Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cabang Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memberikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia yang tegas menjaga kedaulatan perairan Natuna.
Ketua Harian HNSI Cabang Kabupaten Bangka Saidil Maulana di Sungailiat, Selasa, melalui pesan singkatnya mengatakan, langkah pemerintah Indonesia tersebut merupakan respons positif terkait aktivitas "illegal fishing" yang dilakukan nelayan China.
Menurut dia, jika dilihat teritorial Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 711 yang disebut dengan Laut China Selatan tidak terpisahkan dengan Kepulauan Bangka Belitung dan Batam atau Kepulauan Riau (Kepri).
"Apabila dilihat dari segi keamanan maritim selayaknya pemerintah Indonesia sudah mulai membuat rancangan pertahanan maritim untuk menjaga kedaulatan rakyat di sekitar laut Natuna," katanya.
Baca juga: Nelayan Rembang siap ke Natuna
Hal itu, kata Saidil Maulana, termasuk menyiapkan Kepulauan Bangka Belitung sebagai pusat pertahanan maritim dan meningkatkan kapasitas armada kapal dan peralatan tangkap bagi para nelayan di Bangka Belitung.
Menurut dia, potensi maritim pada WPPNRI 711 dapat dimaksimalkan sebagai ruang ekonomi perikanan dan menghubungkan berbagai kepentingan perdagangan internasional apabila Kepulauan Babel memiliki infrastruktur pelabuhan skala internasional.
Baca juga: Pangkogabwilhan: Kapal nelayan China masih bertahan di Laut Natuna
Menanggapi pengerahan nelayan ke perairan Natuna, Saidil Maulana mengatakan pengerahan nelayan oleh pemerintah tentunya dengan berbagai pertimbangan teknis dari segi kesiapan nelayan dan jenis kapal serta peralatan tangkap yang mendukung.
"Untuk nelayan di Babel mustahil untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah WPPNRI 711, karena kesiapan armada dan peralatan tangkap yang belum memadai," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Ketua Harian HNSI Cabang Kabupaten Bangka Saidil Maulana di Sungailiat, Selasa, melalui pesan singkatnya mengatakan, langkah pemerintah Indonesia tersebut merupakan respons positif terkait aktivitas "illegal fishing" yang dilakukan nelayan China.
Menurut dia, jika dilihat teritorial Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 711 yang disebut dengan Laut China Selatan tidak terpisahkan dengan Kepulauan Bangka Belitung dan Batam atau Kepulauan Riau (Kepri).
"Apabila dilihat dari segi keamanan maritim selayaknya pemerintah Indonesia sudah mulai membuat rancangan pertahanan maritim untuk menjaga kedaulatan rakyat di sekitar laut Natuna," katanya.
Baca juga: Nelayan Rembang siap ke Natuna
Hal itu, kata Saidil Maulana, termasuk menyiapkan Kepulauan Bangka Belitung sebagai pusat pertahanan maritim dan meningkatkan kapasitas armada kapal dan peralatan tangkap bagi para nelayan di Bangka Belitung.
Menurut dia, potensi maritim pada WPPNRI 711 dapat dimaksimalkan sebagai ruang ekonomi perikanan dan menghubungkan berbagai kepentingan perdagangan internasional apabila Kepulauan Babel memiliki infrastruktur pelabuhan skala internasional.
Baca juga: Pangkogabwilhan: Kapal nelayan China masih bertahan di Laut Natuna
Menanggapi pengerahan nelayan ke perairan Natuna, Saidil Maulana mengatakan pengerahan nelayan oleh pemerintah tentunya dengan berbagai pertimbangan teknis dari segi kesiapan nelayan dan jenis kapal serta peralatan tangkap yang mendukung.
"Untuk nelayan di Babel mustahil untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah WPPNRI 711, karena kesiapan armada dan peralatan tangkap yang belum memadai," katanya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020