Bupati Banjar Khalilurrahman meminta kunjungan kerja keluar daerah yang dilakukan dinas dan instansi terkait harus bermanfaat dan hasilnya bisa membawa kemaslahatan demi kepentingan masyarakat.
"Setiap kunker keluar daerah harus menyampaikan hasil kunjungan dan ada yang didapat untuk dipelajari demi kemajuan daerah," ujar bupati dalam arahan didepan pimpinan SOPD saat rakor minggu di Martapura, Senin.
Ia mengatakan, kebijakan yang dilaksanakan pemerintah termasuk kunjungan keluar daerah harus bisa membawa manfaat karena anggaran berasal dari uang rakyat sehingga harus dipertanggungjawabkan.
Pembahasan lain dalam rakor di Aula Barakat Setda Kabupaten Banjar itu diantaranya membahas surat edaran Mendagri tentang pembentukan mekanisme pelaporan gugus perubahan revolusi mental.
Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar diminta koordinasi mengenai masalah itu termasuk akan dilaksanakannya pemilihan umum kepala daerah yang disiapkan dengan pembentukan desk pilkada.
Pembahasan lain terkait peluncuran Mal Pelayanan Publik yang dibahas melalui rapat TKKSD serta soal BPJS, aparat desa wajib membayarnya awal 2020 melalui transaksi non tunai diatas satu juta rupiah.
Rapat koordinasi mingguan tersebut dipimpin Asisten I Pemerintahan dan Kesra Masruri dihadiri bupati yang kemudian memberikan arahan sesuai kebijakan yang dijalankan di masa pemerintahannya ke depan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
"Setiap kunker keluar daerah harus menyampaikan hasil kunjungan dan ada yang didapat untuk dipelajari demi kemajuan daerah," ujar bupati dalam arahan didepan pimpinan SOPD saat rakor minggu di Martapura, Senin.
Ia mengatakan, kebijakan yang dilaksanakan pemerintah termasuk kunjungan keluar daerah harus bisa membawa manfaat karena anggaran berasal dari uang rakyat sehingga harus dipertanggungjawabkan.
Pembahasan lain dalam rakor di Aula Barakat Setda Kabupaten Banjar itu diantaranya membahas surat edaran Mendagri tentang pembentukan mekanisme pelaporan gugus perubahan revolusi mental.
Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar diminta koordinasi mengenai masalah itu termasuk akan dilaksanakannya pemilihan umum kepala daerah yang disiapkan dengan pembentukan desk pilkada.
Pembahasan lain terkait peluncuran Mal Pelayanan Publik yang dibahas melalui rapat TKKSD serta soal BPJS, aparat desa wajib membayarnya awal 2020 melalui transaksi non tunai diatas satu juta rupiah.
Rapat koordinasi mingguan tersebut dipimpin Asisten I Pemerintahan dan Kesra Masruri dihadiri bupati yang kemudian memberikan arahan sesuai kebijakan yang dijalankan di masa pemerintahannya ke depan.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020