur, serta Komisi IV Bidang Kesra.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020