Oleh Syamsuddin Hasan
Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Ketua komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalimantan Selatan H Achmad Bisung menilai, pencatatan aset daerah dikelola perwakilan pemerintah provinsi setempat berkedudukan di Jakarta cukup tertib.
"Dari hasil kunjungan kerja Komisi I DPRD Kalsel ke Perwakilan Pemprov Kalsel di Jakarta memperoleh kesimpulan pengelolaan pencatatan aset daerah yang ada di perwakilan itu, tampaknya sudah tertib," tandasnya, di Banjarmasin, Selasa.
Ia menyebutkan, aset daerah milik Pemprov Kalsel yang ada di perwakilan (Jakarta) itu, secara umum kantor perwakilan, kediaman dinas, dan mess di Jalan Biliton dan Jalan Riau Jakarta Pusat.
Selain itu, mess untuk tempat menginap para pejabat Pemprov Kalsel yang melakukan perjalanan dinas ke Ibu Kota Negara atau pulang perjalanan dinas dari luar provinsi lainnya, yang berada di Rawamangun Jakarta.
Kemudian anjungan Kalsel berupa bangunan "Rumah Banjar" dan segala kelengkapannya, yang ada di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur.
"Ketiga aset utama milik Pemprov Kalsel yang ada di perwakilan (Jakarta) tersebut tercatat dengan baik, dan tidak ada permasalahan," ungkap anggota DPRD dua periode tingkat provinsi tersebut.
"Kita berharap, semua aset daerah milik Pemprov itu, terkelola dan tercatat dengn baik, sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)," tambahnya menjawab Antara Kalsel.
Pasalnya, lanjut politisi senior Partai Demokrat itu, selama aset daerah milik Pemprov belum terkelola atau tertata dengan baik, sesuai SAP, sulit untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
"Oleh sebab itu, kita terus mendorong atau memotivasi Pemprov agar melakukan pencatatan dan penyelesaian masalah aset daerah sebagaimana saran dan rekomendasi dari BPK-RI," demikian Ach Bisung.
Berdasarkan catatan, sejak tahun 2000 atau dalam kurun waktu sepuluh tahun labih, Pemprov Kalsel belum pernah meraih opini WTP, kecuali baru Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK-RI.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013
Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Ketua komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalimantan Selatan H Achmad Bisung menilai, pencatatan aset daerah dikelola perwakilan pemerintah provinsi setempat berkedudukan di Jakarta cukup tertib.
"Dari hasil kunjungan kerja Komisi I DPRD Kalsel ke Perwakilan Pemprov Kalsel di Jakarta memperoleh kesimpulan pengelolaan pencatatan aset daerah yang ada di perwakilan itu, tampaknya sudah tertib," tandasnya, di Banjarmasin, Selasa.
Ia menyebutkan, aset daerah milik Pemprov Kalsel yang ada di perwakilan (Jakarta) itu, secara umum kantor perwakilan, kediaman dinas, dan mess di Jalan Biliton dan Jalan Riau Jakarta Pusat.
Selain itu, mess untuk tempat menginap para pejabat Pemprov Kalsel yang melakukan perjalanan dinas ke Ibu Kota Negara atau pulang perjalanan dinas dari luar provinsi lainnya, yang berada di Rawamangun Jakarta.
Kemudian anjungan Kalsel berupa bangunan "Rumah Banjar" dan segala kelengkapannya, yang ada di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur.
"Ketiga aset utama milik Pemprov Kalsel yang ada di perwakilan (Jakarta) tersebut tercatat dengan baik, dan tidak ada permasalahan," ungkap anggota DPRD dua periode tingkat provinsi tersebut.
"Kita berharap, semua aset daerah milik Pemprov itu, terkelola dan tercatat dengn baik, sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)," tambahnya menjawab Antara Kalsel.
Pasalnya, lanjut politisi senior Partai Demokrat itu, selama aset daerah milik Pemprov belum terkelola atau tertata dengan baik, sesuai SAP, sulit untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
"Oleh sebab itu, kita terus mendorong atau memotivasi Pemprov agar melakukan pencatatan dan penyelesaian masalah aset daerah sebagaimana saran dan rekomendasi dari BPK-RI," demikian Ach Bisung.
Berdasarkan catatan, sejak tahun 2000 atau dalam kurun waktu sepuluh tahun labih, Pemprov Kalsel belum pernah meraih opini WTP, kecuali baru Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK-RI.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013