Ketua Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Sahrujani berpendapat, pemerintah provinsi atau Pemprov setempat kemungkinan bisa mencontoh pemerintah daerah Jawa Timur (Jatim) dalam menangani perumahan rakyat.
Pendapat politikus senior Partai Golkar itu menjawab Antara Kalsel di Banjarmasin, Senin sesudah yang bersangkutan menyertai Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) provinsi setempat meninjau penanganan perumahan rakyat di Jatim.
Dalam kunjungan kerja (Kunker) ke "Bumi Brawijaya" Jatim beberapa waktu lalu, Ketua Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi perumahan rakyat mengaku terkesan dengan cara Pemprov tersebut dalam penanganan perumahan rakyat yang kurang layak huni.
Mantan Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalsel itu menerangkan, dalam penanganan perumahan rakyat yang kurang layak huni tersebut, Pemprov Jatim bekerjasama dengan Komando Daerah Militer (Kodam) Brawijaya.
"Namun kerja sama antara Pemprov Jatim dengan Kodam Brawijaya itu melalui satuan atasan militer yaitu Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan menyerahkan pengelolaan anggaran untuk perumahan rakyat di provinsi paling timur Pulau Jawa tersebut," tuturnya.
"Kemudian Panglima TNI menyerahkan penanganan perumahan rakyat yang tidak layak huni di Jatim tersebut kepada Kodam setempat," lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten HSU, Balangan dan Kabupaten Tabalong itu.
Menurut dia, hasil pekerjaan anggota Kodam Brawijaya itu cukup baik/berhasil dalam penanganan perumahan rakyat yang kurang layak huni tersebut.
Pasalnya dari anggaran per unit rumah yang semestinya memerlukan dana Rp10 juta, cukup dengan Rp8 juta, dan hasil cukup baik serta memuaskan, ujarnya.
"Kita Kalsel belum sebagaimana Jatim dalam penanganan perumahan rakyat. Kita berharap, ke depan kalau ada program Pemprov Kalsel dalam penanganan perumahan rakyat kurang layak huni kemungkinan bisa pula mencontoh cara Jatim," sarannya.
"Kan TNI kita, seperti pada TNI-AD banyak juga yang ahli bangunan. Mungkin sementara mereka tidak ke medan perang bisa membantu penanganan perumahan rakyat yang kurang layak huni," demikian Sahrujani.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Pendapat politikus senior Partai Golkar itu menjawab Antara Kalsel di Banjarmasin, Senin sesudah yang bersangkutan menyertai Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) provinsi setempat meninjau penanganan perumahan rakyat di Jatim.
Dalam kunjungan kerja (Kunker) ke "Bumi Brawijaya" Jatim beberapa waktu lalu, Ketua Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi perumahan rakyat mengaku terkesan dengan cara Pemprov tersebut dalam penanganan perumahan rakyat yang kurang layak huni.
Mantan Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalsel itu menerangkan, dalam penanganan perumahan rakyat yang kurang layak huni tersebut, Pemprov Jatim bekerjasama dengan Komando Daerah Militer (Kodam) Brawijaya.
"Namun kerja sama antara Pemprov Jatim dengan Kodam Brawijaya itu melalui satuan atasan militer yaitu Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan menyerahkan pengelolaan anggaran untuk perumahan rakyat di provinsi paling timur Pulau Jawa tersebut," tuturnya.
"Kemudian Panglima TNI menyerahkan penanganan perumahan rakyat yang tidak layak huni di Jatim tersebut kepada Kodam setempat," lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten HSU, Balangan dan Kabupaten Tabalong itu.
Menurut dia, hasil pekerjaan anggota Kodam Brawijaya itu cukup baik/berhasil dalam penanganan perumahan rakyat yang kurang layak huni tersebut.
Pasalnya dari anggaran per unit rumah yang semestinya memerlukan dana Rp10 juta, cukup dengan Rp8 juta, dan hasil cukup baik serta memuaskan, ujarnya.
"Kita Kalsel belum sebagaimana Jatim dalam penanganan perumahan rakyat. Kita berharap, ke depan kalau ada program Pemprov Kalsel dalam penanganan perumahan rakyat kurang layak huni kemungkinan bisa pula mencontoh cara Jatim," sarannya.
"Kan TNI kita, seperti pada TNI-AD banyak juga yang ahli bangunan. Mungkin sementara mereka tidak ke medan perang bisa membantu penanganan perumahan rakyat yang kurang layak huni," demikian Sahrujani.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020