Dampak terhadap warga sipil, perekonomian, dan keamanan menjadi pertimbangan utama untuk mengevakuasi WNI dari Timur Tengah, jika ketegangan di kawasan itu tidak kunjung mereda.
Dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri dan perwakilan RI terus memantau perkembangan terakhir situasi keamanan dan politik di Timur Tengah yang kembali memanas pascaterbunuhnya komandan militer Iran dalam serangan udara yang dilancarkan AS di Irak.
“Baik perwakilan maupun pemerintah pusat telah menyiapkan rencana kontingensi dan mengantisipasi segala macam kemungkinan yang terjadi…yang intinya adalah untuk memberikan perlindungan kepada warga negara kita yang tinggal di sana,” kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Judha Nugraha saat ditemui di Jakarta, Jumat (10/1) malam.
Perlindungan menjadi salah satu upaya yang diprioritaskan Kemlu selain diplomasi damai yang terus digaungkan melalui berbagai saluran agar pihak-pihak yang berkonflik dapat sama-sama menahan diri dan mencegah eskalasi terjadi.
Saat ini tercatat 474 WNI berada di Iran, sementara di Irak terdapat 860 WNI.
WNI di Iran didominasi oleh pelajar sedangkan di Irak sebagian besar adalah pekerja profesional.
Selain yang terdaftar secara resmi, Judha mengungkapkan bahwa banyak WNI di Irak bekerja di sektor domestik yang bisa dipastikan tidak melalui jalur prosedural.
Pasalnya, Indonesia telah menutup pengiriman pekerja migran ke Irak melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 206 Tahun 2012 karena alasan keamanan.
“Oleh karena itu, kami sangat mendorong agar calon pekerja migran yang mendapat penawaran untuk penempatan ke Timur Tengah, khususnya untuk sektor pekerja domestik, agar berhati-hati karena kita sudah menutup Timur Tengah untuk penempatan tenaga kerja di sektor domestik,” tutur Judha.
Ditemui secara terpisah, Duta Besar RI untuk Iran Octavino Alimudin menyatakan pemerintah akan mengevakuasi WNI dari Iran ketika serangan saling balas mulai menyasar kota-kota di Negeri Para Mullah.
"Ketika ada serangan balik, maka itu jadi satu titik bagi kita untuk mengevakuasi WNI di daerah yang kritis," kata Octavino di Jakarta, Rabu (8/1).
Ia menjelaskan daerah kritis yang dimaksud di antaranya wilayah perbatasan dan kawasan peluncuran rudal.
Sejauh ini Kedubes RI di Teheran telah menghubungi langsung WNI di daerah perbatasan Iran dan Irak.
"WNI yang tinggal di perbatasan ada tiga orang. Di luar itu, ada satu orang tetapi dia sedang tidak berada di tempat. Kita cek satu-satu keberadaan mereka," terang Octavino.
Ia menambahkan pengecekan dilakukan melalui telepon dan pengiriman pesan ke grup Whatsapp.
Dubes RI yang ditemui usai menghadiri Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI (PPTM) 2020 itu menjelaskan skenario evakuasi tiap wilayah berbeda. Oleh karena itu, pihak Kedubes RI akan menempatkan satu petugas yang dapat dihubungi (contact person) di masing-masing wilayah.
Situasi keamanan global kembali memanas baru-baru ini pascaterbunuhnya petinggi militer Iran Qassem Soleimani akibat serangan pesawat tanpa awak AS saat ia berkunjung ke Baghdad, Irak, 3 Januari lalu.
Pascakematian Soleimani, Iran melancarkan serangan balasan ke sejumlah basis militer AS di Irak pada Selasa malam (7/1) dan Rabu pagi (8/1). Sedikitnya terdapat 15 rudal yang ditembakkan dari Iran ke basis militer AS di Irak pada Selasa dan sembilan lainnya pada Rabu, demikian laporan Reuters.
Pada hari yang sama, Presiden Donald Trump menyatakan mundur dari aksi militer baru terhadap Iran setelah serangan rudal Iran ke sejumlah pangkalan militer AS di Irak tidak menimbulkan korban.
“Kenyataan bahwa kita memiliki peralatan dan militer yang hebat, tidak berarti kita harus menggunakannya. Kami tidak ingin menggunakannya," kata Trump setelah mengatakan rudal balistik Iran yang ditembakkan pada dini hari Rabu tidak menyebabkan korban dan kerusakan terbatas.
Dia mengatakan Iran "tampaknya mundur, yang merupakan hal yang baik untuk semua pihak yang berkepentingan" tetapi dia mengatakan AS akan menjatuhkan sanksi tambahan terhadap Iran, sebagai langkah tambahan setelah memangkas ekspor minyaknya dan melumpuhkan ekonominya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020